alexametrics
26.8 C
Denpasar
Saturday, July 2, 2022

Warga Tak Dipatok Jumlah Minimal Sampah, Yang Penting Komitmen

Untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warganya, Desa Tembok mewajibkan warga menyetor sampah plastik. Namun warga tak dipatok minimal jumlah sampahnya. Kok bisa?

 

EKA PRASETYA, Singaraja

 

SAAT ini, memang pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi warganya melalui jaminan kesehatan nasional. Namun, JKN yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu tak berlaku menyeluruh.

 

Hanya sebagian warga yang mendapat JKN gratis dari pemerintah. Dalam hal ini mendapat bantuan premi dari pemerintah. Sebagian besar lagi, warga harus merogoh kocek sendiri atau melalui pemotongan gaji untuk membayar premi BPJS.

 

Di sisi lain, masih banyak warga yang tak mampu membayar premi BPJS sendiri namun tidak masuk dalam kategori warga yang tertanggung oleh pemerintah. Kondisi ini kerap terjadi di lapangan.

 

Maka tak heran jangkauan BPJS yang tidak menyeluruh membuat program layanan kesehatan gratis di luar BPJS masih laku. Sebagai contoh di Kabupaten Gianyar menyelenggarakan sendiri pelayanan kesehatan gratis di luar BPJS, karena biayanya lebih murah daripada membayarkan premi BPJS yang lebih mahal.

 

Di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali, porgram kesehatan gratis juga laku. Bahkan, upaya menukar sampah sebagai premi jaminan kesehatan di Desa Tembok mendapat sambutan antusias dari warga.

 

Warga mendaftar jaminan kesehatan desa. Mereka akhirnya memilah sampah secara mandiri sejak dari tingkat rumah tangga. Sampah itu disetorkan seminggu sekali atau dua minggu sekali. Bersamaan dengan jadwal mereka melakukan pengecekan kesehatan rutin di Poskesdes.

 

Tidak ada volume minimal yang ditetapkan. Masyarakat menyetorkan sampah sesuai dengan jumlah yang mereka miliki. Semakin banyak, semakin baik. Sedikit pun tak masalah.

 

“Bagi kami, yang penting komitmen mereka,” kata Perbekel (kepala desa) Tembok, Dewa Komang Yudi.

 

Layanan yang disediakan di Poskesdes juga terbilang lengkap. Mulai dari pengecekan kesehatan rutin, antar jemput ambulans ke puskesmas maupun rumah sakit, serta penjemputan jenazah.

 

Meski demikia, Yudi mengakui, tidak seluruh biaya operasional Poskesdes bisa ditanggulangi dari sampah yang disetor warga. Kata dia, pemerintah desa masih perlu menyediakan anggaran sebanyak Rp175 juta.

 

“Untuk membiayai operasional poskesdes,” katanya.

 

Keberhasilan Desa Tembok ini disambut Pemkab Buleleng. Pemkab Buleleng mendaftarkan inovasi Desa Tembok itu pada Kemenpan-RB. Inovasi itu berhasil menyisihkan ribuan proposal inovasi daerah lain yang diajukan pada Kemenpan. Bahkan berhasil menembus posisi 99 finalis.

 

Pada Selasa (9/11) pagi, Kemenpan mengumumkan hasil seleksi inovasi layanan publik. Hasilnya, Desa Tembok harus puas berada pada posisi top 45.

 

Sekkab Buleleng Gede Suyasa mengatakan, posisi top 45 sudah menjadi posisi yang baik. Sebab inovasi yang diinisasi Desa Tembok harus berhadapan dengan inovasi-inovasi daerah dari seluruh Indonesia. Ia berharap inovasi yang dilakukan oleh Desa Tembok dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya.

 

“Sehingga inovasi yang ada, bisa dikembangkan lagi utamanya yang memberikan manfaat dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang tentu akan sangat membantu pembangunan daerah di Buleleng. Setelah mendapat penghargaan, inovasi ini tentu harus dijaga bersama-sama agar keberlangsungannya dapat terjamin,” ujar Suyasa. (habis)



Untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warganya, Desa Tembok mewajibkan warga menyetor sampah plastik. Namun warga tak dipatok minimal jumlah sampahnya. Kok bisa?

