MANAJER PT Satria Trans Jaya, I Gede Gunawan menuturkan, sistem kerja di manajemen Trans Metro Dewata sangat ketat, karena Kemenhub memantau langsung. Sopir dan petugas jika membuat kesalahan langsung disanksi.
Kemenhub mengawasi melalui kamera yang dipasang di bus. Gunawan menyebutkan penumpang naik turun harus di halte. Jika, tidak sopir bus akan dikenakan sanksi pemotongan gaji. “Jadi, yang motong (gaji) langsung pusat. Begitu (sopir) ketahuan (melanggar aturan) langsung dipotong uangnya. Kami punya pengemudi agak berbeda tidak seperti sopir angkutan lainnya,” tutur Gunawan.
Mantan Kepala UPTD Sarbagita itu menambahkan, sopir atau petugas wajib memakai tanda pengenal (name tag). Jika tidak memakai, akan disanksi pemotongan gaji. Bahkan, sopir nabrak atau ditabrak meski bukan kesalahan pengemudi gaji dipotong sampai Rp 1 juta.
Tidak hanya diganjar hukuman dari Kemenhub, perusahaan juga memberikan surat peringatan (SP) bagi sopir atau petugas yang melanggar. “ Betul-betul disiplin. Kayak tidak pakai name tag. Banyak sanksi yang dikenakan. Saya selalu panggil sopir, kenapa tidak berhenti di halte, kami punya ruang khusus operator memantau para sopir,” ungkapnya.
Gunawan memaparkan, sopir dilarang makan di dalam bus, bermain telepon genggam, tidak boleh mendahului sesama bus TMD, karena bus harus sesuai nomor urut. Kecuali ada kemacetan atau pengalihan arus lalu lintas. “Ada kemacetan di jalan pengalihan arus harus lapor, kalau tidak lapor kena sanksi,” ucap Gunawan.
Dishub Usul Rute Kampus Unud
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta mengusulkan ada perubahan skema tarif Trans Metro Dewata (TMD). Pasalnya, sejak diberlakukan tarif, jumlah penumpang turun sampai 18 persen.
Menurut Samsi, saat digratiskan banyak masyarakat yang beralih ke TMD. Namun, saat tarif diberlakukan, minat masyarakat menurun.
Kadishub menargetkan TMD melayani rute ke kampus Universitas Udayana (Unud) di Jalan Sudirman dan kampus di Bukit Jimbaran. “Target melayani ke Unud masih belum mendapatkan persetujuan karena tarif. Karena ada perpindahan Trans Sarbagita ke Trans Metro Dewata. Mahasiswa kena (tarif), sedangkan pelajar gratis,” ucapnya.
Lebih lanjut dijelaskan, Pemprov Bali tidak memberikan subsidi untuk operasional TMD. Keseluruhannya dibiayai pemerintah pusat. Ditanya nasib TMD ke depan, Samsi menyebut secara aturan TMD akan terus ada. Nasibnya juga tergantung pemerintah pusat apakah akan sanggup untuk terus membiayai.
Nah, supaya mampu bernapas panjang masyarakat diharapkan mendukung dengan beralih ke transportasi publik. “Seberapa jauh pemerintah kuat dan masyarakat akan mendukung, sehingga layanan bisa dipertahankan. Minimal coba saja dulu naik,” terangnya.
Tidak hanya masalah rute, Samsi juga mengevaluasi perpindahan antarkoridor yang saat ini dirasa masih berat. Dishub Bali berupaya TMD bisa terintegrasi atau saling terhubung, sehingga jangkauannya luas. Masalahnya, selama ini Dishub tidak membuat rekayasa lalu lintas mencegah kemacetan. Jalur bus TMD sama dengan kendaraan lainnya.
“Kami tidak bisa seperti kereta api yang waktunya jelas. Yang jelas kalau pakai bus, berkurang macetnya, tidak perlu panas-panas dan antre. Naik ke bus terlindungi dan nyaman. Banyaklah untungnya,” ungkap alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, ini.
Disinggung jumlah dana operasional bus TMD, Samsi menjawab tidak tahu. Ia tidak tahu karena dari Kementerian Perhubungan langsung. “Saya tidak tahu persisnya. Lebih baik ke pengelola itu langsung dari pusat. Kami menerima servis dalam bentuk headway dan tempat duduk,” terangnya.
Ugal-ugalan, Dewan Minta Beri Pelatihan Pengemudi
KETUA Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Adhi Ardhana menyampaikan, apapun yang terjadi kendaraan massal itu harus dterus diupayakan. Gung Adhi mengungkapkan, sebagai daerah maju transportasi publik harus terus diperjuangkan.
Pemerintah daerah harus memutar otak bagaimana membuat masyarakat beralih ke kendaraan umum. Salah satu syarat transportasi umum adalah terintegrasi dan terkoneksi. “Jadi, bagaimana memenuhi jalur suatu daerah dan bagaimana terhubung antar moda,” ujar politikus PDIP itu.
Untuk menjaga napas panjang TMD harus beri pelayanan terbaik. Menurut Gung Adhi, sopir bus tidak boleh ugal-ugalan dalam berkendara. Tingkat kualitas pelayanan herus terjaga, sehingga masyarakat merasa aman menggunakan kendaraan umum.
“Terlihat terjadi penurunan dalam keamanan berkendara, para sopir yang terlihat mulai ugal-ugalan dan kadang keluar jalur yang diperbolehkan,” ucap Gung Adhi.
Pria asal Puri Gerenceng itu berharap manajemen TMD terus memberikan pelatihan kepada sopir maupun staf, supaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tidak ugal-ugalan dan selalu ramah. “Itulah yang sering tiyang (saya) komplain ke manajemen, untuk berkelanjutan memberikan pelatihan dan penyegaran,” tandasnya. (ni kadek novi febriani/editor: maulana sandijaya)
