alexametrics
26.5 C
Denpasar
Thursday, August 18, 2022

Soal Dugaan Mafia Visa dan Karantina di Bali, Ini Kata Ombudsman

DENPASAR – Kegerahan Gubernur Bali Wayan Koster terkait adanya dugaan mafia terkait agen visa dan permainan harga Karantina dinilai menjadi sebuah celah untuk membuat aturan baru.

Selain itu, juga terkait statemen wakil Gubernur Bali, Cok Ace yang tidak sepakat jika hal tersebut dikatakan sebagai mafia, melainkan itu bagian dari hukum dagang. Namun, jasa tersebut harus dibayar dengan harga yang wajar.

 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab saat dikonfirmasi pada Selasa (22/2/2022) memberikan ketegasan terkait masalah mafia visa dan karantina di Bali.

 

“Tidak ada pertentangan antara keduanya, pak gubernur berbicara soal adanya mafia visa dan juga karantina, sementara pak Wagub bicara terkait proses memperoleh visa, artinya kalau mau mendapatkan visa yang murah, maka publik bisa mengurusnya sendiri,” ujarnya.

Baca Juga:  Migor Curah Langka, Migor Kemasan di Gianyar Melimpah, Harganya Segini

 

Oleh karena itu, Ombudsman meminta agar pihak yang berwenang mengeluarkan visa menggunakan standar pelayanan yang prima yang menghindari pemakaian orang ketiga dalam memperoleh visa.

 

“Kami juga meminta pihak berwenang agar mengantisipasi dan menindak pelaku atau mafia visa dan karantina,” tegasnya.



DENPASAR – Kegerahan Gubernur Bali Wayan Koster terkait adanya dugaan mafia terkait agen visa dan permainan harga Karantina dinilai menjadi sebuah celah untuk membuat aturan baru.

Selain itu, juga terkait statemen wakil Gubernur Bali, Cok Ace yang tidak sepakat jika hal tersebut dikatakan sebagai mafia, melainkan itu bagian dari hukum dagang. Namun, jasa tersebut harus dibayar dengan harga yang wajar.

 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab saat dikonfirmasi pada Selasa (22/2/2022) memberikan ketegasan terkait masalah mafia visa dan karantina di Bali.

 

“Tidak ada pertentangan antara keduanya, pak gubernur berbicara soal adanya mafia visa dan juga karantina, sementara pak Wagub bicara terkait proses memperoleh visa, artinya kalau mau mendapatkan visa yang murah, maka publik bisa mengurusnya sendiri,” ujarnya.

Baca Juga:  Jangan Main-main, Seleksi Sekda Jembrana Dipelototi Ombudsman

 

Oleh karena itu, Ombudsman meminta agar pihak yang berwenang mengeluarkan visa menggunakan standar pelayanan yang prima yang menghindari pemakaian orang ketiga dalam memperoleh visa.

 

“Kami juga meminta pihak berwenang agar mengantisipasi dan menindak pelaku atau mafia visa dan karantina,” tegasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/