Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sambut May Day, Pemkab Buleleng Bakal "Sidak" Perusahaan di Tiga Wilayah

F
Penulis: Francelino Junior❯
BAHAS MAY DAY : Rapat koordinasi rencana monitoring industri dalam rangka May Day. (foto: pemkab buleleng).
BAHAS MAY DAY : Rapat koordinasi rencana monitoring industri dalam rangka May Day. (foto: pemkab buleleng).

Advertisement

SINGARAJA, Radar Bali.id – Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng tidak ingin sekadar berpangku tangan.

Melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral (DisnakertransESDM), Pemkab bakal menerjunkan tim untuk melakukan monitoring besar-besaran ke sejumlah perusahaan.

Advertisement

Rencana tersebut dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Persiapan May Day 2026 yang digelar di Kantor DisnakertransESDM Buleleng, Senin (27/4/2026).

Pantau Upah Layak hingga Jaminan Sosial

Monitoring ini bukan sekadar kunjungan formalitas. Petugas akan membedah dapur perusahaan terkait kepatuhan terhadap hak-hak pekerja. Fokus utamanya meliputi:

Advertisement

  • Norma Ketenagakerjaan: Penerapan upah layak sesuai aturan.
  • Perlindungan Kerja: Kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan) dan kesehatan.
  • Hubungan Industrial: Pemeriksaan keberadaan lembaga kerja sama tripartit, peraturan perusahaan, hingga Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Kepala Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial DisnakertransESDM Buleleng, Dewa Putu Suharyadi Arta, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan iklim kerja yang kondusif.

”Monitoring dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan, seperti aksi mogok kerja atau kegiatan yang berujung anarkis,” ujar Suharyadi Arta.

Libatkan TNI-Polri dan Serikat Pekerja

Dalam pelaksanaannya, tim monitoring akan bergerak secara kolaboratif melibatkan unsur TNI, Polri, serikat pekerja, serta pengawas ketenagakerjaan. Sesuai arahan pemerintah pusat, peringatan May Day tahun ini didorong untuk diisi dengan kegiatan positif yang mengedepankan dialog.

Pemkab telah memetakan sasaran monitoring ke dalam tiga zona strategis, yakni Wilayah Timur, Tengah, dan Barat.

Advertisement

Artikel Terkait

Abaikan Formula, Koster Ditantang Naikkan UMP Bali Dekati KHL Rp 5,2 Juta Perbulan

Abaikan Formula, Koster Ditantang Naikkan UMP Bali Dekati KHL Rp 5,2 Juta Perbulan

Perwakilan serikat pekerja bersama massa mahasiswa berhasil menembus area kantor Gubernur Bali dan berdialog langsung dengan Gubernur Bali Wayan Koster menuntut upah layak Rp 5,2 juta perbulan

Suarakan Upah Layak, Parta Minta PP 36/2021 Dicabut, Ini Pertimbangannya

Suarakan Upah Layak, Parta Minta PP 36/2021 Dicabut, Ini Pertimbangannya

Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali kembali menuai sorotan lantaran dinilai tak sebanding dengan tingginya biaya hidup.

Astungkara: Bahas Ranperbup, Dalam Kondisi Serba Sulit, Pemkab Buleleng Masih Siapkan Beasiswa

Astungkara: Bahas Ranperbup, Dalam Kondisi Serba Sulit, Pemkab Buleleng Masih Siapkan Beasiswa

Salah satu langkah strategisnya adalah membahas delapan rancangan peraturan bupati (ranperbup), termasuk regulasi khusus bantuan biaya kuliah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer