
TABANAN – Julukan daerah Lumbung Beras tampaknya sedikit demi sedikit akan pudar bagi Kabupaten Tabanan. Bagaimana tidak, saat ini sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung maupun akan datang dapat mengurangi jumlah luasan sawah. Bahkan, dalam Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) Kabupaten Tabanan, terungkap akan menghapus 3.100 hektare sawah.
Pembahasan Ranperda RTRW Tabanan sejatinya sudah tuntas dibuat bahkan sudah memasuki tahap konsultasi ke pemerintah pusat.
Namun apa yang terjadi saat proses konsultasi ke pusat, ternyata mengalami hambatan. Pasalnya banyak lahan pertanian di Tabanan masuk dalam kawasan lahan sawah yang dilindungi (LSD)
Ini pun memunculkan perbedaan data, sehingga persetujuan substantif dari Kementerian ATR belum diturunkan, meski sudah disetujui. Perbedaan data tersebut tercatat di Kementerian ATR bahwa luasan LSD di Tabanan mencapai 19.300 hektare, sementara saat pengajuan Ranperda RTRW di pusat dari Pemkab Tabanan luasan LSD mencapai 16.200 hektare.
Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani dikonfirmasi beberapa waktu lalu tak memungkiri terkait perbedaan data LSD. Omardani mengaku perbedaan data luasan LSD di Tabanan di Kementerian ATR dengan selisih perbedaan luasan LSD sekitar 3.100 hektare.
Pada Kementerian ATR di angka 19.300 hektare. Angka luasan tersebut sejatinya sudah direvisi menjadi 16.200 hektare, sehingga ada sebanyak 3.100 hektare lahan sawah yang akan dialih dari LSD menjadi kawasan pembangunan.
“Dasar penetapan LSD sebanyak 16.200 hektare juga merupakan data dari Kementerian yang kami jadikan dasar di daerah. Ternyata data kementerian di Pusat masih tetap tercantum seluas 19.300 hektare. Itu yang kami klarifikasi ke pusat serta mengingatkan kembali surat sebelumnya,” ungkap Omardani.
Soal rencana pengurangan LSD tersebut akan mengganggu program Tabanan lumbung pangan (beras) Bali, dirinya belum berani berbicara sejauh itu.
Namun yang jelas, petani atau warga yang tetap bisa mempertahankan sawahnya sudah mendapatkan kemudahan seperti soal pupuk. Selain itu, juga ada Perda yang mengatur hak-hak petani termasuk insentif yang didapatkan.
Dikatakan Omardani, kalau memang dalam Perda tentang petani itu berbeda dengan kondisi yang ada saat ini, maka perda itu bisa diubah.
“Sampai saat ini kami belum membahas ke arah itu dan belum bisa bicara banyak, masih menunggu keputusan pusat soal LSD,” tandasnya.



