
GIANYAR – Beragam tindakan Desa Adat Taro Kelod buntut dari kanorayang (dinonaktifkan dari desa adat) membuat I Ketut Warka merasa tertekan. Dia pun meminta perlindungan ke polisi.
Sebelumnya, Desa Adat Tari Kelod, Gianyar, memasang spanduk di rumah Warka, juga penutupan warung, air sawah, dan air bersih hingga menaruh sisa upacara di halaman rumah Ketut Warka.
Atas hal tersebut, Kapolres Gianyar AKBP Bayu Sutha Sartana mengaku pihak Ketut Warka sempat melapor.
“Laporannya merasa keberatan, intinya meminta perlindungan hukum. Kami sudah utus, Kasat Bimas, Kapolsek, berupaya memediasi,” ungkapnya.
Menurut Bayu Sutha, semua pihak berhak melapor. “Masyarakat berhak melapor. Kami cek, kalau ada tindak pidana proses,” tegasnya.
Di bagian lain, Ketut Warka dan anaknya, Wayan Gede Kartika didampingi penasihat hukum, I Gusti Ngurah Wisnu Wardana disinggung mengenai pengaduan ke Polres Gianyar, karena keluarga merasa tertekan.
“Akses air, ekonomi, sawah ditutup. Apa nunggu harus ada meninggal dulu? Di rumah ada anak-anak, dipagari dikasih bambu. Anak ini kan sekolah, kebebasan mengenyam pendidikannya gimana? Kami harap pihak terkait memperhatikan,” imbuh Wisnu Wardana.
Sebelumnya diberitakan bahwa kasus sanksi adat atau Kanorayang yang menimpa Warka berawal ketika Warka bersengketa tanah melawan keluarga I Sabit dkk. Sengketa ini akhirnya berujung pada proses hukum di pengadilan.
Dalam prosesnya, Warka memenangkan perkara tersebut hingga inkracht alias berkekuatan hukum di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Namun, Desa Adat Taro Kelod akhirnya turun tangan dalam perkara ini. Sebab, Desa Adat Taro Kelod mengklaim tanah itu merupakan tanah desa yang dikuatkan dengan terbitnya sertifikat.
Akhirnya pihak Desa Adat Taro Kelod menggugat I Ketut Warka ke pengadilan. Dua kali gugatan Desa Adat Taro Kelod terhadap Warka di pengadilan diputus NO (cacat formil).
Masalah sengketa tanah ini akhirnya berujung pada sanksi adat bagi keluarga Warka. Sanksi berupa pembebasan hak bagi Warka. Saluran air bersih ke rumah Warka dicabut desa adat. Rumahnya juga dijadikan tempat menaruh sisa karya oleh pihak desa adat. Warung milik menantu warga juga dipagari bambu. Bahkan, saluran air ke sawah Warka juga ditutup sehingga tidak bisa menanam padi.
Di sisi lain, Bendesa Adat Taro Kelod, I Ketut Subawa saat pemasangan spanduk dan menaruh sisa karya di rumah Warka menegaskan sudah melakukan sejumlah tahapan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut sejak lama.
Kata Bendesa Subawa, masalah muncul ketika Ketut Warka mengklaim tanah I Sabit dkk. Padahal, desa adat memiliki sertifikat di atas tanah Sabit yang merupakan ayahan desa (AyDs).
“Sekarang ini salah satu PKD (Pekarangan desa) yang ditempati Sabit dan kawan-kawan diklaim oleh Ketut Warka. Itu sebabnya desa adat harus mempertahankan. Karena kesalahan beliau mengklaim,” ungkapnya.
Atas kesalahan keluarga Warka, maka desa adat Taro Kelod, memberikan peringatan. “Karena terlalu banyak salah, tidak hiraukan peringatan kami, kami berikan hak bebas dan kewajiban. Sejak tahun 2019, tapi beliau ttp tidak menghiraukan. Bahkan tidak ada inisiatif mekrama,” ungkapnya.
Terlebih, dalam awig-awig sudah termuat, krama yang tidak lakukan kewajiban lebih dari setahun, maka hak PKD (pekarangan desa) dicabut.



