alexametrics
29.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

OJK Instruksikan Pembenahan Tenaga Alih Daya Jasa Penagihan

 

DENPASAR, Radar Bali – Tragedi Monang-Maning berdarah yang disulut perselisihan penarikan sepeda motor oleh oknum debt collector, Jumat (23/7) lalu menjadi perhatian serius Otoritas Jasa Keuangan Regional (OJK) 8 Bali dan Nusa Tenggara. Kepala OJK 8 Bali-Nusra, Giri Tribroto menyampaikan ungkapan belasungkawa mendalam kepada keluarga almarhum Gede Budiarta, 34. Tegasnya, peristiwa tersebut murni tindakan kriminal yang harus diproses hukum dan tidak ada kaitannya dengan perusahaan jasa keuangan.

 

Giri Tribroto menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Bali, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) di Bali, dan anggota DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III (Arya Wedakarna).  Selanjutnya pada Senin (26/7) menggelar sosialisasi dengan anggota APPI dan perusahaan alih daya jasa penagihan di Bali. OJK menegaskan eksekusi agunan harus mengacu POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan ketentuan lainnya. Tragedi Monang-Maning diharapkan tak terulang di kemudian hari.

 

OJK 8 Bali-Nusra juga berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi (SWI), Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Departemen Hukum (DHUK) dan Hubungan Masyarakat (Humas) serta APPI Pusat untuk evaluasi tindak lanjut insiden tersebut. Ada dua hal yang disepakati. Pertama, OJK akan menindak tegas perusahaan pembiayaan yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku di mana tenaga alih daya jasa penagihannya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Kedua, APPI akan memberikan sanksi kepada pihak penyedia jasa penagihan yang melanggar ketentuan termasuk pencabutan izin kerja sama dan atau pencabutan sertifikasi profesi penagihan pembiayaan dari pihak-pihak yang terlibat pada kasus tersebut.

Baca Juga:  Begini Tips Produktif tapi tetap Healing

 

Lebih jauh, OJK meminta seluruh perusahaan pembiayaan mengevaluasi kebijakan dan prosedur serta proses bisnis secara menyeluruh. Antara lain soal kebijakan dan prosedur terkait kerja sama dengan pihak ketiga tenaga alih daya dalam fungsi penagihan; pemberian sanksi yang tegas kepada pihak ketiga atas pelanggaran ketentuan yang berlaku; kebijakan penagihan dan penarikan kendaraan termasuk proses bisnis dalam pemberian surat kuasa dan tugas penarikan kendaraan; serta kebijakan lain yang terkait.

 

Dewan direksi perusahaan pembiayaan harus memastikan penggunaan tenaga alih daya dalam fungsi penagihan berjalan sesuai ketentuan, beretika, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini mengacu ketentuan Pasal 12 huruf b dan huruf d POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Baca Juga:  Iko Uwais: Satu Dekade Lebih Jadi Pengguna Yamaha, Tambah Motor Lagi

 

“Direksi Perusahaan wajib mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sekaligus memastikan agar perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan debitur, kreditur, dan atau pemangku kepentingan lain. OJK meminta perusahaan pembiayaan dan debitur untuk dapat bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan permasalahannya. Perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa penagih agar dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan empati atas kondisi yang sedang berlangsung dan menghindari terjadinya moral hazard,” ucap Giri Tribroto.

 

Ditambahkannya, keluhan debitur atau pengaduan bisa secara langsung disampaikan ke perusahaan pembiayaan mengacu prosedur internal dispute resolution (IDR). Penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen juga bisa melalui mekanisme internal Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tanpa melibatkan pihak ketiga. Dipersilakan pula mengadu kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dengan melampirkan kronologi kejadian serta dokumen pendukung. Debitur juga bisa menyampaikan pengaduan kepada OJK melalui nomor telepon 157 atau WA 081157157157, email konsumen@ojk.go.id, waspadainvestasi@ojk.go.id. 

 

 


 

DENPASAR, Radar Bali – Tragedi Monang-Maning berdarah yang disulut perselisihan penarikan sepeda motor oleh oknum debt collector, Jumat (23/7) lalu menjadi perhatian serius Otoritas Jasa Keuangan Regional (OJK) 8 Bali dan Nusa Tenggara. Kepala OJK 8 Bali-Nusra, Giri Tribroto menyampaikan ungkapan belasungkawa mendalam kepada keluarga almarhum Gede Budiarta, 34. Tegasnya, peristiwa tersebut murni tindakan kriminal yang harus diproses hukum dan tidak ada kaitannya dengan perusahaan jasa keuangan.

 

Giri Tribroto menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Bali, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) di Bali, dan anggota DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III (Arya Wedakarna).  Selanjutnya pada Senin (26/7) menggelar sosialisasi dengan anggota APPI dan perusahaan alih daya jasa penagihan di Bali. OJK menegaskan eksekusi agunan harus mengacu POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan ketentuan lainnya. Tragedi Monang-Maning diharapkan tak terulang di kemudian hari.

 

OJK 8 Bali-Nusra juga berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi (SWI), Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Departemen Hukum (DHUK) dan Hubungan Masyarakat (Humas) serta APPI Pusat untuk evaluasi tindak lanjut insiden tersebut. Ada dua hal yang disepakati. Pertama, OJK akan menindak tegas perusahaan pembiayaan yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku di mana tenaga alih daya jasa penagihannya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Kedua, APPI akan memberikan sanksi kepada pihak penyedia jasa penagihan yang melanggar ketentuan termasuk pencabutan izin kerja sama dan atau pencabutan sertifikasi profesi penagihan pembiayaan dari pihak-pihak yang terlibat pada kasus tersebut.

Baca Juga:  Begini Tips Produktif tapi tetap Healing

 

Lebih jauh, OJK meminta seluruh perusahaan pembiayaan mengevaluasi kebijakan dan prosedur serta proses bisnis secara menyeluruh. Antara lain soal kebijakan dan prosedur terkait kerja sama dengan pihak ketiga tenaga alih daya dalam fungsi penagihan; pemberian sanksi yang tegas kepada pihak ketiga atas pelanggaran ketentuan yang berlaku; kebijakan penagihan dan penarikan kendaraan termasuk proses bisnis dalam pemberian surat kuasa dan tugas penarikan kendaraan; serta kebijakan lain yang terkait.

 

Dewan direksi perusahaan pembiayaan harus memastikan penggunaan tenaga alih daya dalam fungsi penagihan berjalan sesuai ketentuan, beretika, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini mengacu ketentuan Pasal 12 huruf b dan huruf d POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Baca Juga:  Kemendag: Jaga Momentum Peningkatan Ekspor

 

“Direksi Perusahaan wajib mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sekaligus memastikan agar perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan debitur, kreditur, dan atau pemangku kepentingan lain. OJK meminta perusahaan pembiayaan dan debitur untuk dapat bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan permasalahannya. Perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa penagih agar dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan empati atas kondisi yang sedang berlangsung dan menghindari terjadinya moral hazard,” ucap Giri Tribroto.

 

Ditambahkannya, keluhan debitur atau pengaduan bisa secara langsung disampaikan ke perusahaan pembiayaan mengacu prosedur internal dispute resolution (IDR). Penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen juga bisa melalui mekanisme internal Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tanpa melibatkan pihak ketiga. Dipersilakan pula mengadu kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dengan melampirkan kronologi kejadian serta dokumen pendukung. Debitur juga bisa menyampaikan pengaduan kepada OJK melalui nomor telepon 157 atau WA 081157157157, email konsumen@ojk.go.id, waspadainvestasi@ojk.go.id. 

 

 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/