Selasa, 30 Nov 2021
Radar Bali
Home / Dwipa
icon featured
Dwipa

Meliani, Anggota FPG Membelot dari Tolak Ranperda APBD Tabanan 2022

25 November 2021, 15: 15: 59 WIB | editor : Yoyo Raharyo

Meliani, Anggota FPG Membelot dari Tolak Ranperda APBD Tabanan 2022

Ni Made Meliani, Wakil Ketua DPRD Tabanan dari Fraksi Golkar. (JULIADI/ RADAR BALI)

Share this      

TABANAN – Bila sikap partainya tegas menolak pengesahan Ranperda Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tabanan 2022, ternyata ada satu anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) yang membelot.

Salah satu anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tabanan yang membelot adalah Ni Made Meliani. Saat ini, Meliani juga duduk sebagai wakil ketua DPRD Tabanan.

Ketua Fraksi Partai Golkar I Made Asta Dharma menyatakan bahwa fraksinya menyatakan menolak pengesahan Ranperda APBD Tabanan 2022. Ada beberapa pertimbangan yang mendasarkan Fraksi Golkar menolak.

Baca juga: Muncul Spanduk Bertuliskan “Jangan Biarkan Virus KKN Masuk Manajemen"

Beberapa pertimbangan itu di antaranya proses perencanaan dan penganggaran harus sesuai peraturan perundang-undangan. Usulan dalam proses perencanaan harus berasal dari masyarakat melalui Musrembang dan perencanaan dan pengangaran berasal dari perangkat daerah dan anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran hasil reses disampaikan sebelum RKPD ditetapkan dan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah.

“Dengan tidak ada kejelasan yang pasti tentang pokok-pokok pikiran dari fraksi Golkar DPRD Tabanan yang tidak diakomodir soal pandangan RAPBD tahun anggaran 2022. Kami tegas menolak pengesahan ranperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Kabupaten Tabanan,” tegas Ketua Fraksi Golkar I Made Asta Dharma.

Asta Dharma juga menyebut kekhawatiran pihaknya ada soal terjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali. Karena ini soal anggaran yang dibahas antara DPRD dengan TAPD. Pasalnya saat ini Tabanan sedang menjadi atensi penuh KPK.

Apalagi dengan munculnya surat edaran KPK Nomor 8 Tahun 2021 tentang pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD 2022 dan APBD Kabupaten perubahan 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD seluruh Indonesia.

“Jelas dalam surat edaran tersebut seluruh penyusunan, pembahasan hingga pematangan rancangan APBD tahun 2022 harus sesuai ketentuan dan imbauan agar menghindarkan dari tindakan penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan potensi benturan kepentingan,” ungkap Asta Dharma.

Kebenaran soal pembelotan Ni Made Meliani diungkap Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, Rabu (24/11). Pada intinya, dia menjelaskan bahwa proses pembahasan sampai pengesahan Ranperda APBD Tabanan tahun 2022 sudah sesuai mekanisme.

Bahkan, ketika dua fraksi, yakni Golkar dan Nasdem menyatakan menolak saat digelar sidang paripurna, juga sudah melalui mekanisme voting lantaran tidak bisa menetapkan secara musyawarah mufakat.

"Karena ditolak, tidak bisa menetapkan musyawarah mufakat, ya, kami tetapkan dengan suara terbanyak," lanjutnya lagi.

Dari daftar hadir, lanjutnya, sidang itu dihadiri 35 anggota, lima absen. Dari 35 anggota, 29 setuju, enam menolak.

"Ibu Meliani (Wakil Ketua DPRD Tabanan dari Fraksi Golkar) saja menyetujui (sidang paripurna pengesahan Ranperda APBD Tabanan 2022). Begitu tata tertib pengambilan keputusan di dewan," ucapnya.

(rb/jul/yor/JPR)




 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia