alexametrics
27.6 C
Denpasar
Tuesday, July 5, 2022

Buntut Penyegelan Krematorium YPUH, Bupati Buleleng Digugat ke PTUN

SINGARAJA – Yayasan Pengayom Umat Hindu (YPUH) mengajukan gugatan tata usaha negara pada Bupati Buleleng. Gugatan itu dilayangkan gara-gara penyegelan fasilitas krematorium YPUH yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng pada akhir Desember lalu.

Gugatan  itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada Rabu (9/3) dua pekan lalu. Saat ini PTUN Denpasar masih melakukan pemeriksaan persiapan terkait dalil yang diajukan pemohon gugatan.

 

Ketua YPUH, Jro Made Sedana membenarkan bahwa pihaknya mengajukan gugatan ke PTUN Denpasar. YPUH menggugat Surat Bupati Buleleng Nomor 180/3704/HK tanggal 28 Desember 2021.

 

Surat itu dijadikan dasar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng untuk menyegel fasilitas krematorium YPUH yang ada di Jalan Pulau Kalimantan.

 

Sedana berharap pengadilan dapat membatalkan surat tersebut. Sekaligus berharap agar pengadilan memerintahkan Bupati Buleleng mencabut segel yang telah terpasang. Agar pelayanan krematorium dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya.

 

“Kami menganggap surat tersebut tidak adil dan tidak berpihak pada umat. Sehingga kami mengajukan gugatan ke PTUN Denpasar. Kami berharap mendapat keadilan dari majelis hakim,” kata Sedana saat dikonfirmasi kemarin (23/3).

 

Menurut Sedana pihaknya kerap mendapat desakan dari umat untuk beroperasi kembali. Terlebih fasilitas krematorium itu sangat dibutuhkan umat. Apabila gugatan tersebut berhasil, pihaknya akan segera membuka kembali fasilitas krematorium untuk umat.



SINGARAJA – Yayasan Pengayom Umat Hindu (YPUH) mengajukan gugatan tata usaha negara pada Bupati Buleleng. Gugatan itu dilayangkan gara-gara penyegelan fasilitas krematorium YPUH yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng pada akhir Desember lalu.

Gugatan  itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada Rabu (9/3) dua pekan lalu. Saat ini PTUN Denpasar masih melakukan pemeriksaan persiapan terkait dalil yang diajukan pemohon gugatan.

 

Ketua YPUH, Jro Made Sedana membenarkan bahwa pihaknya mengajukan gugatan ke PTUN Denpasar. YPUH menggugat Surat Bupati Buleleng Nomor 180/3704/HK tanggal 28 Desember 2021.

 

Surat itu dijadikan dasar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng untuk menyegel fasilitas krematorium YPUH yang ada di Jalan Pulau Kalimantan.

 

Sedana berharap pengadilan dapat membatalkan surat tersebut. Sekaligus berharap agar pengadilan memerintahkan Bupati Buleleng mencabut segel yang telah terpasang. Agar pelayanan krematorium dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya.

 

“Kami menganggap surat tersebut tidak adil dan tidak berpihak pada umat. Sehingga kami mengajukan gugatan ke PTUN Denpasar. Kami berharap mendapat keadilan dari majelis hakim,” kata Sedana saat dikonfirmasi kemarin (23/3).

 

Menurut Sedana pihaknya kerap mendapat desakan dari umat untuk beroperasi kembali. Terlebih fasilitas krematorium itu sangat dibutuhkan umat. Apabila gugatan tersebut berhasil, pihaknya akan segera membuka kembali fasilitas krematorium untuk umat.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/