alexametrics
25.4 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Kesadaran Urus HaKI di Buleleng Masih Rendah

SINGARAJA – Kesadaran pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Buleleng mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) masih rendah.

Akibatnya produk-produk yang dihasilkan para pelaku usaha, rentan dijiplak. Sementara pelaku UMKM tak memiliki perlindungan terhadap produk yang dihasilkan.

Kabid UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Buleleng I Wayan Biasari Ariantara mengatakan, selama ini banyak pemilik produk yang tidak paham mengenai mekanisme pengurus sertifikat merk.

Terlebih prosedur pengurusan HaKI itu cukup panjang. Menurut Biasari para pelaku usaha harus mendaftarkan usulan HaKI itu ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi.

Selanjutnya usulan itu diverifikasi hingga Kementerian Koperasi dan UMKM. Apabila telah memenuhi syarat, dokumen usulan itu diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga:  ARTOTEL Beach Club Sanur Resmi Dibuka

Minimnya pemahaman dan panjangnya prosedur, membuat para pelaku usaha enggan mengurus haknya.

“Masalah utamanya itu pemilik produk tidak begitu paham dengan pentingnya sertifikat merk, kemudian prosesnya bagaimana.

Makanya kami optimalkan langkah sosialisasi, sehingga pelaku UMKM ini lebih paham,” kata Biasari.

Apabila memiliki HaKI, pelaku usaha sebenarnya memiliki perlindungan yang lebih kuat di hadapan hukum.

Apabila produknya dijiplak, pelaku usaha bisa mengajukan klaim. Baik itu berupa royalty maupun mengajukan gugatan di pengadilan.

“Misalnya motif tenun. Katakan motif itu sudah punya HaKI. Maka motif itu tidak boleh dijiplak. Kalau ada yang jiplak, bisa dituntut.

Sebab motif itu sudah dilindungi oleh hukum dan sudah menjadi hak pengusaha bersangkutan,” imbuhnya.

Baca Juga:  Jaga Ketahanan Pangan, Banjar Belaluan Sukawati Bagi Bibit Tanaman

Sayangnya hingga kini belum banyak pelaku UMKM yang memiliki HaKI. Saat ini baru Pertenunan Artha Dharma yang mengantongi HaKI terhadap tiga motif tenun endek yang dihasilkan di pertenunan tersebut. 



SINGARAJA – Kesadaran pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Buleleng mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) masih rendah.

Akibatnya produk-produk yang dihasilkan para pelaku usaha, rentan dijiplak. Sementara pelaku UMKM tak memiliki perlindungan terhadap produk yang dihasilkan.

Kabid UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Buleleng I Wayan Biasari Ariantara mengatakan, selama ini banyak pemilik produk yang tidak paham mengenai mekanisme pengurus sertifikat merk.

Terlebih prosedur pengurusan HaKI itu cukup panjang. Menurut Biasari para pelaku usaha harus mendaftarkan usulan HaKI itu ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi.

Selanjutnya usulan itu diverifikasi hingga Kementerian Koperasi dan UMKM. Apabila telah memenuhi syarat, dokumen usulan itu diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga:  Airlangga: Penyediaan Minyak Nabati Global Harus Holistik & Nondiskriminatif

Minimnya pemahaman dan panjangnya prosedur, membuat para pelaku usaha enggan mengurus haknya.

“Masalah utamanya itu pemilik produk tidak begitu paham dengan pentingnya sertifikat merk, kemudian prosesnya bagaimana.

Makanya kami optimalkan langkah sosialisasi, sehingga pelaku UMKM ini lebih paham,” kata Biasari.

Apabila memiliki HaKI, pelaku usaha sebenarnya memiliki perlindungan yang lebih kuat di hadapan hukum.

Apabila produknya dijiplak, pelaku usaha bisa mengajukan klaim. Baik itu berupa royalty maupun mengajukan gugatan di pengadilan.

“Misalnya motif tenun. Katakan motif itu sudah punya HaKI. Maka motif itu tidak boleh dijiplak. Kalau ada yang jiplak, bisa dituntut.

Sebab motif itu sudah dilindungi oleh hukum dan sudah menjadi hak pengusaha bersangkutan,” imbuhnya.

Baca Juga:  Terima Beras Bulog, Warga Bali Titip Salam untuk Ibu Risma

Sayangnya hingga kini belum banyak pelaku UMKM yang memiliki HaKI. Saat ini baru Pertenunan Artha Dharma yang mengantongi HaKI terhadap tiga motif tenun endek yang dihasilkan di pertenunan tersebut. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/