alexametrics
28.7 C
Denpasar
Tuesday, July 5, 2022

Sopir Ancam Mogok Nasional Bila Terus Jadi Sasaran Razia Truk Odol

SINGARAJA – Sopir truk logistik berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi mereka dipaksa bos untuk mengangkut melebihi muatan, namun di sisi lain menjadi sasaran razia truk Odol (over dimension dan over load). Bila hal ini terus terjadi, mereka pun berencana melakukan mogok nasional.

 

Hal itu disampaikan para sopir saat menggelar demonstrasi ke Dinas Perhubungan Buleleng, yakni di Terminal Barang Singaraja, Kamis (10/3).

 

Salah seorang pengemudi truk, Gede Suarsana Udayana menjelaskan, kebijakan razia truk Odol sangat merugikan pengemudi kendaraan. Sebab mereka yang menjadi sasaran penertiban di jalan raya.

 

Sementara pengusaha, pemilik kendaraan, dan pengguna jasa, sama sekali tak tersentuh dengan kebijakan tersebut.

 

“Kami sudah mengeluh ke pengusaha. Tapi nggak dihiraukan. Kalau kami nggak ambil job itu, kami nggak makan. Kami minta kebijaksanaan dari pemerintah soal ini,” katanya.

 

Apabila aspirasi para sopir diabaikan, Suardana mengatakan, tak menutup kemungkinan para sopir akan melakukan aksi mogok nasional.

 

“Kami sopir ini sampai mogok, harga barang itu pasti melonjak. Kalau nggak ada sopir, nggak jalan distribusi barang itu,” tegas Suarsana.

 

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Buleleng Gede Gunawan AP mengatakan, para pengemudi sebenarnya setuju dengan kebijakan ODOL. Karena kebijakan itu bisa membuat pengemudi lebih nyaman dan aman saat mengemudi. Justru yang dikhawatirkan oleh pengemudi adalah upah yang diterima.

“Karena kalau mereka nggak mau angkut, pengusaha akan cari orang lain  yang mau. Di sini kan ada sopir, pengusaha, dan aturan. Bagaimana agar ketiga hal ini nanti bisa nyambung,” kata Gunawan.

Menurut Gunawan, penerapan kebijakan ODOL itu secara tak langsung akan berdampak pada harga komoditas. Karena kendaraan akan memuat barang lebih sedikit. Praktis beban ongkos angkut akan lebih tinggi. Mau tak mau, beban itu akan diserahkan pada konsumen.

“Ini juga akan menjadi salah satu konsekuensi. Tadi dari rekan-rekan pengemudi berencana ketemu dengan anggota dewan. Kami akan kawal dan fasilitasi. Supaya mereka bisa menyampaikan aspirasinya,” demikian Gunawan.



SINGARAJA – Sopir truk logistik berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi mereka dipaksa bos untuk mengangkut melebihi muatan, namun di sisi lain menjadi sasaran razia truk Odol (over dimension dan over load). Bila hal ini terus terjadi, mereka pun berencana melakukan mogok nasional.

 

Hal itu disampaikan para sopir saat menggelar demonstrasi ke Dinas Perhubungan Buleleng, yakni di Terminal Barang Singaraja, Kamis (10/3).

 

Salah seorang pengemudi truk, Gede Suarsana Udayana menjelaskan, kebijakan razia truk Odol sangat merugikan pengemudi kendaraan. Sebab mereka yang menjadi sasaran penertiban di jalan raya.

 

Sementara pengusaha, pemilik kendaraan, dan pengguna jasa, sama sekali tak tersentuh dengan kebijakan tersebut.

 

“Kami sudah mengeluh ke pengusaha. Tapi nggak dihiraukan. Kalau kami nggak ambil job itu, kami nggak makan. Kami minta kebijaksanaan dari pemerintah soal ini,” katanya.

 

Apabila aspirasi para sopir diabaikan, Suardana mengatakan, tak menutup kemungkinan para sopir akan melakukan aksi mogok nasional.

 

“Kami sopir ini sampai mogok, harga barang itu pasti melonjak. Kalau nggak ada sopir, nggak jalan distribusi barang itu,” tegas Suarsana.

 

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Buleleng Gede Gunawan AP mengatakan, para pengemudi sebenarnya setuju dengan kebijakan ODOL. Karena kebijakan itu bisa membuat pengemudi lebih nyaman dan aman saat mengemudi. Justru yang dikhawatirkan oleh pengemudi adalah upah yang diterima.

“Karena kalau mereka nggak mau angkut, pengusaha akan cari orang lain  yang mau. Di sini kan ada sopir, pengusaha, dan aturan. Bagaimana agar ketiga hal ini nanti bisa nyambung,” kata Gunawan.

Menurut Gunawan, penerapan kebijakan ODOL itu secara tak langsung akan berdampak pada harga komoditas. Karena kendaraan akan memuat barang lebih sedikit. Praktis beban ongkos angkut akan lebih tinggi. Mau tak mau, beban itu akan diserahkan pada konsumen.

“Ini juga akan menjadi salah satu konsekuensi. Tadi dari rekan-rekan pengemudi berencana ketemu dengan anggota dewan. Kami akan kawal dan fasilitasi. Supaya mereka bisa menyampaikan aspirasinya,” demikian Gunawan.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/