
GIANYAR - Kelangkaan bahan bakar minyak non-Pertamax di sejumlah SPBU, seperti pertalite, mendapat sorotan Ketua Fraksi Indonesia Raya DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra. Dia menilai ada kejanggalan di lapangan. Di satu sisi harga Pertamax naik dari Rp9000 menjadi Rp12.500, namun Pertalite dan solar langka.
“Pertamax selama ini lebih banyak digunakan oleh kendaraan warga kelas menengah ke atas, jadi kenaikan sekian rupiah tidak masalah. Kok justru saat pertamax naik, pertalite langka? Kan kasihan masyarakat kelas menengah ke bawah,” ujar Ngakan Putra.
Dengan kelangkaan pertalite, mau tidak mau masyarakat kelas bawah terpaksa membeli pertamax.
“Seolah-olah masyarakat diarahkan untuk membeli Pertamax,” ujar politikus asal Kecamatan Gianyar itu.
Ngakan Putra meminta pemerintah pusat bekerja serius. Termasuk memastikan kelangkaan tersebut bukan permainan oknum.
“Jangan sampai masyarakat jadi korban permainan oknum. Apalagi di tengah kondisi perekonomian yang sulit seperti sekarang. Kasihan masyarakat. Kalau ini terjadi terus menerus, maka masyarakat akan mati pelan-pelan,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Anggota DPR RI, I Nyoman Parta, menilai Kementrian BUMN salah antisipasi.
“Saya mengamati keliling di SPBU banyak pengguna mobil mewah yang biasa dengan pertamax malah mengisi bensin pada pertalite,” ujarnya.
Selain itu, kata Parta, kebijakan Pertamina juga menjadi penyebab kelangkaan pertalite. Keinginan Pertamina agar mayarakat beralih ke pertamax. Di lain sisi pertalite dibatasi. Namun Parta membatah hal ditu dikatakan monopoli.
“Indikasi monopoli belum ada. Karena memang kebijakan Pertamina membatasi pembelian pertalite agar beralih ke pertamax,” ujar politikus PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati itu.
Lanjut Parta, situasi ekonomi yang belum memungkinkan masyarakat untuk beralih ke pertamax.
“Terutama UMKM kita, misalnya tukang senso (chainsaw/ gergaji mesin), nelayan, rakyat kecil yang merasakan. Saya akan rapatkan ini dengan kementerian BUMN,” pungkas Anggota Komisi IV DPR RI itu.



