alexametrics
26.5 C
Denpasar
Thursday, May 19, 2022

Prof Windia Tuding Masterplan Pertanian Berbasis Desa Adat Tidak Tepat

DENPASAR – Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Prof Wayan Windia menuding masterplan pertanian organik berbasis desa adat yang disusun Pemprov Bali tidak tepat alias ngawur. Sebab, pertanian lebih dekat dengan subak, bukan desa adat. Sedangkan desa adat dan subak tidak ada hubungan struktural.

 

Prof Windia pun membeberkan duduk perkaranya lebih rinci. Dijelaskan, desa adat hanya mengatur urusan pokoknya yakni adat. Sementara lembaga subak yang urusan pokoknya pertanian.

  

Dikatakan Prof Windia, subak bukan sub-ordinat dari desa adat. Tidak ada hubungan struktural antara desa adat dan subak.

 

“Desa adat memiliki hubungan struktural, hanya dengan banjar adat. Subak memiliki hubungan struktural, hanya dengan tempek atau munduk,” terangnya Kamis (5/8). 

 

Dia menjelaskan lebih rinci lagi. Uuntuk masyarakat Bali keadaan  kelembagaan seperti ini, adalah sebuah kearifan-lokal yang khas. Dengan pola seperti tersebut, maka dapat dihindari adanya konflik atau friksi antara desa adat dan subak.

Baca Juga:  Gubernur Koster Dorong Garam Tradisional Bali Dikonsumsi Lebih Masif

 

Dengan demikian, lanjut Prof Windia, kalau salah satu lembaga tradisional di Bali ingin meng-okupasi (menguasai) lembaga yang lainnya, maka pasti akan muncul konflik. Tetapi kalau dibiarkan semua lembaga otonomi di pedesaan bekerja secara otonom, maka konflik akan dapat dihindari. 

 

“Karena mereka hanya fokus melaksanakan fungsinya masing-masing. Mereka hanya berkordinasi kalau ada masalah yang perlu dicarikan solusinya,” terangnya.

 

Lagi pula, beber Prof Windia, yang patut dicatat adalah bahwa batas-batas subak adalah berbasis batas-hidrologis dan batas-batas desa adat adalah berbasis administrative. Dua hal yang berbeda.

 

 

Dengan demikian, banyak ada kasus, wilayah subak menembus beberapa wilayah desa dinas atau desa adat. Karena batas subak adalah, sampai di mana suatu sumber air mampu mengairi suatu kawasan persawahan. Siapapun yang memiliki sawah di kawasan itu, harus menjadi anggota subak.

 

Dari titik inilah dia mempertanyakan upaya Pemprov Bali dalam membuat masterplan (rencana induk) pertanian berbasis desa adat. Padahal, pertanian kelembagaannya adalah subak.

Baca Juga:  Pulang dari Jakarta, Satu Warga Bali Positif Covid-19

 

“Sementara kenapa Pemda Bali membuat master plan pengembangan pertanian (organik) berbasis desa adat? Apakah tidak bertentangan dengan lokal Bali?,” kata dia bertanya-tanya.

 

Memang, aku Prof Windia, dalam Perda Desa Adat ada disebutkan bahwa, desa adat juga memiliki fungsi dalam bidang pertanian. Tetapi lanjutnya, fungsi pertaniannya itu, harus dilakukan di wilayahnya atau di palemahan desa adatnya sendiri. Ada di seluruh wilayah Pulau Bali sudah habis dibagi menjadi bagian-bagian dari wilayah desa adat.

 

“Oleh karenanya, tidaklah tepat kalau Pemda Bali membuat masterplan tentang pengembangan pertanian organik berbasis desa adat,” tegas Prof Windia.

 

Prof Windia menyatakan, bila ingin mengembangkan sektor pertanian, maka seharusnya dikembalikan fungsi-fungsi kelembagaan lokal Bali, sesuai dengan fungsi-fungsi lokal Bali-nya.

 

“Bahwa kalau ingin mengembangkan sektor pertanian (tanaman setahun) seharusnya memanfaatkan subak. Kalau ingin ada program pengembangan tanaman perkebunan (tanaman tahunan), gunakan lembaga subak abian,” tandasnya.

- Advertisement -

- Advertisement -

DENPASAR – Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Prof Wayan Windia menuding masterplan pertanian organik berbasis desa adat yang disusun Pemprov Bali tidak tepat alias ngawur. Sebab, pertanian lebih dekat dengan subak, bukan desa adat. Sedangkan desa adat dan subak tidak ada hubungan struktural.

 

Prof Windia pun membeberkan duduk perkaranya lebih rinci. Dijelaskan, desa adat hanya mengatur urusan pokoknya yakni adat. Sementara lembaga subak yang urusan pokoknya pertanian.


  

Dikatakan Prof Windia, subak bukan sub-ordinat dari desa adat. Tidak ada hubungan struktural antara desa adat dan subak.

 

“Desa adat memiliki hubungan struktural, hanya dengan banjar adat. Subak memiliki hubungan struktural, hanya dengan tempek atau munduk,” terangnya Kamis (5/8). 

 

Dia menjelaskan lebih rinci lagi. Uuntuk masyarakat Bali keadaan  kelembagaan seperti ini, adalah sebuah kearifan-lokal yang khas. Dengan pola seperti tersebut, maka dapat dihindari adanya konflik atau friksi antara desa adat dan subak.

Baca Juga:  SMA Muhammadiyah 1 Denpasar Jadi Mitra BRIDGE Australia

 

Dengan demikian, lanjut Prof Windia, kalau salah satu lembaga tradisional di Bali ingin meng-okupasi (menguasai) lembaga yang lainnya, maka pasti akan muncul konflik. Tetapi kalau dibiarkan semua lembaga otonomi di pedesaan bekerja secara otonom, maka konflik akan dapat dihindari. 

 

“Karena mereka hanya fokus melaksanakan fungsinya masing-masing. Mereka hanya berkordinasi kalau ada masalah yang perlu dicarikan solusinya,” terangnya.

 

Lagi pula, beber Prof Windia, yang patut dicatat adalah bahwa batas-batas subak adalah berbasis batas-hidrologis dan batas-batas desa adat adalah berbasis administrative. Dua hal yang berbeda.

 

 

Dengan demikian, banyak ada kasus, wilayah subak menembus beberapa wilayah desa dinas atau desa adat. Karena batas subak adalah, sampai di mana suatu sumber air mampu mengairi suatu kawasan persawahan. Siapapun yang memiliki sawah di kawasan itu, harus menjadi anggota subak.

 

Dari titik inilah dia mempertanyakan upaya Pemprov Bali dalam membuat masterplan (rencana induk) pertanian berbasis desa adat. Padahal, pertanian kelembagaannya adalah subak.

Baca Juga:  Mendag: Jaga Daya Beli Masyarakat agar Ekonomi Bangkit

 

“Sementara kenapa Pemda Bali membuat master plan pengembangan pertanian (organik) berbasis desa adat? Apakah tidak bertentangan dengan lokal Bali?,” kata dia bertanya-tanya.

 

Memang, aku Prof Windia, dalam Perda Desa Adat ada disebutkan bahwa, desa adat juga memiliki fungsi dalam bidang pertanian. Tetapi lanjutnya, fungsi pertaniannya itu, harus dilakukan di wilayahnya atau di palemahan desa adatnya sendiri. Ada di seluruh wilayah Pulau Bali sudah habis dibagi menjadi bagian-bagian dari wilayah desa adat.

 

“Oleh karenanya, tidaklah tepat kalau Pemda Bali membuat masterplan tentang pengembangan pertanian organik berbasis desa adat,” tegas Prof Windia.

 

Prof Windia menyatakan, bila ingin mengembangkan sektor pertanian, maka seharusnya dikembalikan fungsi-fungsi kelembagaan lokal Bali, sesuai dengan fungsi-fungsi lokal Bali-nya.

 

“Bahwa kalau ingin mengembangkan sektor pertanian (tanaman setahun) seharusnya memanfaatkan subak. Kalau ingin ada program pengembangan tanaman perkebunan (tanaman tahunan), gunakan lembaga subak abian,” tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/