alexametrics
25.4 C
Denpasar
Thursday, July 7, 2022

Dewan Tuding Pemerintah Setengah Hati Tangani Rabies

SINGARAJA– DPRD Buleleng menuding pemerintah setengah hati menangani penyakit rabies. Terbukti sepanjang tahun ini ada 7 orang warga Buleleng yang menjadi korban jiwa akibat penyakit tersebut. Dewan pun mendesak agar pemerintah melakukan upaya penanganan yang lebih serius.

 

Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, pemerintah harus melakukan penanganan yang lebih serius. Baik pada sektor hulu maupun hilir. Sektor hulu yang dimaksud ialah menangani hewan penyebar rabies. Sementara sektor hilir adalah penanganan kesehatan bagi korban gigitan anjing.

 

Mangku menilai kasus rabies di Buleleng sudah masuk kondisi darurat. “Sehingga pola penanganan yang dilakukan juga harus luar biasa. Saya harap semua pihak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Entah itu Dinas Pertanian yang menangani persoalan di hulu, maupun Dinas Kesehatan di bagian hilir,” kata Mangku saat ditemui di Gedung DPRD Buleleng, Senin (20/5).

 

Dalam hal penanganan hewan, Mangku menyarankan agar pemerintah melakukan gebrakan dalam aksi vaksinasi maupun eleminasi.

 

Menurutnya pemerintah tak bisa lagi menggunakan pola-pola persuasif. Sebab pola itu terbukti kurang efektif. Buktinya korban jiwa terus berjatuhan.

 

Sementara dalam hal penanganan kesehatan, ia meminta Dinas Kesehatan mempermudah prosedur warga mendapat Vaksin Anti Rabies. “Jangan terlalu panjang dan berbelit prosesnya. Kalau ada gigitan, sudah diberi VAR dulu untuk mencegah korban jiwa. Ini kan persoalan nyawa orang,” tegasnya.

 

Melihat kondisi yang terjadi tahun ini, politisi PDI Perjuangan itu menilai pemerintah setengah hati menangani rabies. Ia menegaskan hal itu akan menjadi catatan krusial bagi DPRD Buleleng. Hal itu juga akan dibahas dalam pertemuan yang melibatkan institusi pemerintahan.

 

“Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah sejauh mana menangani masalah ini. Bisa dibilang penanganannya masih setengah hati. Ini jadi catatan kami di DPRD. Kalau memang ada persoalan di bidang SDM atau anggaran, kami siap mengawal dalam pembahasan APBD. Supaya penyakit ini bisa ditanggulangi dengan serius,” tukas Mangku. (eps)



SINGARAJA– DPRD Buleleng menuding pemerintah setengah hati menangani penyakit rabies. Terbukti sepanjang tahun ini ada 7 orang warga Buleleng yang menjadi korban jiwa akibat penyakit tersebut. Dewan pun mendesak agar pemerintah melakukan upaya penanganan yang lebih serius.

 

Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, pemerintah harus melakukan penanganan yang lebih serius. Baik pada sektor hulu maupun hilir. Sektor hulu yang dimaksud ialah menangani hewan penyebar rabies. Sementara sektor hilir adalah penanganan kesehatan bagi korban gigitan anjing.

 

Mangku menilai kasus rabies di Buleleng sudah masuk kondisi darurat. “Sehingga pola penanganan yang dilakukan juga harus luar biasa. Saya harap semua pihak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Entah itu Dinas Pertanian yang menangani persoalan di hulu, maupun Dinas Kesehatan di bagian hilir,” kata Mangku saat ditemui di Gedung DPRD Buleleng, Senin (20/5).

 

Dalam hal penanganan hewan, Mangku menyarankan agar pemerintah melakukan gebrakan dalam aksi vaksinasi maupun eleminasi.

 

Menurutnya pemerintah tak bisa lagi menggunakan pola-pola persuasif. Sebab pola itu terbukti kurang efektif. Buktinya korban jiwa terus berjatuhan.

 

Sementara dalam hal penanganan kesehatan, ia meminta Dinas Kesehatan mempermudah prosedur warga mendapat Vaksin Anti Rabies. “Jangan terlalu panjang dan berbelit prosesnya. Kalau ada gigitan, sudah diberi VAR dulu untuk mencegah korban jiwa. Ini kan persoalan nyawa orang,” tegasnya.

 

Melihat kondisi yang terjadi tahun ini, politisi PDI Perjuangan itu menilai pemerintah setengah hati menangani rabies. Ia menegaskan hal itu akan menjadi catatan krusial bagi DPRD Buleleng. Hal itu juga akan dibahas dalam pertemuan yang melibatkan institusi pemerintahan.

 

“Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah sejauh mana menangani masalah ini. Bisa dibilang penanganannya masih setengah hati. Ini jadi catatan kami di DPRD. Kalau memang ada persoalan di bidang SDM atau anggaran, kami siap mengawal dalam pembahasan APBD. Supaya penyakit ini bisa ditanggulangi dengan serius,” tukas Mangku. (eps)



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/