
Keluarga I Ketut Warka saat ini berada dalam posisi dilematis. Bersengketa lahan dengan desa adat, ia mendapat sanksi adat. Mereka pun menyatakan ingin tetap hidup maupun mati di Taro Kelod.
IB INDRA PRASETIA, Gianyar
SEHARI setelah tahun baru Saka 1944 yang mestinya disambut suka cita, menjadi hari yang kelam bagi keluarga I Ketut Warka. Itu lantaran warga Desa Adat Taro Kelod di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Gianyar, mendatangi rumahnya , Jumat (4/3).
Warga memasang spanduk di depan rumah I Ketut Warka yang sudah di-sanksi adat sebagai buntut dari sengketa tanah dengan pihak desa adat. Tak hanya memasang spanduk, halaman rumahnya juga dijadikan tempat menaruh sisa karya (upacara keagamaan/ adat).
Meski menndapat sanksi adat berupa kanorayang, atau dicabut haknya dari desa, keluarga I Ketut Warka masih bertahan di rumah tersebut. Menantu I Ketut Warka, Ni Wayan Latri, mengaku mereka tetap bertahan di rumah tersebut.
“Saya tidak tahu, apa boleh saya keluar. Di sini saya sama tujuh orang, dua mertua, suami, saya dan tiga anak,” ujar Latri.
Ditanya soal tempat atau rumah lain yang bisa ditinggali, Latri mengaku tidak ada tempat lagi.
“Tyang (saya) tetap di sini. Mati tyang di sini, tyang siap ngayah, cuma ten baange. Tyang metindih karang tyang (Saya tetap di sini, mati di sini, saya siap bekerja untuk desa, hanya tidak diberikan. Saya membela lahan saya, red),” kata Latri.
Bendesa Adat Taro Kelod, I Ketut Subawa, menegaskan sudah melakukan sejumlah tahapan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut sejak lama. Untuk eksekusi sesuai awig, pihaknya tidak semena-mena. Kata Bendesa akses jalan keluar masuk rumah tetap ada.
“Pengusiran tidak ada. Tapi jika tidak mengindahkan kami, akan lakukan paruman (rapat, red) lagi. Sejauh ini belum diusir,” tegasnya.
Bendesa Subawa mengatakan, masalah muncul, ketika Ketut Warka mengklaim tanah I Sabit dkk. Padahal, desa adat memiliki sertifikat di atas tanah Sabit yang merupakan Ayds.
“Sekarang ini salah satu PKD (Pekarangan desa) yang ditempati Sabit dan kawan-kawan diklaim oleh Ketut Warka. Itu sebabnya desa adat harus mempertahankan. Karena kesalahan beliau mengklaim,” ungkapnya.
Lanjut I Ketut Subawa, keluarga Warka dinilai pernah mengambil buah-buahan hasil bumi, dan merampas hasil bumi di tanah milik desa adat.
“Beliau (Warka, red) menggugat lewat pengadilan lawan orang miskin (Sabit, red) gunakan saksi iparnya sendiri yang mengaku tidak ada hubungan keluarga. Setahu kami saya 52 tahun, saya lihat (Sabit) sudah disini. Warga tetua juga bilang Sabit sudah disini sejak dulu. Saksi sudah mengakui kesalahan,” terangnya.
Atas kesalahan keluarga Warka, maka desa adat Taro Kelod, memberikan peringatan.
“Karena terlalu banyak salah, tidak hiraukan peringatan kami, kami berikan hak bebas dan kewajiban. Sejak tahun 2019, tapi beliau ttp tidak menghiraukan. Bahkan tidak ada inisiatif mekrama,” ungkapnya.
Terlebih, dalam awig sudah termuat, krama yg tidak lakukan kewajiban lebih dari setahun, maka hak PKD dicabut. Setelah menempatkan sisa upacara tersebut, krama desa kembali beraktivitas masing-masing.
Dalam berita sebelumnya, kasus sanksi adat atau Kanorayang yang menimpa Warka berawal ketika Warka ada sengketa tanah melawan keluarga Sabit.
Dari kasus tanah itu, Desa Adat turun tangan. Sebab, desa adat mengklaim tanah itu merupakan tanah desa yang dikuatkan dengan terbitnya sertifikat.
Antara Warka dan desa adat berproses di pengadilan. Perkara antara Warka melawan I Sabit sudah diputus sampai kasasi yang dimenangkan Warka. Dua kali gugatan desa adat terhadap Warka di pengadilan diputus NO (cacat formil).
Perkara ini akhirnya berujung sanksi adat bagi keluarga Warka. Sanksi berupa pembebasan hak bagi Warka.
Selanjutnya, pihak Warka mengadu ke Polda Bali hingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham Bali). Bahkan Kemenkumham Bali sempat turun ke Kantor Desa Taro mengorek keterangan mengenai permasalahan tersebut.



