
GIANYAR – I Made Mahayastra disomasi oleh I Wayan Nuastha lewat Kantor Pengacara Charley Usfunan pada Rabu (11/4). Nuastha mengklaim sertifikat nomor 22.05.02.06.1.1385 yang di atasnya berdiri Sekretariat DPC PDI Perjuangan Gianyar di Jalan Banteng, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh adalah milik I Wayan Nuastha dan I Made Mahayastra. Selama ini, Nuastha mengaku tidak pernah menerima hak dan ingin ganti rugi.
Dihubungi lewat sambungan telepon, Charlie Usfunan membenarkan mensomasi I Made Mahayastra yang merupakan Ketua DPC PDIP Gianyar.
“Tanpa sepengetahuan dan persetujuan klien kami, pada sebidang tanah tersebut berdiri bangunan yang digunakan sebagai Sekretariat DPC PDIP Gianyar,” ujarnya, Kamis (21/4).
Nuastha tidak pernah diminta persetujuan terkait tanah itu. “Klien kami merasa dirugikan karena sebidang tanah tersebut merupakan tanah milik klien kami dan klien kami tidak mendapat hak atas kepemilikan tanah tersebut,” jelasnya.
Dalam surat, pada poin 1, Nuastha meminta itikad baik dan meminta Mahayastra mengosongkan sebidang tanah tersebut. Atau melakukan ganti rugi paling lambat 7 hari sejak surat diterima. Poin 2, apabila tidak, maka akan melaporkan Made Mahayastra atas penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP serta pembangunan secara ilegal.
“Kami layangkan somasi kedua. Kami mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan,” terangnya.
Mengenai somasi tersebut, Made Mahayastra mengaku belum membaca langsung surat somasi tersebut. Namun Mahayastra mengaku sudah tahu ada persoalan tersebut.
“Ini sudah sekian tahun ada begini. Sudah kami suruh untuk menggugat namun sampai sekarang tidak pernah ada gugatan,” ujar Mahayastra.
Mahayastra sangat siap apabila benar-benar digugat oleh pihak I Wayan Nuasta.
“Sangat siap bahkan kami sudah tunggu dari dulu,” tegasnya. Politikus asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan itu menambahkan, jika pembangunan gedung untuk kantor DPC PDIP itu sudah diatur dalam akta notaris.
“Yang memuat bahwa tanah yang digugat adalah milik DPC PDIP Perjuangan Gianyar,” jelasnya.
Dalam akta notaris Ketut Alit Nariasih Dadu pada Februari 2002 silam, Mahayastra selaku pihak pertama dan Nuastha, warga Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, selaku pihak kedua, mengikat perjanjian. Terdapat 7 pasal yang termuat dalam perjanjian yang disaksikan notaris dan pegawai Kantor notaris tersebut.
Pada pasal 1 akta notaris itu menyebutkan, bahwa pemilik yang sebenarnya dari tanah tersebut adalah DPC PDIP Gianyar. Sedangkan penghadap (kedua pihak) hanya dipakai namanya secara sukarela untuk kepentingan dan gunanya DPC PDIP Gianyar. Para penghadap sama sekali dapat dibebani risiko sedikitpun atas tanah tersebut.
Pasal 2, bahwa dengan demikian, pihak pertama tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum yang bersifat pemilikan. Kecuali atas permintaan dan demi kepentingan DPC PDIP Gianyar.
Dan para penghadap diberikan kuasa untuk menjual oleh DPC PDIP Gianyar atas tanah tersebut di atas dan berhak untuk menghadap, menandatangani dan menerima uang penjualan tanah tersebut serta menyerahkan hasil penjualan kepada DPC PDIP Gianyar.
Pasal 3, bahwa para penghadap beserta ahli waris diwajibkan serta mengikat diri untuk memberikan bantuan sepenuhnya dan seluas-luasnya secara sukarela dan cuma-cuma kepada DPC PDIP Gianyar.
Untuk diketahui, dulu kantor Sekretariat DPC PDIP di Jalan Banteng berlantai I. Kemudian pada 2020, kantor direhab total menjadi lantai III. Pembangunan gedung bak istana yang dilengkapi lift itu menghabiskan dana partai sebesar Rp7,8 miliar. Gedung dengan luas tanah 15 are itu rampung pada Oktober 2021 lalu.