 

EKA PRASETYA, Singaraja

 

SAAT ini, memang pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi warganya melalui jaminan kesehatan nasional. Namun, JKN yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu tak berlaku menyeluruh.

 

Hanya sebagian warga yang mendapat JKN gratis dari pemerintah. Dalam hal ini mendapat bantuan premi dari pemerintah. Sebagian besar lagi, warga harus merogoh kocek sendiri atau melalui pemotongan gaji untuk membayar premi BPJS.

 

Di sisi lain, masih banyak warga yang tak mampu membayar premi BPJS sendiri namun tidak masuk dalam kategori warga yang tertanggung oleh pemerintah. Kondisi ini kerap terjadi di lapangan.

 

Maka tak heran jangkauan BPJS yang tidak menyeluruh membuat program layanan kesehatan gratis di luar BPJS masih laku. Sebagai contoh di Kabupaten Gianyar menyelenggarakan sendiri pelayanan kesehatan gratis di luar BPJS, karena biayanya lebih murah daripada membayarkan premi BPJS yang lebih mahal.

 

Di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali, porgram kesehatan gratis juga laku. Bahkan, upaya menukar sampah sebagai premi jaminan kesehatan di Desa Tembok mendapat sambutan antusias dari warga.

 

Warga mendaftar jaminan kesehatan desa. Mereka akhirnya memilah sampah secara mandiri sejak dari tingkat rumah tangga. Sampah itu disetorkan seminggu sekali atau dua minggu sekali. Bersamaan dengan jadwal mereka melakukan pengecekan kesehatan rutin di Poskesdes.

 

Tidak ada volume minimal yang ditetapkan. Masyarakat menyetorkan sampah sesuai dengan jumlah yang mereka miliki. Semakin banyak, semakin baik. Sedikit pun tak masalah.

 

“Bagi kami, yang penting komitmen mereka,” kata Perbekel (kepala desa) Tembok, Dewa Komang Yudi.

 

Layanan yang disediakan di Poskesdes juga terbilang lengkap. Mulai dari pengecekan kesehatan rutin, antar jemput ambulans ke puskesmas maupun rumah sakit, serta penjemputan jenazah.

 

Meski demikia, Yudi mengakui, tidak seluruh biaya operasional Poskesdes bisa ditanggulangi dari sampah yang disetor warga. Kata dia, pemerintah desa masih perlu menyediakan anggaran sebanyak Rp175 juta.

 

“Untuk membiayai operasional poskesdes,” katanya.

 

Keberhasilan Desa Tembok ini disambut Pemkab Buleleng. Pemkab Buleleng mendaftarkan inovasi Desa Tembok itu pada Kemenpan-RB. Inovasi itu berhasil menyisihkan ribuan proposal inovasi daerah lain yang diajukan pada Kemenpan. Bahkan berhasil menembus posisi 99 finalis.

 

Pada Selasa (9/11) pagi, Kemenpan mengumumkan hasil seleksi inovasi layanan publik. Hasilnya, Desa Tembok harus puas berada pada posisi top 45.

 

Sekkab Buleleng Gede Suyasa mengatakan, posisi top 45 sudah menjadi posisi yang baik. Sebab inovasi yang diinisasi Desa Tembok harus berhadapan dengan inovasi-inovasi daerah dari seluruh Indonesia. Ia berharap inovasi yang dilakukan oleh Desa Tembok dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya.

 

“Sehingga inovasi yang ada, bisa dikembangkan lagi utamanya yang memberikan manfaat dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang tentu akan sangat membantu pembangunan daerah di Buleleng. Setelah mendapat penghargaan, inovasi ini tentu harus dijaga bersama-sama agar keberlangsungannya dapat terjamin,” ujar Suyasa. (habis)



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/