
Sengketa tanah antara I Ketut Warka dengan Desa Adat Taro Kelod makin memanas. Warga Desa Adat Taro Kelod di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang berkumpul di depan pura pada Jumat (4/3). Kemudian mereka memasang spanduk di depan rumah I Ketut Warka yang sudah di-sanksi adat. Mereka juga menaruh sisa karya (upacara) di rumah tersebut.
IB INDRA PRASETIA, Gianyar
PEMASANGAN spanduk berisi lampiran sertifikat. Kemudian ada tulisan, Tanah Ini Milik Desa Adat Taro Kelod Dengan Sertifikat Hak Milik No 03213 Atas Nama Desa Pakraman Taro Kelod.
Bendesa Adat Taro Kelod, I Ketut Subawa, menegaskan sudah melakukan sejumlah tahapan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut sejak lama. Untuk eksekusi sesuai awig-awig, pihaknya tidak semena-mena. Kata Bendesa akses jalan keluar masuk rumah tetap ada.
“Pengusiran tidak ada. Tapi jika tidak mengindahkan kami, akan lakukan paruman (rapat, red) lagi. Sejauh ini belum diusir,” tegasnya.
Selain memasang spanduk, saat itu juga Desa Adat Taro Kelod menaruh sisa karya (upacara adat/ keagamaan) di rumah I Ketut Warka.
Bendesa Subawa menambahkan, di Desa Taro Kelod ada sejarah yang awalnya dihuni oleh 50 KK sebelum Indonesia merdeka. Semuanya menempati Karang Ayahan Desa (Ayds). Bahkan, setiap pekarangan sudah ada nama yang tertera di Bale Agung.
“Tapi yang 50 itu sudah sekarang berkembang jadi Banjar, tapi tetap menempati tempat di Bale Agung. Tapi kalau ada anaknya sampai 8, atau ada 1 tetap di tempat yang itu,” jelasnya.
Kemudian, masalah muncul, ketika Ketut Warka mengklaim tanah I Sabit dkk. Padahal, desa adat memiliki sertifikat di atas tanah Sabit yang merupakan Ayds.
“Sekarang ini salah satu PKD (Pekarangan desa) yang ditempati Sabit dan kawan-kawan diklaim oleh Ketut Warka. Itu sebabnya desa adat harus mempertahankan. Karena kesalahan beliau mengklaim,” ungkapnya.
Lanjut Bendesa, keluarga Warka dinilai pernah mengambil buah-buahan hasil bumi dan merampas hasil bumi di tanah milik desa adat.
“Beliau (Warka, red) menggugat lewat pengadilan lawan orang miskin (Sabit, red) gunakan saksi iparnya sendiri yang mengaku tidak ada hubungan keluarga. Setahu kami saya 52 tahun, saya lihat (Sabit) sudah disini. Warga tetua juga bilang Sabit sudah disini sejak dulu. Saksi sudah mengakui kesalahan,” terangnya.
Atas kesalahan keluarga Warka, maka desa adat Taro Kelod, memberikan peringatan. “Karena terlalu banyak salah, tidak hiraukan peringatan kami, kami berikan hak bebas dan kewajiban. Sejak tahun 2019, tapi beliau ttp tidak menghiraukan. Bahkan tidak ada inisiatif mekrama,” ungkapnya.
Terlebih, dalam awig-awig sudah termuat, krama yang tidak lakukan kewajiban lebih dari setahun, maka hak PKD (pekarangan desa) dicabut.
Sebagaimana berita sebelumnya, kasus sanksi adat atau Kanorayang yang menimpa Warka berawal ketika Warka ada sengketa tanah melawan keluarga Sabit.
Dari kasus tanah itu, Desa Adat turun tangan. Sebab, desa adat mengklaim tanah itu merupakan tanah desa yang dikuatkan dengan terbitnya sertifikat.
Antara Warka dan desa adat berproses di pengadilan. Perkara antara Warka melawan I Sabit sudah diputus sampai kasasi yang dimenangkan Warka. Dua kali gugatan desa adat terhadap Warka di pengadilan diputus NO (cacat formil).
Perkara ini akhirnya berujung sanksi adat bagi keluarga Warka. Sanksi berupa pembebasan hak bagi Warka.
Selanjutnya, pihak Warka mengadu ke Polda Bali hingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham Bali). Bahkan Kemenkumham Bali sempat turun ke Kantor Desa Taro mengorek keterangan mengenai permasalahan tersebut.


