alexametrics
26.5 C
Denpasar
Monday, August 8, 2022

MDA Gianyar Menolak Bagi Pekarangan, Tak Hadir saat Pasang Patok

GIANYAR – Masalah membagi pekarangan atau ngepah karang rumah tiga bersaudara atau kakak-beradik putra almarhum I Dewa Putu Alit melalui proses panjang. Dalam prosesnya, ngepah karang ini didukung desa adat, dan keputusan MDA Provinsi Bali, namun MDA Kabupaten Gianyar sebelumnya menolak bagi pekarangan.

 

Adanya penolakan dari MDA Kabupaten Gianyar ini disampaikan anak bungsu dari tiga bersaudara, Dewa Putu Raka Adnyana. Dia mengaku sejak awal menolak ngepah karang.

 

Sejak permohonan ngepah karang oleh sang kakak, I Dewa Putu Alit, hingga pembahasan ngepah karang, Raka Adnyana telah mencari bendesa untuk menyatakan penolakan. Bendesa adat sendiri membolehkan adanya ngepah karang.

 

Karena terjadi penolakan, akhirnya masalah ini dibawa ke MDA Kabupaten Gianyar. Keputusan MDA Kabupaten Gianyar adalah menolak adanya ngepah karang karena mereka masih saudara. Dan tentu saja, satu merajan.

 

“Namun keputusan (MDA) kabupaten (Gianyar) ditolak Bendesa (adat Tegallinggah, Red),” kata Dewa Putu Raka Adnyana.

 

Tidak puas dengan keputusan MDA Kabupaten Gianyar, masalah ini akhirnya dibawa ke MDA Provinsi Bali. Kemudian muncul lah keputusan MDA Provinsi Bali tanggal 28 Desember 2021.

Baca Juga:  Bale Dangin Milik Wayan Sumawa Terbakar, Warga Pukul Kentongan

 

“Namun saya terima surat (keputusan dari MDA Provinsi Bali) 3 Februari 2022,” ujarnya.

 

Saat pemasangan patok dilakukan Desa Adat Tegallinggah, pihak MDA Kabupaten Gianyar pun tidak hadir. Ketidakhadiran MDA Gianyar ini disesalkan prajuru Desa Adat Tegallinggah.

 

“Padahal jelas di putusan MDA Bali ini meminta kehadiran MDA Kabupaten (Gianyar) saat pelaksaan ngepah karang,” imbuh prajuru Desa Adat Tegallinggah, Wayan Sudiarsa.

 

Bendesa Adat Tegallinggah, I Ketut Riman menjelaskan, masalah ini berawal dari perselisihan anak keturunan almarhum I Dewa Putu Alit soal pekarangan rumah.

 

Almarhum I Dewa Putu Alit memiliki tiga anak laki-laki, Dewa Putu Tilem, 71;  Dewa Nyoman Sama, 62; dan Dewa Putu Raka Adnyana, 57.

 

Pihak keluarga dari Dewa Putu Tilem (kakak tertua) yang ingin membagi pekarangan. Namun, adiknya menolak. Karena tidak ada mufakat, masalah ini dibawa ke desa adat, apalagi status tanah itu merupakan tanah ayahan desa (AyDs). Masalah ini kemudian dibawa ke desa adat, karena masih ada penolakan, dibawa ke MDA Kabupaten Gianyar. Dari putusan MDA Gianyar, ditolak desa adat, sehingga dibawa ke MDA Provinsi Bali.

Baca Juga:  Pecah Tangis Sambut Jenazah Letda Kadek Adi yang Gugur di Merauke

 

“Masalah ini juga sudah diselesaikan sampai tingkat provinsi,” ujar Riman didampingi sejumlah prajuru adat.

 

Kata Riman, tugas desa adat, kata Riman, menjalankan hasil keputusan MDA Provinsi Bali. Desa adat ikut terlibat dalam ngepah karang ini, karena tanah pekarangan tersebut berstatus tanah Ayahan Desa (Ayds).

 

“Yang di-kepah (dibagi) adalah karang desa, makanya desa adat masuk,” ungkapnya.

 

Riman kembali menegaskan, untuk pembagian pekarangan ini juga sudah melalui proses panjang. Mulai dari musyawarah di desa adat, hingga akhirnya meminta petunjuk ke MDA Kabupaten. Kemudian diputuskan oleh MDA Provinsi Bali.

 

“Kami mengambil keputusan sesuai awig, sesuai kuno dresta. Artinya dulu pernah ada ngepah karang. Di awig kami diperbolehkan ngepah karang. Sudah berkali-kali berjalan. Bedanya, sebelumnya tidak sampai ke lembaga yang tinggi, bahkan sudah selesai (damai, red). Apa yang dilakukan sesuai keputusan krama dan disetujui Krama,” terangnya.



