alexametrics
26.5 C
Denpasar
Saturday, May 21, 2022

Bos Besar dan Pejabat Diminta Laporkan Harta yang Disembunyikan

GIANYAR – Mulai tahun 2022, pemerintah memberlakukan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Wajib Pajak (WP) diminta melaporkan harta mereka yang belum pernah dilaporkan ke Kantor Pajak. Para pejabat dan bos perusahaan besar juga diminta ikut melaporkan hartanya.

Kepala KPP Pratama Gianyar, Luqman Hakim, menegaskan PPS ini bukan tax amnesty jilid 2. “Ini bukan jebakan, data dan informasi dilindungi. Laporan harta disini tidak bisa jadi dasar penyidikan maupun penyelidikan,” tegasnya, Kamis (9/12).

Kata dia, pengungkapan ini merupakan kesukarelaan dari wajib pajak. “Masih banyak sebetulnya peserta yang ragu. Mungkin tidak semua hartanya diungkapkan. Masih banyak yang belum mengungkap hartanya sepanjang 2016-2020,” ujarnya.

Luqman menambahkan, PPS ini tertuang dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pelapor harta kekayaan pada PPS akan memperoleh keringatan tarif pajak sesuai ketentuan yang berlaku. “Jadi ini kesempatan yang baik, langka dan terbatas karena waktunya sampai Juni 2022,” jelasnya.

Baca Juga:  Tunggak Pajak, Bapenda Badung Permalukan Dua WP, Hasilnya Mengejutkan

Selain bisa mendatangi Kantor KPP Pratama, Luqman juga menyarankan masyarakat mendatangi IKPI untuk berkonsultasi terkait PPS. “Pesan kami ke masyarakat wajib pajak, tidak ragu,” terangnya. 

Sementara itu, Made Sujana, selaku Ketua IKPI Cabang Bali, menyarankan semua wajib pajak diminta melaporkan harta terbaru mereka. “Misalnya memiliki barang hobi seperti motor dan mobil, wajib dilaporkan karena bisa saja diperoleh dari bonus dan lainnya,” ujarnya.

Kata dia, PPS juga diperuntukkan bagi pejabat di daerah. “Harapan kami, bukan saja pejabat saja, harus diungkapkan oleh siapapun,” pungkasnya. 

- Advertisement -

GIANYAR – Mulai tahun 2022, pemerintah memberlakukan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Wajib Pajak (WP) diminta melaporkan harta mereka yang belum pernah dilaporkan ke Kantor Pajak. Para pejabat dan bos perusahaan besar juga diminta ikut melaporkan hartanya.

Kepala KPP Pratama Gianyar, Luqman Hakim, menegaskan PPS ini bukan tax amnesty jilid 2. “Ini bukan jebakan, data dan informasi dilindungi. Laporan harta disini tidak bisa jadi dasar penyidikan maupun penyelidikan,” tegasnya, Kamis (9/12).

Kata dia, pengungkapan ini merupakan kesukarelaan dari wajib pajak. “Masih banyak sebetulnya peserta yang ragu. Mungkin tidak semua hartanya diungkapkan. Masih banyak yang belum mengungkap hartanya sepanjang 2016-2020,” ujarnya.

Luqman menambahkan, PPS ini tertuang dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pelapor harta kekayaan pada PPS akan memperoleh keringatan tarif pajak sesuai ketentuan yang berlaku. “Jadi ini kesempatan yang baik, langka dan terbatas karena waktunya sampai Juni 2022,” jelasnya.

Baca Juga:  BRI Bantu Perbaikan Pura Pemastuan

Selain bisa mendatangi Kantor KPP Pratama, Luqman juga menyarankan masyarakat mendatangi IKPI untuk berkonsultasi terkait PPS. “Pesan kami ke masyarakat wajib pajak, tidak ragu,” terangnya. 

Sementara itu, Made Sujana, selaku Ketua IKPI Cabang Bali, menyarankan semua wajib pajak diminta melaporkan harta terbaru mereka. “Misalnya memiliki barang hobi seperti motor dan mobil, wajib dilaporkan karena bisa saja diperoleh dari bonus dan lainnya,” ujarnya.

Kata dia, PPS juga diperuntukkan bagi pejabat di daerah. “Harapan kami, bukan saja pejabat saja, harus diungkapkan oleh siapapun,” pungkasnya. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/