AMLAPURA, radarbali.id – Keberadaan gelandangan dan pengemis (Gepeng) asal Karangasem menjadi masalah klasik yang hingga kini tak tuntas ditangani. Jumat (22/4), Dinas Sosial Kabupaten Karangasem kembali menerima puluhan gepeng yang terjaring razia di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Pejabat Karangasem pun mengaku malu.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, Ni Ketut Rai mengungkapkan, total gepeng yang diserahkan ke Dinas Sosial Karangasem sebangak 36 orang. Mereka terjaring setelah beroperasi di wilayah Badung dan Denpasar.
“Kami terima sejak hari Kamis sebanyak 13 orang dan hari ini (kemarin) kami menerima lagi sebanyak 23 orang gepeng,” ujarnya.
Rai menyebut, para gepeng ini berasal dari Desa Tianyar Barat dan Tengah Kecamatan Kubu. Selanjutnya mereka dibawa ke Kantor Camat Kubu untuk selanjutnya dipulangkan ke rumah masing-masing.
“Ini sudah berkali-kali dikembalikan. Sudah didata diberikan peringatan bahkan dikasih kata-kata dengan memalukan juga tidak kapok. Berbagai cara juga dikakukan tidak mempan,” kata Rai.
Alasan himpitan ekonomi kata Rai menjadi alasan klasik orang-orang tersebut untuk menjadi gepeng. Padahal di wilayah tempat asal mereka, ada banyak pekerjaan yang digeluti. Mulai dari anyaman, hingga menggarap lahan pertanian.
“Tapi tidak ditekuni juga. Tetap mereka memilih mengemis. Karena mereka merasa lebih gampang mendapat uang,” paparnya.
Berbagai upaya dilakukan Pemkab Karangasem hingga Kementerian Sosial untuk menanggulangi masalah gepeng ini. Mulai dari memberikan pendampingan hingga membuat rumah singgah untuk para gepeng agar bisa diberdayakan.
“Tapi tetap saja. Kami sampai malu dengan kabupaten lain karena Karangasem menjadi sumber gepeng,” jelasnya.
Bahkan ada beberapa kabupaten memberikan imbauan untuk tidak memberikan uang kepada gepeng. Modus para gepeng ini beragam, dari mulai meminta uang secara langsung dengan menggendong bayi agar mendapat iba sampai modus pura-pura menjual tisu.
“Barang kali kuncinya di situ untuk tidak memberikan. Ketika tidak ada yang memberi praktik gepeng bisa berkurang,” katanya.
Untuk itu, pihaknya berharap agar keberadaan gepeng ini juga menjadi perhatian semua pihak. Artinya butuh kerjasama yang tidak hanya melibatkan pemerintah namun juga masyarakat.
“Salah satunya itu tadi. Jangan diberikan. Mohon dukungannya,” tandasnya.
