alexametrics
28.7 C
Denpasar
Tuesday, July 5, 2022

Adik Bungsu Bingung ke Merajan Setelah Pekarangan Rumah Dibagi

GIANYAR – Setelah membagi pekarangan atau ngepah karang berjalan Sabtu (26/2), Dewa Putu Raka Adnyana, adik bungsu dari tiga bersaudara mengaku bingung. Dia bingung kalau mau ke merajan setelah pekarangan dibagi.

Kasus membagi pekarangan atau ngepah karang rumah kakak beradik di Desa Tegallinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Bali, ini memang harus melewati proses yang pelik.

Kakak beradik ini pro-kontra terkait ngepah karang di rumah almarhum I Dewa Putu Alit yang merupakan tanah ayahan desa (AyDs). Salah satu yang menolak adalah pihak bungsu dari tiga bersaudara tersebut.

 

Sekalipun muncul perselisihan, masalah ini akhirnya diselesaikan melalui berbagai tingkatan. Dari desa adat, MDA kabupaten, hingga keluarnya keputusan MDA provinsi Bali. Eksekusi dari keputusan MDA Provinsi Bali adalah dilakukan pemasangan patok sebagai batas pekarangan kak-beradik tersebut pada Sabtu pagi (26/2).

 

Pelaksanaan ngepah karang ini juga disaksikan oleh para putra almarhum I Dewa Putu Alit. Usai ngepah, adik terkecil atau bungsu, Dewa Putu Raka Adnyana mengaku sejak awal menolak ngepah karang.

 

Sejak permohonan ngepah karang oleh sang kakak hingga pembahasan ngepah karang, Raka Adnyana telah mencari bendesa untuk penolakan.

 

Bahkan di tingkat kabupaten hingga MDA provinsi, tetap menolak dengan alasan masih satu pekarangan.

 

“Namun keputusan kabupaten ditolak Bendesa, dibawa ke ranah provinsi. Kemudian muncul keputusan MDA provinsi tanggal 28 Desember 2021. Namun saya terima surat 3 Februari 2022,” ujarnya.

 

Mendapat surat keputusan ngepah karang Raka Adnyana pun membuat surat penolakan pada 14 Februari 2022.

 

 “Akrhinya sampai tanggal 23 Februari ada paruman di Pura Puseh. Saya tidak boleh memberikan argumentasi apa pun. Karena keputusan MDA Bali katanya sudah mengikat dan final,” ujarnya.

 

Akan tetapi, Raka Adnyana mengaku hingga kini belum mendapat jawaban dari pertanyaan yang diajukan ke MDA Bali.

 

“Tidak ada jawaban. Saya cari ke MDA Bali, tidak bisa ditemukan. Saya ingin lanjut ke MDA provinsi. Karena saya melihat ada tafsir yang berbeda,” ungkapnya.

 

Dalam surat yang diterima Raka Adnyana, dirinya menilai ngepah karang bukan berarti memberikan garis lurus sampai mengenai bangunan Balai Delod.

 

“Itu Balai Delod kena. Palinggih di depan juga kena garis,” ujarnya.

 

Dia pun bingung, bagaimana ke merajan apabila nantinya patok dipagari permanen.

 

“Palinggih Ratu Dukuh di depan rumah juga kena garis. Padahal setahu kami, tiap penghuni sudah mendapatkan bagian bangunan,” ujarnya.

 

Ditanya hubungan dengan saudaranya, Raka Adnyana mengaku biasa saja.

 

“Hubungan biasa, namun karena begini, kami jarang,” jelasnya.

 

Dia juga mengaku tidak ada masalah di adat. “Kewajiban sebagai warga sudah saya lakukan. Di rumah tidak pernah terjadi masalah,” pungkasnya.

 

Bendesa Adat Tegallinggah, I Ketut Riman ketika disinggung soal adanya penolakan untuk ngepah karang, desa adat menilai itu sah saja.

 

“Kami menghormati, namun kami tidak menyetujui. Kalau ada keputusan MDA, sudah final, sudah barang tentu ada puas dan tidak,” ungkapnya.



