alexametrics
25.4 C
Denpasar
Thursday, August 18, 2022

Kemiskinan di Bali Naik, Politisi PDIP Bilang Proyek Fisik Jalan Terus

DENPASAR – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka bahwa jumlah orang miskin di Bali meroket hingga 196 ribu orang karena kondisi pandemi seperti ini.

Di sisi lain, pembangunan fisik justru menjadi target yang diharuskan dapat terealisasi oleh pemerintah Provinsi Bali.

Salah satunya terkait pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di era Gubernur Bali Wayan Koster.

Menanggapi angka kemiskinan di Bali yang meroket, Anggota DPRD Bali, Agung Adhi Ardana menyebut memang tak lepas dari buruknya situasi ekonomi di Bali.

“Dengan pertumbuhan ekonomi minus 12 perse  tentunya dapat menjadi suatu pijakan dalam melihat peningkatan penduduk dalam katagori miskin karena selain angkatan kerja baru 2020 tidak terserap juga ditambah tingginya pemutusan kerja,” ujarnya pada Kamis (17/2).

Baca Juga:  Pelajar STM Turun ke Jalan, Geruduk DPRD Bali Tolak RUU Kontroversial

Tak berhenti di situ, hal ini juga selanjutnya bergulir menjadi penurunan daya beli dan selanjutnya menyentuh retail terbawah.

Oleh karenanya, Gung Adhi menyebut penting sekali mendorong dan turut mensupport upaya-upaya yang memungkinkan untuk menggulirkan ekonomi terutama di sektor primer dan sekunder.

“Seperti pertanian perkebunan peternakan serta produksi produk olahan maupun kreatif dan tradisional, sehingga devisa domestik menjadi naik disertai mempertahankan daya beli yang sudah rendah agar tidak menurun terus,” harapnya.

Secara data, angka kemiskinan memang naik, namun bagaimana dengan upaya pemerintah yang lebih condong terhadap bangunan fisik atau infrastruktur namun tak berdampak langsung ke masyarakat?

Bagi politisi dari PDIP ini, justru menyebut proyek tersebut justru harus berjalan. “Lo ya harus jalan proyek infrastruktur tersebut untuk menyediakan likuiditas di masyarakat,” jawabnya.

Baca Juga:  Kinerja Himbara Positif, BRI Optimistis Pemulihan Ekonomi Nasional

Baginya, dari sisi pemerintah harus menggelontor dana agar ada likuiditas di masyarakat dengan pelaksanaan program-program termasuk proyek infrastruktur serta rekrutment tenaga kerja lokal.

“Kalau nggak dijalankan maka likuiditas di masyarakat akan kering. Di sisi usaha harus juga kembali diberikan dana pinjaman/ investasi dengan rangsangan soft loan sehingga mau dan berani berusaha terutama di sektor-sektor tersebut,” pungkasnya.



DENPASAR – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka bahwa jumlah orang miskin di Bali meroket hingga 196 ribu orang karena kondisi pandemi seperti ini.

Di sisi lain, pembangunan fisik justru menjadi target yang diharuskan dapat terealisasi oleh pemerintah Provinsi Bali.

Salah satunya terkait pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di era Gubernur Bali Wayan Koster.

Menanggapi angka kemiskinan di Bali yang meroket, Anggota DPRD Bali, Agung Adhi Ardana menyebut memang tak lepas dari buruknya situasi ekonomi di Bali.

“Dengan pertumbuhan ekonomi minus 12 perse  tentunya dapat menjadi suatu pijakan dalam melihat peningkatan penduduk dalam katagori miskin karena selain angkatan kerja baru 2020 tidak terserap juga ditambah tingginya pemutusan kerja,” ujarnya pada Kamis (17/2).

Baca Juga:  Duh, Baru Sehari Dilantik, 20 Anggota Dewan Bali Absen

Tak berhenti di situ, hal ini juga selanjutnya bergulir menjadi penurunan daya beli dan selanjutnya menyentuh retail terbawah.

Oleh karenanya, Gung Adhi menyebut penting sekali mendorong dan turut mensupport upaya-upaya yang memungkinkan untuk menggulirkan ekonomi terutama di sektor primer dan sekunder.

“Seperti pertanian perkebunan peternakan serta produksi produk olahan maupun kreatif dan tradisional, sehingga devisa domestik menjadi naik disertai mempertahankan daya beli yang sudah rendah agar tidak menurun terus,” harapnya.

Secara data, angka kemiskinan memang naik, namun bagaimana dengan upaya pemerintah yang lebih condong terhadap bangunan fisik atau infrastruktur namun tak berdampak langsung ke masyarakat?

Bagi politisi dari PDIP ini, justru menyebut proyek tersebut justru harus berjalan. “Lo ya harus jalan proyek infrastruktur tersebut untuk menyediakan likuiditas di masyarakat,” jawabnya.

Baca Juga:  Ecobrick, Ubah Botol Plastik Jadi Batu Bata, Bisa Bertahan 200 Tahun

Baginya, dari sisi pemerintah harus menggelontor dana agar ada likuiditas di masyarakat dengan pelaksanaan program-program termasuk proyek infrastruktur serta rekrutment tenaga kerja lokal.

“Kalau nggak dijalankan maka likuiditas di masyarakat akan kering. Di sisi usaha harus juga kembali diberikan dana pinjaman/ investasi dengan rangsangan soft loan sehingga mau dan berani berusaha terutama di sektor-sektor tersebut,” pungkasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/