GIANYAR – Masalah membagi pekarangan atau ngepah karang rumah tiga bersaudara atau kakak-beradik putra almarhum I Dewa Putu Alit melalui proses panjang. Dalam prosesnya, ngepah karang ini didukung desa adat, dan keputusan MDA Provinsi Bali, namun MDA Kabupaten Gianyar sebelumnya menolak bagi pekarangan.

 

Adanya penolakan dari MDA Kabupaten Gianyar ini disampaikan anak bungsu dari tiga bersaudara, Dewa Putu Raka Adnyana. Dia mengaku sejak awal menolak ngepah karang.

 

Sejak permohonan ngepah karang oleh sang kakak, I Dewa Putu Alit, hingga pembahasan ngepah karang, Raka Adnyana telah mencari bendesa untuk menyatakan penolakan. Bendesa adat sendiri membolehkan adanya ngepah karang.

 

Karena terjadi penolakan, akhirnya masalah ini dibawa ke MDA Kabupaten Gianyar. Keputusan MDA Kabupaten Gianyar adalah menolak adanya ngepah karang karena mereka masih saudara. Dan tentu saja, satu merajan.

 

“Namun keputusan (MDA) kabupaten (Gianyar) ditolak Bendesa (adat Tegallinggah, Red),” kata Dewa Putu Raka Adnyana.

 

Tidak puas dengan keputusan MDA Kabupaten Gianyar, masalah ini akhirnya dibawa ke MDA Provinsi Bali. Kemudian muncul lah keputusan MDA Provinsi Bali tanggal 28 Desember 2021.

Baca Juga:  Polisi Tangkap Perekam dan Penyebar Adegan Wikwik Pelajar di Gianyar

 

“Namun saya terima surat (keputusan dari MDA Provinsi Bali) 3 Februari 2022,” ujarnya.

 

Saat pemasangan patok dilakukan Desa Adat Tegallinggah, pihak MDA Kabupaten Gianyar pun tidak hadir. Ketidakhadiran MDA Gianyar ini disesalkan prajuru Desa Adat Tegallinggah.

 

“Padahal jelas di putusan MDA Bali ini meminta kehadiran MDA Kabupaten (Gianyar) saat pelaksaan ngepah karang,” imbuh prajuru Desa Adat Tegallinggah, Wayan Sudiarsa.

 

Bendesa Adat Tegallinggah, I Ketut Riman menjelaskan, masalah ini berawal dari perselisihan anak keturunan almarhum I Dewa Putu Alit soal pekarangan rumah.

 

Almarhum I Dewa Putu Alit memiliki tiga anak laki-laki, Dewa Putu Tilem, 71;  Dewa Nyoman Sama, 62; dan Dewa Putu Raka Adnyana, 57.

 

Pihak keluarga dari Dewa Putu Tilem (kakak tertua) yang ingin membagi pekarangan. Namun, adiknya menolak. Karena tidak ada mufakat, masalah ini dibawa ke desa adat, apalagi status tanah itu merupakan tanah ayahan desa (AyDs). Masalah ini kemudian dibawa ke desa adat, karena masih ada penolakan, dibawa ke MDA Kabupaten Gianyar. Dari putusan MDA Gianyar, ditolak desa adat, sehingga dibawa ke MDA Provinsi Bali.

Baca Juga:  Saat Persiapan Menguburkan Sang Ibu, Putranya Bertanya: Kok Ramai?

 

“Masalah ini juga sudah diselesaikan sampai tingkat provinsi,” ujar Riman didampingi sejumlah prajuru adat.

 

Kata Riman, tugas desa adat, kata Riman, menjalankan hasil keputusan MDA Provinsi Bali. Desa adat ikut terlibat dalam ngepah karang ini, karena tanah pekarangan tersebut berstatus tanah Ayahan Desa (Ayds).

 

“Yang di-kepah (dibagi) adalah karang desa, makanya desa adat masuk,” ungkapnya.

 

Riman kembali menegaskan, untuk pembagian pekarangan ini juga sudah melalui proses panjang. Mulai dari musyawarah di desa adat, hingga akhirnya meminta petunjuk ke MDA Kabupaten. Kemudian diputuskan oleh MDA Provinsi Bali.

 

“Kami mengambil keputusan sesuai awig, sesuai kuno dresta. Artinya dulu pernah ada ngepah karang. Di awig kami diperbolehkan ngepah karang. Sudah berkali-kali berjalan. Bedanya, sebelumnya tidak sampai ke lembaga yang tinggi, bahkan sudah selesai (damai, red). Apa yang dilakukan sesuai keputusan krama dan disetujui Krama,” terangnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/