Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Minyak Goreng Masih Langka, Ini Saran LDII dan Anggota DPR RI

Y
Penulis: Yoyo Raharyo❯
minyak-goreng-masih-langka-ini-saran-ldii-dan-anggota-dpr-ri
minyak-goreng-masih-langka-ini-saran-ldii-dan-anggota-dpr-ri

DENPASAR, radarbali.id - Masih langkanya minyak goreng di tengah masyarakat membuat Komisi VI DPR RI dan DPP LDII prihatin. Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso meminta pemerintah lebih memperketat pengawasan distribusi minyak goreng.

Hal itu diungkapkan Chriswanto saat menerima kunjungan anggota Komisi VI DPR RI di Kantor DPP LDII, Senin (14/3/2022).

"Ada seorang ibu meninggal dunia saat antre minyak goreng. Padahal, informasinya produksi minyak goreng mencukupi untuk kebutuhan nasional. Ini tentu sangat memprihatinkan," ujar Chriswanto.

Chriswanto mengungkapkan, bila produksi minyak goreng telah mencukupi, maka pemerintah perlu meningkatkan pengawasan agar, pasokan untuk dalam negeri tercukupi, “Tidak ada yang diam-diam mengekspor melebihi batas yang ditetapkan pemerintah,” sentilnya.

Menurutnya, pengetatan pengawasan ini penting. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, masyarakat yang panik bisa menciptakan rush, sehingga berani melanggar menimbun minyak goreng.

Chriswanto berharap pemerintah mengawasi dengan ketat, sehingga produksi minyak goreng yang mencukupi kebutuhan nasional tersebut bisa terdistribusi dengan baik. “Dengan pengawasan ketat, tidak lagi terjadi antrian,” katanya.

 Tidak hanya pemerintah, Chriswanto juga mengimbau masyarakat lebih sabar dan teliti. Dengan demikian tumbuh kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani tingginya harga dan kelangkaan minyak goreng.

Senada dengan KH Chriswanto Santoso, anggota Komisi VI DPR RI singgih Januratmoko meminta pemerintah harus meningkatkan pengawasan. “Jangan sampai jatah 30 persen di dalam negeri, ternyata ada penyelundupan ke luar negeri hingga 40 persen,” kata Singgih.

Menurut Singgih, pengusaha pasti ingin laba besar. Apalagi harga CPO dunia sedang tinggi-tingginya, tentu ini menggiurkan pengusaha, “Pengusaha maunya begitu, tapi pemerintah juga meminta tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Kasarnya, mereka berbisnis di atas tanah negara, jadi memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng dalam negeri,” ujarnya.  

Singgih menyatakan, data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), produksi minyak sawit mentah (CPO) mencukupi. "Tapi, persoalannya memang pada pengawasan, benarkah yang 70 persen diekspor dan 30 persen untuk kebutuhan dalam negeri?” sorotnya.

Singgih menyebut, bila produksi untuk dalam negeri tidak cukup juga, ia meminta pemerintah meningkatkan pasokan untuk dalam negeri mencapai 40 persen. "Bila masih langka, ya kami meminta pemerintah menghentikan ekspor sampai kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi," ujarnya.

Sebagai penghasil CPO nomor satu dunia, sangat tidak wajar bila terjadi kelangkaan minyak goreng.

Hal yang sama diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI Maria Endang Astuti.
Maria menilai, meskipun kebutuhan pangan mendesak, karakter bangsa yang gotong-royong seharusnya jangan sampai lepas. Dengan gotong-royong itu, masalah bangsa bisa menjadi ringan. “Karakter bangsa ini, pembentukan utamanya adalah dari pendidikan agama,” ujar Maria.

Ia mengingatkan pemerintah, bahwa membangun karakter bangsa itu dapat dimulai dari Kementerian Agama. “Sehingga karakter orang yang berbuat kejelekan dapat ditanggulangi. Contohnya, Tidak ada lagi kekejaman anak sampai membunuh orang tua dan tidak ada pemerkosaan,” ujarnya.

Ia melihat Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah pihak yang harus fokus meningkatkan pendidikan agama, agar dapat mengembalikan jati diri bangsa yang sudah mulai menghilang. (rba)


Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

URGENSI PENGATURAN PENYADAPAN DALAM MENJAMIN PELINDUNGAN MASYARAKAT

URGENSI PENGATURAN PENYADAPAN DALAM MENJAMIN PELINDUNGAN MASYARAKAT

AKHIR-AKHIR ini perhatian masyarakat kembali disibukkan dengan situasi perkembangan politik akibat mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal yang diduga dilakukan LSP

Hak Menyatakan Pendapat DPR RI untuk Gibran Bergulir, Dua Politisi Asal Bali Ini Ikut Mengawal

Hak Menyatakan Pendapat DPR RI untuk Gibran Bergulir, Dua Politisi Asal Bali Ini Ikut Mengawal

Merujuk pada Pasal 7A UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.

Soal Kebakaran KMP Putri Yasmin di Selat Lombok, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soroti Mani

Soal Kebakaran KMP Putri Yasmin di Selat Lombok, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soroti Mani

Persoalan manifest penumpang kembali menjadi sorotan dalam insiden kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok pada Rabu (12/8/2026) lalu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer