
DENPASAR, radarbali.jawapos.com - DPRD Bali menggelar sidang paripurna agenda Pemerintah Provinsi Bali mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Terungkap perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari Rp6,6 triliun, sementara belanja daerah naik hingga lebih dari Rp7,5 triliun.
Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan perubahan APBD 2026 tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-48 Masa Persidangan I Tahun 2026/2027, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Senin (7/9).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya dan dihadiri langsung Gubernur Koster serta Sekda Provinsi Bali I Dewa Made Indra, serta dihadiri oleh pimpinan OPD Provinsi Bali.
Dalam penjelasannya, perubahan APBD 2026 dilakukan karena adanya perubahan proyeksi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2026.
Dikatakan Pemprov Bali tetap berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, penguatan digitalisasi pemungutan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan penerimaan daerah disebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan tersebut juga harus menjaga iklim investasi serta daya saing ekonomi Bali.
"Karena itu, peningkatan pendapatan daerah akan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas belanja," katanya.
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah yang semula ditargetkan sekitar Rp6,5 triliun lebih pada APBD Induk 2026 meningkat lebih dari Rp100 miliar menjadi sekitar Rp6,6 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



