
SEMARAPURA – Sejumlah objek wisata di Nusa Penida yang melakukan pungutan terhadap pengunjung ternyata tidak memiliki izin. Bahkan, mereka juga diduga tak melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Di antaranya adalah Diamond Beach dan Molentang.
Hal itu terungkap saat jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Nusa Penida mendatangi sejumlah destinasi wisata yang pengelolanya memungut retribusi di luar retribusi kawasan oleh Pemkab Klungkung, Kamis (7/4).
Dalam kesempatan itu, pengelola destinasi diminta untuk tidak melakukan pungutan sebelum memiliki izin sesuai fasilitas yang mereka sediakan.
Dalam kesempatan itu, Kepolsek Nusa Penida Kompol I Gede Redastra, bersama Camat Nusa Penida I Komang Widyasa Putra dan Wadanramil 1610-04/Nusa Penida, Kapten Inf I Made Purwadi dan jajarannya mendatangi destinasi wisata Diamond Beach dan Molenteng, Desa Pejukutan, Nusa Penida.
Pengelola kedua destinasi itu diketahui melakukan pungutan ke wisatawan, walaupun Pemda Klungkung telah melakukan pungutan retribusi resmi saat masuk kawasan Nusa Penida. Namun saat menyambangi dua destinasi itu, rombongan hanya bertemu dengan para pegawai.
Dari pertemuan dengan pegawai destinasi tersebut diketahui bila wisatawan dipungut retribusi sebesar Rp 10 ribu per orang saat mengunjungi wisata Molenteng. Dan ada beberapa sport foto terdiri dari tiga lokasi dan masing-masing lokasi tersebut di kenalan biaya Rp 75 ribu.
“Sebenarnya kami sudah bisa melakukan penegakan hukum dan itu sudah terbukti dengan adanya pungutan yang dilakukan. Namun kami tidak melakukan hal itu, kami mengedepankan tindakan persuasif dengan tujuan mencari solusi yang terbaik,” ujar Redastra.
Camat Nusa Penida I Komang Widyasa Putra menegaskan, tidak ada pelarangan terhadap usaha maupun aktivitas usaha, sepanjang sudah resmi atau usahanya sudah berizin.
Hanya saja karena belum mengantongi izin, kedua destinasi wisata itu, yakni Diamond Beach dan Molentang diminta tidak lagi melakukan pungutan ke wisatawan. Apalagi kedua destinasi itu menjadikan keindahan alam yang merupakan milik umum sebagai daya tarik.
“Ketika sudah ada fasilitas yang telah disediakan pengelola di masing-masing destinasi tersebut, itu pun harus ada izin atau legalitasnya untuk menarik pungutan,” jelasnya.



