
DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Nasib Bank Pembangunan Daerah (BPD) ikut menjadi perhatian setelah muncul aspirasi mengenai rencana pemindahan penggajian aparatur sipil negara (ASN) dari bank daerah ke bank milik pemerintah pusat atau bank Himbara.
Persoalan ini dinilai tidak hanya menyangkut bisnis perbankan, tetapi juga dapat berkaitan dengan pendapatan pemerintah daerah.
Isu tersebut disampaikan Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan payroll ASN selama ini menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi bank daerah untuk menjalankan bisnisnya.
”Ini menjadi modal bisnis bagi bank daerah. Kalau itu kemudian dipindahkan, tentu akan ada dampaknya terhadap kemampuan bank daerah dalam menjalankan bisnisnya,” ujar Aher seusai menerima aspirasi tersebut di Jakarta.
Menurut Aher, dana gaji ASN yang masuk melalui bank daerah dapat dikelola untuk mendukung kegiatan usaha perbankan.
Karena itu, jika dana tersebut berpindah ke bank lain, BPD perlu mencari sumber bisnis baru agar kegiatan usahanya tetap berjalan kuat.
Persoalan ini juga berkaitan dengan pemerintah daerah. BPD merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang memberikan dividen kepada pemerintah daerah.
Keuntungan bank kemudian dapat kembali kepada daerah dan menjadi salah satu sumber penerimaan untuk mendukung pembangunan.
”Kalau keuntungan bank daerah turun, tentu dividen yang diterima pemerintah daerah juga berpotensi turun. Padahal, sekarang ini daerah sedang membutuhkan penguatan PAD,” kata Aher.
Bagi Bali, keberadaan BPD memiliki posisi penting karena Bank BPD Bali tidak hanya menjalankan fungsi perbankan, tetapi juga menjadi salah satu sumber kontribusi bagi pemerintah daerah.

