alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, August 10, 2022

Kuota Dipangkas 25 Persen, Bali Minta Suplai LPG Subsidi Dijaga

RadarBali.com – Tipisnya stok LPG 3 kg di Bali akibat pemangkasan 25 persen dari kuota yang didapat, membuat pemerintah Provinsi Bali melayangkan surat kepada Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Surat tersebut berisi permintaan agar Dirjen Migas menyediakan gas LPG 3 kg untuk meminimalisasi gejolak di tengah masyarakat.

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan, apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat, terlebih masalah pangan, harus menjadi prioritas untuk ditindak lanjuti.

Apalagi, dalam waktu dekat ada hari raya besar keagamaan di Bali, seperti Galungan yang membutuhkan gas LPG 3 kg ini.

“Kami minta Pertamina menambah jatah gas LPG, apalagi LPG jadi kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Wagub Bali Ketut Sudikerta usai menghadiri pelantikan Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Jumat (15/9).

Baca Juga:  Gandeng Sinar Mas Land, Pasar Badung Dibangun Bercita Rasa Modern

Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali ini mengungkapkan, akan ada dampak ketika stok LPG 3 kg kosong. Karena itu, dia berharap surat dari Pemprov Bali segera direspons.

“Kalau tidak disetujui, durhaka itu namanya. Kalau tidak disiapkan, nanti masyarakat bakar tumbuhan untuk masak tambah repot lagi,” bebernya.

Disinggung surat edaran gubernur yang melarang Aparat Sipil Negara (ASN) untuk tidak memakai LPG 3 kg, dari segi pengawasan, Wagub Sudikerta mengaku tidak bisa berkomentar.

“Saya nggak bisa komentar soal itu, saya harus panggil dulu semuanya (ASN),” tuturnya. Terkait penerapan subsidi sasaran, menurut dia, selaku lembaga pemerintah sudah barang tentu menjadi fasilitas kepada lembaga produsen untuk menyediakan gas elpiji 3 kg ini.

Baca Juga:  Hari Gizi Nasional 2022, BRI Salurkan Bantuan Cegah Stunting

“Kalau soal subsidi tepat sasaran kan di tingkat pusat itu. Kami hanya sebagai fasilitas antar lembaga,” paparnya.

Pengamat ekonomi Universitas Udayana (Unud) Prof Dr Wayan Ramantha mengatakan, gas LPG ini merupakan kebutuhan pokok yang harus disediakan.

LPG merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan pemerataan ekonomi.

Karena akan banyak dampak yang diakibatkan. Salah satunya ketika stok habis akan menjadi pemicu tingginya inflasi.

“Agar bisa tepat sasaran pemakaian LPG 3 kg ini pemerintah harus memiliki strategi, sehingga peruntukannya jelas. Memang sangat susah dikontrol, karena memerlukan kajian yang menyeluruh,” pungkasnya.



RadarBali.com – Tipisnya stok LPG 3 kg di Bali akibat pemangkasan 25 persen dari kuota yang didapat, membuat pemerintah Provinsi Bali melayangkan surat kepada Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Surat tersebut berisi permintaan agar Dirjen Migas menyediakan gas LPG 3 kg untuk meminimalisasi gejolak di tengah masyarakat.

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan, apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat, terlebih masalah pangan, harus menjadi prioritas untuk ditindak lanjuti.

Apalagi, dalam waktu dekat ada hari raya besar keagamaan di Bali, seperti Galungan yang membutuhkan gas LPG 3 kg ini.

“Kami minta Pertamina menambah jatah gas LPG, apalagi LPG jadi kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Wagub Bali Ketut Sudikerta usai menghadiri pelantikan Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Jumat (15/9).

Baca Juga:  Incar Pasar Domestik dan Ekspor, Pemkab Badung Kembangkan Pisang Bajo

Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali ini mengungkapkan, akan ada dampak ketika stok LPG 3 kg kosong. Karena itu, dia berharap surat dari Pemprov Bali segera direspons.

“Kalau tidak disetujui, durhaka itu namanya. Kalau tidak disiapkan, nanti masyarakat bakar tumbuhan untuk masak tambah repot lagi,” bebernya.

Disinggung surat edaran gubernur yang melarang Aparat Sipil Negara (ASN) untuk tidak memakai LPG 3 kg, dari segi pengawasan, Wagub Sudikerta mengaku tidak bisa berkomentar.

“Saya nggak bisa komentar soal itu, saya harus panggil dulu semuanya (ASN),” tuturnya. Terkait penerapan subsidi sasaran, menurut dia, selaku lembaga pemerintah sudah barang tentu menjadi fasilitas kepada lembaga produsen untuk menyediakan gas elpiji 3 kg ini.

Baca Juga:  Workshop JPMI Denpasar; Peluang Bisnis ke Hongkong Terbuka

“Kalau soal subsidi tepat sasaran kan di tingkat pusat itu. Kami hanya sebagai fasilitas antar lembaga,” paparnya.

Pengamat ekonomi Universitas Udayana (Unud) Prof Dr Wayan Ramantha mengatakan, gas LPG ini merupakan kebutuhan pokok yang harus disediakan.

LPG merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan pemerataan ekonomi.

Karena akan banyak dampak yang diakibatkan. Salah satunya ketika stok habis akan menjadi pemicu tingginya inflasi.

“Agar bisa tepat sasaran pemakaian LPG 3 kg ini pemerintah harus memiliki strategi, sehingga peruntukannya jelas. Memang sangat susah dikontrol, karena memerlukan kajian yang menyeluruh,” pungkasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/