Bali Jadi Pusat Finansial Internasional, Pemda Minta Dilibatkan Kelola KEK Sanur
RADAR BALI - Gubernur Bali Wayan Koster meminta pemerintah daerah dilibatkan secara aktif dalam pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Bali.
Pelibatan ini dinilai krusial agar dampak positif dan manfaat ekonomi dari pusat keuangan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Koster menegaskan, Pemprov Bali siap menindaklanjuti dan menyiapkan pelaksanaan teknis di tingkat daerah setelah seluruh payung hukum dari pemerintah pusat rampung. "Kalau sudah selesai (regulasi), maka tentu kami harus merespon dan menyiapkan pelaksanaannya di tingkat provinsi," kata Koster.
Saat ini, landasan hukum PFII masih dimatangkan di tingkat pusat. Pemprov Bali terus mengawal perkembangan tersebut sebelum menerbitkan regulasi turunan di tingkat daerah.
Pengesahan RUU PFII dan Pemilihan Bali
Langkah pembentukan pusat keuangan ini makin nyata setelah Pemerintah bersama DPR RI secara resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) untuk disahkan menjadi undang-undang.
RUU ini merupakan amanat Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Bali dipilih sebagai lokasi pembangunan PFII karena kesiapan infrastruktur penunjangnya yang sangat matang, seperti fasilitas kesehatan bertaraf internasional di KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali.
"Peraturan Pemerintah (PP) untuk pembangunannya telah disiapkan dan bisa selesai sebelum 16 Agustus 2026. Ya segeralah sesudah itu. Mudah-mudahan sebelum 16 Agustus semua sudah siap," kata Airlangga Hartarto.
