alexametrics
25.4 C
Denpasar
Thursday, July 7, 2022

Senyum Semringah Guru di Buleleng

Perjuangan Panjang Bertahun-Tahun, Penghasilan Kini Meningkat Jauh

Ratusan guru di Kabupaten Buleleng kini tersenyum semringah. Setelah mereka menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lewat pengangkatan itu, penghasilan mereka pun meningkat pesat.

 

Eka Prasetya, Buleleng

 

SENYUM bahagia mengembang di wajah ratusan guru di Buleleng. Pagi itu, mereka berada di Gedung Kesenian Gde Manik. Menanti penyerahan SK pengangkatan sebagai PPPK. SK yang dinanti setelah melakukan pengabdian selama bertahun-tahun.

 

Mereka telah mengikuti seleksi sejak September 2021 lalu. Dari 2.552 formasi yang tersedia, sebanyak 945 orang dinyatakan lolos dalam seleksi gelombang pertama. Sebanyak 679 orang di antaranya adalah guru sekolah dasar, dan 266 orang lainnya adalah guru SMP.

 

Mereka sebelumnya adalah guru yang bertugas di sekolah-sekolah. Ada yang berstatus guru honor yang dibayar melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ada juga yang dibayar sebagai pegawai kontrak daerah.

 

Guru yang berstatus pegawai kontrak daerah, mendapat penghasilan sebanyak Rp 60 ribu per jam. Dalam sebulan penghasilan mereka maksimal sebanyak Rp 1.440.000.

Kini mereka dilantik sebagai guru PPPK. Sebagai seorang guru dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN), mereka berhak atas gaji pokok serta tunjangan kinerja.

 

Selain itu bagi guru-guru yang sudah lolos sertifikasi, mereka juga mendapat Tunjangan Penghasilan Guru (TPG). Sehingga rata-rata penghasilan guru PPPK berkisar pada angka Rp 4 juta hingga Rp 7 juta per bulan.

 

Salah seorang guru, Putu Desi Rostiani mengaku, dirinya sudah berjuang cukup lama agar diangkat sebagai ASN. Sejak 2011 dia telah mengabdi sebagai guru honor di SMP Satu Atap Negeri 1 Sukasada yang terletak di Desa Pegayaman.

 

Saat pertama mengajar, dia harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer. Sebab akses jalan tidak memadai bagi kendaraan roda dua. “Saya sudah tes CPNS berulang kali, tapi selalu gagal. Mau ke SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) gagal terus. Sekarang saya mendapat kesempatan menjadi ASN. Tentu sangat bersyukur,” katanya.

 

Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, saat awal menjabat ia harus menandatangani ratusan SK pensiun tiap tahunnya. Sebagian besar berasal dari formasi guru. Di satu sisi, tambahan formasi guru dalam rekrutmen PNS terbilang minim.

 

Ia akhirnya berusaha mengangkat guru kontrak dengan gaji sebesar Rp 1,2 juta. “Pertamanya bahagia. Tapi setelah dihitung, dapat apa sih. Paling banyak dapet beli tempe,” kata Agus.

 

Belakangan muncul kebijakan PPPK. Namun upaya itu tidak mudah. Karena pemerintah harus menyisihkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menggaji guru PPPK. Alhasil ada daerah yang berani melakukan rekrutmen, ada pula yang memilih melepas kesempatan itu.

 

“Kalau saya komitmen merekrut. Saya ingin pembangunan juga dilakukan di peningkatan SDM. Ini menyangkut layanan dasar. Supaya kita dapat SDM yang berkualitas. Karena pembangunan itu tidak hanya membuat gedung bertingkat atau membuat jalan mulus. Tapi pendidikan juga harus dipenuhi,” demikian Suradnyana. (*)



Ratusan guru di Kabupaten Buleleng kini tersenyum semringah. Setelah mereka menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lewat pengangkatan itu, penghasilan mereka pun meningkat pesat.

 

Eka Prasetya, Buleleng

 

SENYUM bahagia mengembang di wajah ratusan guru di Buleleng. Pagi itu, mereka berada di Gedung Kesenian Gde Manik. Menanti penyerahan SK pengangkatan sebagai PPPK. SK yang dinanti setelah melakukan pengabdian selama bertahun-tahun.

 

Mereka telah mengikuti seleksi sejak September 2021 lalu. Dari 2.552 formasi yang tersedia, sebanyak 945 orang dinyatakan lolos dalam seleksi gelombang pertama. Sebanyak 679 orang di antaranya adalah guru sekolah dasar, dan 266 orang lainnya adalah guru SMP.

 

Mereka sebelumnya adalah guru yang bertugas di sekolah-sekolah. Ada yang berstatus guru honor yang dibayar melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ada juga yang dibayar sebagai pegawai kontrak daerah.

 

Guru yang berstatus pegawai kontrak daerah, mendapat penghasilan sebanyak Rp 60 ribu per jam. Dalam sebulan penghasilan mereka maksimal sebanyak Rp 1.440.000.

Kini mereka dilantik sebagai guru PPPK. Sebagai seorang guru dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN), mereka berhak atas gaji pokok serta tunjangan kinerja.

 

Selain itu bagi guru-guru yang sudah lolos sertifikasi, mereka juga mendapat Tunjangan Penghasilan Guru (TPG). Sehingga rata-rata penghasilan guru PPPK berkisar pada angka Rp 4 juta hingga Rp 7 juta per bulan.

 

Salah seorang guru, Putu Desi Rostiani mengaku, dirinya sudah berjuang cukup lama agar diangkat sebagai ASN. Sejak 2011 dia telah mengabdi sebagai guru honor di SMP Satu Atap Negeri 1 Sukasada yang terletak di Desa Pegayaman.

 

Saat pertama mengajar, dia harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer. Sebab akses jalan tidak memadai bagi kendaraan roda dua. “Saya sudah tes CPNS berulang kali, tapi selalu gagal. Mau ke SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) gagal terus. Sekarang saya mendapat kesempatan menjadi ASN. Tentu sangat bersyukur,” katanya.

 

Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, saat awal menjabat ia harus menandatangani ratusan SK pensiun tiap tahunnya. Sebagian besar berasal dari formasi guru. Di satu sisi, tambahan formasi guru dalam rekrutmen PNS terbilang minim.

 

Ia akhirnya berusaha mengangkat guru kontrak dengan gaji sebesar Rp 1,2 juta. “Pertamanya bahagia. Tapi setelah dihitung, dapat apa sih. Paling banyak dapet beli tempe,” kata Agus.

 

Belakangan muncul kebijakan PPPK. Namun upaya itu tidak mudah. Karena pemerintah harus menyisihkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menggaji guru PPPK. Alhasil ada daerah yang berani melakukan rekrutmen, ada pula yang memilih melepas kesempatan itu.

 

“Kalau saya komitmen merekrut. Saya ingin pembangunan juga dilakukan di peningkatan SDM. Ini menyangkut layanan dasar. Supaya kita dapat SDM yang berkualitas. Karena pembangunan itu tidak hanya membuat gedung bertingkat atau membuat jalan mulus. Tapi pendidikan juga harus dipenuhi,” demikian Suradnyana. (*)



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/