
GIANYAR - Anggota DPR RI, Nyoman Parta, menyoroti kelangkaan minyak goreng. Dia heran, Indonesia memiliki ketersediaan kelapa sawit yang melimpah, namun stok minyak di pasaran malah melambung tinggi atau mahal.
“Rakyat sudah sangat lelah dalam sengkarut minyak goreng ini. Lelah karena harus menyediakan uang lebih banyak untuk mendapatkan minyak goreng,” ujar Dewan asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati itu, Jumat (18/3). Selain itu, masyarakat juga lelah secara psikis.
“Karena akal waras kita dibuat sangat terganggu. Negara sebagai penghasil sawit terbesar di dunia. Tapi terjadi kelangkaan,” ujarnya. Yang membuat miris, di tengah melimpahnya ketersediaan sawit, justru terjadi antrean membeli minyak goreng. “Rakyat lelah karena jauhnya nilai pengharapan dengan nilai kenyataan,” ungkap politikus PDIP Gianyar itu.
Parta menilai, Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
“Tetapi, praktiknya, kebutuhan negara lain diutamakan lewat ekspor CPO (Crude Palm Oil). Sedangkan kebutuhan dalam negeri diabaikan,” cetusnya. Kata dia, negara lain yang mendapatkan minyak dan rakyat sendiri yang sengsara.
Lebih lanjut dikatakan, ketentuan tentang DMO (Destination Management Organizational) sebesar 20 persen yang diatur dalam Permendag No. 6 tahun 2022 itu sudah bagus. Tapi sayangnya, belum serius dilaksanakan sudah dicabut dengan Permendag 12 tahun 2022.
“Dengan dicabut ketentuan tentang DMO, nanti apa alat pengontrol bagi eksportir CPO? Siapa yang menjamin mereka tidak ekspor semuanya dan mengabaikan kebutuhan dalam negeri,” ungkapnya.
Parta pun mempertanyakan distribusi berdasarkan Permendag No. 11 tahun 2022, dengan ketentuan minyak curah bersubsidi yang diberikan kepada produsen.
“Bagaimana memastikan bahwa subsidi diambil oleh produsen dan apakah barang pasti ada?,” ungkapnya.
Parta pun mendorong Menteri Perdagangan memastikan ada subsidi ada barang. “Bukan sebaliknya ada subsidi kepada produsen tapi barang minyak gorengnya tidak ada,” jelasnya.
Selanjutnya, minyak curah bersubsidi sangat mudah untuk dikemas, baik tanpa merek maupun dengan merek. “Oknum pengusaha Repacker atau pengemasan yang nakal akan memanfaatkan kebijakan minyak bersubsidi, untuk dirubah menjadi minyak kemasan
Nanti saya khawatir minyak curah bersubsidi untuk kebutuhan rakyat langka karena sudah dikemas,” tegasnya.
Sementara itu, kabar terbaru di pasaran, stok minyak goreng yang tersedia di pasaran kini harganya justru melonjak. Berdasarkan laporan yang diterima Parta dari pedagang lauk pauk, harga minyak goreng kemasan 1 liter di Pasar Sukawati dijual Rp 25 ribu.
“Yang dua liter dijual Rp 45-46 ribu. Pedagang merasakan dampak,” pungkasnya.
