DENPASAR,radarbali.id – Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Regional Bali Teguh Dwi Nugroho meminta pemerintah daerah di Bali mempercepat penyerapan dana alokasi khusus (DAK) fisik pada tahun anggaran 2023 dari APBN. “Ketika DAK fisik bisa diserap lebih cepat, lebih cepat pula dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian memberikan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi Bali,” kata Teguh dalam Konferensi Pers APBN Kita Regional Bali Bulan Januari 2023, Rabu (25/1/2023).
Rincinya pada 2023 alokasi belanja negara di Bali mencapai Rp21,87 triliun lebih. Terdiri dari belanja transfer ke daerah sebesar Rp10,92 triliun lebih dan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp10,95 triliun lebih.
Belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar lebih dari Rp10,92 triliun ini terdiri dari dana bagi hasil (Rp379,32 miliar lebih), dana alokasi umum (Rp6,9 triliun lebih), DAK fisik (Rp520,40 miliar lebih), dan DAK non-fisik (Rp2,26 triliun lebih). Selanjutnya hibah ke daerah (Rp2,86 miliar lebih), dana desa (Rp609,64 miliar lebih), insentif fiskal (Rp245,75 miliar lebih).
“Total pagu transfer ke daerah tahun 2023 sebesar Rp10,92 triliun lebih ini, naik sebesar Rp237,66 miliar dibandingkan pada 2022,” ujar Teguh yang juga Kepala Kanwil Direktorat Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali ini.
Penyaluran TKD hingga 20 Januari 2023 sudah sebesar Rp467,83 miliar atau 4,28 persen dari total seluruh pagu TKD. Dari berbagai jenis TKD, hanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang baru terealisasi dengan nilai sebesar Rp467,83 miliar tersebut.
Berkaca dari realisasi penyerapan APBN pada 2022, ujar Teguh, penyerapan DAK fisik saat itu belum optimal, karena ada kegiatan yang harga perkiraan sendiri (HPS) terlalu tinggi. “Pada 2022 dari pagu sebesar Rp800 miliar itu yang menjadi kontrak sebesar Rp600 miliar,” ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah bisa mengevaluasi sehingga DAK fisik pada tahun ini bisa diserap maksimal. “Tentu kami harapkan bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi Provinsi Bali,” kata Teguh.
Sedangkan belanja negara 2022 meningkat dibandingkan 2021. Dari segi nilai, total realisasi belanja 2022 sebesar Rp11.614,17 M dari pagu Rp13.594,67 M. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan periode 2021 sebesar Rp11.003,39M dari pagu Rp11. 893,24 M.
Realisasi belanja terendah yaitu Belanja Modal sampai 31 Desember realisasi mencapai Rp2.977,83 M (88,59 persen dari target total). Begitu juga TKDD tahun 2022 sebesar Rp10. 946,21 M dari pagu Rp11. 254,31 M, namun tahun 2022 sebesar Rp11.597,43 M dari pagu Rp11. 869,74 M. (ken)
