Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Akses Jalan Perumahan Dikuasai Perorangan, Warga Umeanyar Datangi DPRD

D
Penulis: Donny Tabelak❯
akses-jalan-perumahan-dikuasai-perorangan-warga-umeanyar-datangi-dprd
akses-jalan-perumahan-dikuasai-perorangan-warga-umeanyar-datangi-dprd

SINGARAJA– Warga Perumahan Griya Intaran Indah, Desa Umeanyar, kembali mendatangi DPRD Buleleng. Mereka berharap dewan dapat menyelesaikan masalah sengketa lahan yang terjadi di pemukiman mereka. Sayangnya harapan warga tak terealisasi. Dewan tak dapat menyelesaikan masalah tersebut, karena terjadi sengketa hak kepemilikan.


 


Perwakilan warga, Nyoman Mudita menuturkan, masalah itu mulai muncul tahun 2021 silam. Saat itu warga didatangi pihak ketiga yang berasal dari Kecamatan Mengwi. Pihak tersebut mengklaim kepemilikan lahan seluas 3,36 are. Padahal warga telah menggunakan lahan tersebut sebagai akses jalan selama belasan tahun.


 


Warga pun resah. Sejak bermukim di sana pada tahun 2004, warga tak pernah bermasalah dengan akses jalan. Masalah itu baru muncul setelah pemilik perusahaan pengembang perumahan meninggal dunia. Warga sempat melakukan penelusuran kepemilikan tanah secara mandiri. Warga berhasil menemukan pemegang hak pertama.


 


“Pemilik awal tanah itu, Putu Mas. Orangnya masih hidup, dan dia tidak pernah merasa menjual tanah pada pihak yang mengklaim tanah ini,” kata Mudita.


 


Mudita pun mendesak agar Kantor Pertanahan Buleleng membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut. Ia menilai penerbitan SHM itu tidak sesuai dengan prosedur. Dia juga menyatakan warga menolak upaya damai yang ditawarkan pemilik lahan. Pasalnya warga diminta membayar biaya ganti rugi senilai Rp 350 juta.


 


“Kami minta SHM ini dibatalkan demi hukum. Kalau memang mau perdamaian, ya tergantung perdamaian seperti apa. Kalau kami diminta bayar Rp 350 juta, jelas kami nggak mau. Kami jelas akan lakukan perlawanan,” tegasnya.


 


Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara mengatakan, pihaknya tak bisa memutuskan masalah tersebut. Sebab hal itu berkaitan dengan sengketa hak kepemilikan. Apalagi masing-masing pihak bersikukuh dengan pendapat masing-masing.


 


“Karena ini sengketa hak, bukan kami yang berwenang memutuskan. Lembaga legislative itu tidak dalam ranah memutuskan siapa yang berhak dalam sebuah sengketa. Silahkan para pihak mencari saluran yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Susila Umbara.


Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Polda Bali Bantah Isu Intervensi Mantan Jenderal di Kasus Darmawan

Polda Bali Bantah Isu Intervensi Mantan Jenderal di Kasus Darmawan

Polda Bali membantah adanya dugaan intervensi mantan jenderal polisi dalam penanganan perkara dugaan pemalsuan surat yang jerat Anak Agung Ngurah Darmawan. Kepolisian menegaskan, keputusan tidak menahan karena kesehatan

Ternyata! Didatangi Pemilik Sah, WNA Rusia Ngaku Beli Vila Rp 1,9 Miliar, Masih Nunggak dan Diduga Wanprestasi Walaupun Tiga Kali Disomasi

Ternyata! Didatangi Pemilik Sah, WNA Rusia Ngaku Beli Vila Rp 1,9 Miliar, Masih Nunggak dan Diduga Wanprestasi Walaupun Tiga Kali Disomasi

Fakta terbaru mengungkap, kedatangan pihak pemilik ke lokasi ternyata bukan tanpa dasar. Ada jejak perjanjian, kesepakatan pembayaran, hingga somasi yang menjadi landasan hukum

Ketua DPRD Buleleng Sampaikan Kritik Pedas Jajaran Pejabat Pemkab Sering Turun Lapangan: Pemimpin Harus Terpanggil!

Ketua DPRD Buleleng Sampaikan Kritik Pedas Jajaran Pejabat Pemkab Sering Turun Lapangan: Pemimpin Harus Terpanggil!

Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk lebih sering turun ke lapangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer