Pariwisata Bali Batal Dibuka, PHRI: Bukti Kegagalan Program Pemerintah

TABANAN-Keputusan pemerintah untuk membatalkan rencana pembukaan pariwisata Bali pada Juli 2021 mendatang kembali menuai reaksi keras dari para pelaku pariwisata.

Kali ini, reaksi keras datang dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Tabanan.

Atas batalnya kembali rencana pemerintah untuk membuka pariwisata Bali, PHRI secara tegas menyayangkan.

“Ini sudah dua tahun pengusaha pariwisata tidak membuka usaha pariwisata. Kalau sekarang tidak dibuka lagi. Ya bisa dibayangkan sector Pariwisata Bali akan tambah kacau.

Tambah banyak akomodasi pariwisata yang rusak, karena tidak beroperasi,” ungkap Ketua PHRI Tabanan I Gusti Bagus Made Damara saat dihubungi, Jumat (25/6).

Lebih lanjut, Gusti Bagus Damara juga menyentil sejumlah program pemerintah sepeti Work from Bali, Bali Open Free Corridor Covid-19, Open Border, dan lain-lain.

“Apapun istilahnya, faktanya program pemerintah tersebut belum bisa dijalankan dan belum bisa memberi dampak nyata bagi para pelaku wisata. Pelaku wisata tetap tidak dapat berbuat banyak,”tegasnya.

Untuk itu, dengan batalnya rencana pembukaan pariwisata pada Juli 2021 mendatang, pihaknya mengaku sangat menyayangkan dan kecewa.

“Ya kami sayangkan dengan tidak dibukanya pariwisata. Khawatirnya, kami terus ada program namun tidak bisa dijalankan. Apalagi masalah kesehatan tidak bisa ditangani. Kemudian imbasnya ke ekonomi. Khawatir saya juga yakni krisis sosial. Rakyat jadi makin tidak percaya ke pemerintah. Ini juga harus jadi perhatian serius pemerintah,” jelasnya.  

Bahkan, Gusti Bagus Made Damara berpendapat, dibuka atau tidak dibuka pariwisata, sebenarnya sama saja. “Kenapa? Karena tidak ada kepastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19. Maka kuncinya, perlu ada terobosan dan sikap berani dari pemerintah untuk keluar dari pariwisata agar ekonomi Bali berjalan,”tandasnya.

Selain itu, Gusti Bagus Made Damara juga secara blak-blakan menilai jika penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah terhadap pemulihan ekonomi di Bali khusus di sektor pariwisata tidak ada yang istimewa atau spesial. Kata lain, sejumlah gebrakan pemerintah melalui program gagal untuk pulihkan ekonomi Bali. 

“Kalau berupa bantuan hibah pariwisata itu perlakukan sama dengan daerah lain di luar Pulau. Jadi selama ini belum ada yang spesial. Padahal Bali sebagai penyumbang pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang lumayan besar. Namun perlakuan biasa-biasa saja. Kalau Menteri Pariwisata berkantor di Bali. Ya kami hormati, namun kami minta ada perlakuan khusus kepada Bali khusus pada sektor ekonomi,” ungkapnya.

Untuk itu, selaku pengusaha dan pelaku pariwisata, pihaknya berharap banyak pemerintah untuk memikirkan Bali dari sisi sektor ekonomi yang tidak terpaku di dunia pariwisata.

“Artinya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Bali harus mampu mengambil sebuah sikap yang berani menghidupkan ekonomi Bali dengan tidak tergantung pada dunia pariwisata. Sehingga rakyat Bali bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” tukasnya. 

TABANAN-Keputusan pemerintah untuk membatalkan rencana pembukaan pariwisata Bali pada Juli 2021 mendatang kembali menuai reaksi keras dari para pelaku pariwisata.

Kali ini, reaksi keras datang dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Tabanan.

Atas batalnya kembali rencana pemerintah untuk membuka pariwisata Bali, PHRI secara tegas menyayangkan.

“Ini sudah dua tahun pengusaha pariwisata tidak membuka usaha pariwisata. Kalau sekarang tidak dibuka lagi. Ya bisa dibayangkan sector Pariwisata Bali akan tambah kacau.

Tambah banyak akomodasi pariwisata yang rusak, karena tidak beroperasi,” ungkap Ketua PHRI Tabanan I Gusti Bagus Made Damara saat dihubungi, Jumat (25/6).

Lebih lanjut, Gusti Bagus Damara juga menyentil sejumlah program pemerintah sepeti Work from Bali, Bali Open Free Corridor Covid-19, Open Border, dan lain-lain.

“Apapun istilahnya, faktanya program pemerintah tersebut belum bisa dijalankan dan belum bisa memberi dampak nyata bagi para pelaku wisata. Pelaku wisata tetap tidak dapat berbuat banyak,”tegasnya.

Untuk itu, dengan batalnya rencana pembukaan pariwisata pada Juli 2021 mendatang, pihaknya mengaku sangat menyayangkan dan kecewa.

“Ya kami sayangkan dengan tidak dibukanya pariwisata. Khawatirnya, kami terus ada program namun tidak bisa dijalankan. Apalagi masalah kesehatan tidak bisa ditangani. Kemudian imbasnya ke ekonomi. Khawatir saya juga yakni krisis sosial. Rakyat jadi makin tidak percaya ke pemerintah. Ini juga harus jadi perhatian serius pemerintah,” jelasnya.  

Bahkan, Gusti Bagus Made Damara berpendapat, dibuka atau tidak dibuka pariwisata, sebenarnya sama saja. “Kenapa? Karena tidak ada kepastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19. Maka kuncinya, perlu ada terobosan dan sikap berani dari pemerintah untuk keluar dari pariwisata agar ekonomi Bali berjalan,”tandasnya.

Selain itu, Gusti Bagus Made Damara juga secara blak-blakan menilai jika penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah terhadap pemulihan ekonomi di Bali khusus di sektor pariwisata tidak ada yang istimewa atau spesial. Kata lain, sejumlah gebrakan pemerintah melalui program gagal untuk pulihkan ekonomi Bali. 

“Kalau berupa bantuan hibah pariwisata itu perlakukan sama dengan daerah lain di luar Pulau. Jadi selama ini belum ada yang spesial. Padahal Bali sebagai penyumbang pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang lumayan besar. Namun perlakuan biasa-biasa saja. Kalau Menteri Pariwisata berkantor di Bali. Ya kami hormati, namun kami minta ada perlakuan khusus kepada Bali khusus pada sektor ekonomi,” ungkapnya.

Untuk itu, selaku pengusaha dan pelaku pariwisata, pihaknya berharap banyak pemerintah untuk memikirkan Bali dari sisi sektor ekonomi yang tidak terpaku di dunia pariwisata.

“Artinya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Bali harus mampu mengambil sebuah sikap yang berani menghidupkan ekonomi Bali dengan tidak tergantung pada dunia pariwisata. Sehingga rakyat Bali bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” tukasnya.