SINGARAJA, RadarBali.id-Usulan kenaikan gaji untuk dokter di Kabupaten Buleleng mencuat. Bukan tanpa alasan, usulan ini dilontarkan lantaran kebutuhan dokter di fasilitas kesehatan di Bali utara sangat kurang.
Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Buleleng dengan Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Buleleng, pada Senin (8/7/2024) siang di Gedung DPRD Buleleng.
Munculnya usulan tersebut lantaran kebutuhan dan ketersediaan dokter di Buleleng sangat timpang. Pemerintah Kabupaten Buleleng yang selalu membuka formasi ASN dokter di Buleleng selalu sepi peminat.
Sementara kebutuhan untuk ditempatkan di puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah sangat banyak. Memang, kebanyakan dokter-dokter muda lebih memilih bertugas di luar Kabupaten Buleleng mengingat gajinya yang besar, ketimbang di Bali utara.
Anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, yang memimpin rapat menyoroti pelayanan kesehatan di puskesmas di Kabupaten Buleleng, yang kurang maksimal. Juga di dua rumah sakit tipe D milik pemerintah, yaitu RSUD Tangguwisia dan RSUD Giri Emas.
Menurut Ngurah Arya, yang menjadi penyebab adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan prasarana penunjang. Hal ini pula yang mengakibatkan fasilitas kesehatan milik pemerintah, kalah dengan swasta.
Jika merujuk pada standar akreditasi, lanjutnya, pada satu puskesmas setidaknya memiliki enam dokter. Selain dengan tenaga kesehatan penunjang lainnya seperti perawat, bidan, bahkan ahli gizi.
“Paling penting yang harus adalah dokter. Puskesmas rata-rata perlu tambahan dua sampai tiga dokter lagi. Saat buka formasi ASN nyaris kosong, artinya perlu dievaluasi yaitu ada nafkah yang tidak sesuai dengan profesionalisme mereka,” jelasnya.
Ia menghitung, bila Pemkab Buleleng menaikkan gaji di dokter menjadi Rp 12 juta, maka dalam setahun perlu Rp 5,8 miliar. Meski perlu juga diperhitungkan, tetapi Arya mengaku ini sangat penting dilakukan ketimbang mengejar keuntungan dari kesehatan.
Sehingga pihaknya akan mengkomunikasikan dan mendorong agar pada tahun 2025 ada penambahan dokter. Tujuannya, agar masyarakat percaya dan mau berobat ke fasilitas kesehatan milik pemerintah.
“Pelayanan kesehatan yang murni untuk masyarakat jangan cari keuntungan komersial. Mana yang lebih penting, menambah SDM untuk meningkatkan layanan apa penambahan PAD?,” sambungnya lagi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, dr. Putu Arya Nugraha tak menampik bila dokter-dokter muda enggan bertugas di Buleleng, karena gaji yang rendah.
Ia tak bisa mengelak pula, bila hal tersebut sangat rasional mengingat pendidikan kedokteran juga mahal.
Arya Nugraha mengatakan, hal tersebut sulit untuk diputus dengan berbagai teori. Karena dokter juga seorang manusia.
“Meskipun dokter adalah profesi pengabdian kemanusian. Mereka juga manusia yang perlu biaya hidup,” jelas pejabat yang juga Dirut RSUD Buleleng.
Pihaknya pun berharap Pemkab Buleleng memikirkan penghasilan lebih besar dari sudut pandang dokter. Meski nominalnya tidak sebesar di Kabupaten Badung atau Kota Denpasar.
Tujuannya, agar para dokter mau melirik Bali utara untuk bertugas dan mengabdi di bidang kesehatan.
“Menurut saya masih perlu ditingkatkan. Minimal dinaikkan biar mencukupi dulu, sehingga mereka mau melirik Buleleng,” usulnya.
Arya Nugraha juga mengungkapkan bila bidang kesehatan di Buleleng memang kekurangan dokter umum dan dokter ahli. Utamanya di RSUD Tangguwisia dan RSUD Giri Emas serta puskesmas.
Bahkan di dua rumah sakit tipe D itu, kurang dalam dokter di poli penyakit dalam, penyakit bedah dan poli kandungan. Ia berharap tahun 2025 sudah ada dokter tambahan di sana.
Lantaran tren pengobatan dengan BPJS Kesehatan, mencari rujukan diperlukan juga adanya dokter di sana. Jika tidak ada di fasilitas kesehatan tipe D, maka diarahkan ke tipe C atau ke tipe B. Ini ternyata menimbulkan penumpukan pasien.
“Pemerataan layanan jadi kurang dan akan berdampak pada pendapatan rumah sakit,” tutupnya. [*]
Editor : Hari Puspita