GIANYAR – Setelah membagi pekarangan atau ngepah karang berjalan Sabtu (26/2), Dewa Putu Raka Adnyana, adik bungsu dari tiga bersaudara mengaku bingung. Dia bingung kalau mau ke merajan setelah pekarangan dibagi.

Kasus membagi pekarangan atau ngepah karang rumah kakak beradik di Desa Tegallinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Bali, ini memang harus melewati proses yang pelik.

Kakak beradik ini pro-kontra terkait ngepah karang di rumah almarhum I Dewa Putu Alit yang merupakan tanah ayahan desa (AyDs). Salah satu yang menolak adalah pihak bungsu dari tiga bersaudara tersebut.

 

Sekalipun muncul perselisihan, masalah ini akhirnya diselesaikan melalui berbagai tingkatan. Dari desa adat, MDA kabupaten, hingga keluarnya keputusan MDA provinsi Bali. Eksekusi dari keputusan MDA Provinsi Bali adalah dilakukan pemasangan patok sebagai batas pekarangan kak-beradik tersebut pada Sabtu pagi (26/2).

 

Pelaksanaan ngepah karang ini juga disaksikan oleh para putra almarhum I Dewa Putu Alit. Usai ngepah, adik terkecil atau bungsu, Dewa Putu Raka Adnyana mengaku sejak awal menolak ngepah karang.

 

Sejak permohonan ngepah karang oleh sang kakak hingga pembahasan ngepah karang, Raka Adnyana telah mencari bendesa untuk penolakan.

 

Bahkan di tingkat kabupaten hingga MDA provinsi, tetap menolak dengan alasan masih satu pekarangan.

 

“Namun keputusan kabupaten ditolak Bendesa, dibawa ke ranah provinsi. Kemudian muncul keputusan MDA provinsi tanggal 28 Desember 2021. Namun saya terima surat 3 Februari 2022,” ujarnya.

 

Mendapat surat keputusan ngepah karang Raka Adnyana pun membuat surat penolakan pada 14 Februari 2022.

 

 “Akrhinya sampai tanggal 23 Februari ada paruman di Pura Puseh. Saya tidak boleh memberikan argumentasi apa pun. Karena keputusan MDA Bali katanya sudah mengikat dan final,” ujarnya.

 

Akan tetapi, Raka Adnyana mengaku hingga kini belum mendapat jawaban dari pertanyaan yang diajukan ke MDA Bali.

 

“Tidak ada jawaban. Saya cari ke MDA Bali, tidak bisa ditemukan. Saya ingin lanjut ke MDA provinsi. Karena saya melihat ada tafsir yang berbeda,” ungkapnya.

 

Dalam surat yang diterima Raka Adnyana, dirinya menilai ngepah karang bukan berarti memberikan garis lurus sampai mengenai bangunan Balai Delod.

 

“Itu Balai Delod kena. Palinggih di depan juga kena garis,” ujarnya.

 

Dia pun bingung, bagaimana ke merajan apabila nantinya patok dipagari permanen.

 

“Palinggih Ratu Dukuh di depan rumah juga kena garis. Padahal setahu kami, tiap penghuni sudah mendapatkan bagian bangunan,” ujarnya.

 

Ditanya hubungan dengan saudaranya, Raka Adnyana mengaku biasa saja.

 

“Hubungan biasa, namun karena begini, kami jarang,” jelasnya.

 

Dia juga mengaku tidak ada masalah di adat. “Kewajiban sebagai warga sudah saya lakukan. Di rumah tidak pernah terjadi masalah,” pungkasnya.

 

Bendesa Adat Tegallinggah, I Ketut Riman ketika disinggung soal adanya penolakan untuk ngepah karang, desa adat menilai itu sah saja.

 

“Kami menghormati, namun kami tidak menyetujui. Kalau ada keputusan MDA, sudah final, sudah barang tentu ada puas dan tidak,” ungkapnya.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/