28.5 C
Denpasar
Thursday, December 1, 2022

Mahasiswa Kompak Protes Kenaikan Harga BBM, Minta Harga Dikaji Ulang

SINGARAJA– Komponen mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bali Utara, mendatangi Gedung DPRD Buleleng, Jumat (16/9) pagi. Mereka meminta DPRD Buleleng menjembatani penyampaian aspirasi mereka pada DPR RI dan pemerintah pusat, terkait kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan itu dinilai memberi dampak yang besar pada masyarakat.

Mahasiswa-mahasiswa itu berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiskha), Universitas Panji Sakti (Unipas), serta Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (BEM STIKES) Rana Wijaya. Kedatangan mahasiswa itu diterima Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna yang didampingi Sekretaris DPRD Buleleng Gede Sandhiyasa, dan Kabag Humas Sekretariat DPRD Buleleng Budi Utama.

Dalam pertemuan itu, mereka meminta agar pemerintah pusat lebih terbuka menyampaikan penyebab dari kenaikan harga BBM. Selain itu pemerintah juga harus memberantas mafia migas yang menyebabkan Indonesia gagal mandiri di bidang energi. Mahasiswa juga mendesak agar kenaikan BBM memperhatikan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:  Parah! Anggota DPR Ungkap Ada Tiket Siluman di Objek Wisata Ceking

Presiden Mahasiswa Undiksha, Febri Sugiantara mengatakan, masyarakat tidak sepakat dengan kenaikan harga BBM. Sebenarnya kini masyarakat dalam kondisi resah. Namun mereka hanya bisa pasrah, karena suara tak mungkin didengar.

“Semua orang terdampak kenaikan BBM ini. Apalagi pelaku UMKM, nelayan, petani, mereka jelas terdampak. Mereka sebenarnya keberatan, tapi hanya bisa pasrah. Apalagi ini pasca pandemi, yang mana saat ini kita masih mencoba pulih secara ekonomi,” katanya.

Menurutnya ketimbang menaikkan harga BBM, pemerintah mestinya melakukan penghematan pada program-program lain yang dinilai prestisius. Seperti upaya memuluskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, serta program-program lain yang tidak pro masyarakat.

“Saat masyarakat dicekik kok masih ada proyek-proyek prestisius dengan anggaran tidak masuk akal dan tidak pro pada masyarakat. Jangan sampai pemerintah mengayomi diri sendiri, tapi mengabaikan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:  Rabies Tetap Marak, Pemkab Buleleng Beri Sinyal Eleminasi Anjing Liar

Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan pihaknya siap menjembatani aspirasi mahasiswa. Ia menyadari kondisi ekonomi masyarakat sangat tertekan setelah terjadi kenaikan BBM. Ia mengaku tiap hari menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mengakses BBM.

“Nelayan mengeluh susah dapat solar, ada petani yang susah cari pertalite untuk sumur bor. Kami apresiasi mahasiswa yang menyampaikan keluhan masyarakat. Sudah kewajiban kami di lembaga dewan mencari solusi dan menyiapkan program-program agar dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat,” ujarnya. (eps)

 



SINGARAJA– Komponen mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bali Utara, mendatangi Gedung DPRD Buleleng, Jumat (16/9) pagi. Mereka meminta DPRD Buleleng menjembatani penyampaian aspirasi mereka pada DPR RI dan pemerintah pusat, terkait kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan itu dinilai memberi dampak yang besar pada masyarakat.

Mahasiswa-mahasiswa itu berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiskha), Universitas Panji Sakti (Unipas), serta Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (BEM STIKES) Rana Wijaya. Kedatangan mahasiswa itu diterima Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna yang didampingi Sekretaris DPRD Buleleng Gede Sandhiyasa, dan Kabag Humas Sekretariat DPRD Buleleng Budi Utama.

Dalam pertemuan itu, mereka meminta agar pemerintah pusat lebih terbuka menyampaikan penyebab dari kenaikan harga BBM. Selain itu pemerintah juga harus memberantas mafia migas yang menyebabkan Indonesia gagal mandiri di bidang energi. Mahasiswa juga mendesak agar kenaikan BBM memperhatikan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:  Kantor DPRD Bali Disegel, LMND Sampaikan 6 Tuntutan

Presiden Mahasiswa Undiksha, Febri Sugiantara mengatakan, masyarakat tidak sepakat dengan kenaikan harga BBM. Sebenarnya kini masyarakat dalam kondisi resah. Namun mereka hanya bisa pasrah, karena suara tak mungkin didengar.

“Semua orang terdampak kenaikan BBM ini. Apalagi pelaku UMKM, nelayan, petani, mereka jelas terdampak. Mereka sebenarnya keberatan, tapi hanya bisa pasrah. Apalagi ini pasca pandemi, yang mana saat ini kita masih mencoba pulih secara ekonomi,” katanya.

Menurutnya ketimbang menaikkan harga BBM, pemerintah mestinya melakukan penghematan pada program-program lain yang dinilai prestisius. Seperti upaya memuluskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, serta program-program lain yang tidak pro masyarakat.

“Saat masyarakat dicekik kok masih ada proyek-proyek prestisius dengan anggaran tidak masuk akal dan tidak pro pada masyarakat. Jangan sampai pemerintah mengayomi diri sendiri, tapi mengabaikan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:  Bantu Korban Gempa di Bali Timur, Sudirta Gelontor 5, 78 Ton Beras

Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan pihaknya siap menjembatani aspirasi mahasiswa. Ia menyadari kondisi ekonomi masyarakat sangat tertekan setelah terjadi kenaikan BBM. Ia mengaku tiap hari menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mengakses BBM.

“Nelayan mengeluh susah dapat solar, ada petani yang susah cari pertalite untuk sumur bor. Kami apresiasi mahasiswa yang menyampaikan keluhan masyarakat. Sudah kewajiban kami di lembaga dewan mencari solusi dan menyiapkan program-program agar dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat,” ujarnya. (eps)

 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/