Terkait Sengketa Tanah Pasar Rakyat Gianyar, Desa Adat Akan Temui PJ Bupati
GIANYAR-BPN Kabupaten Gianyar sebelumnya telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas lahan tempat berdirinya Pasar Rakyat Gianyar. Sertifikat atas nama Pemkab Gianyar itu bernomor 00261 luas 1.410 M 2 dan Nomor 00260 luas tanah 10.060 M2.
Atas hal itu, Prajuru Desa Adat Gianyar pun telah melakukan rembug bersama. Hasilnya, desa adat Gianyar akan menempuh upaya agar sertifikat itu dibatalkan. Ketua Sabha Desa, Mangku Nyoman Artana, mengatakan dari hasil Paruman Desa Adat Gianyar Sabtu lalu (14/10), maka desa adat memutuskan akan mengambil sikap.
Artana menyampaikan bahwa sebelumnya pihak desa adat sudah menyampaikan keberatan atas penerbitan sertifikat itu. Bahkan saat itu juga kepada BPN, desa adat Gianyar meminta agar penerbitan sertifikat tersebut ditunda dulu. Namun permohonan itu diabaikan.
"Namun tidak ditanggapi. Jadi permasalahan ini adalah sengketa tanah ulayat, " katanya kepada media di Gianyar, Minggu kemarin (15/10). Untuk tahap awal, ke depannya Desa Adat Gianyar akan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada Pemda Gianyar, dalam hal ini PJ Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa.
Nantinya Desa Adat Gianyar akan meminta Pemkab Gianyar untuk menangani persoalan serius ini. Bukan tanpa alasan, permintaan ini mengacu pada pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, sebagaimana Peraturan Agraria No. 5 Tahun 1999. Selain itu juga mengacu pada Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 terkait tanah adat.
Sehingga menurut Artana berdasarkan dua hal di atas, proses sertifikasi hak pakai lahan pasar Gianyar oleh Pemkab Gianyar seharusnya melewati Desa Adat Gianyar. Artinya harus ada pelepasan atau penyerahan resmi dari desa adat Gianyar ke Pemkab Gianyar. Jika pendekatan secara persuasif ke Pemkab Gianyar menemui jalan buntu, maka Desa Adat Gianyar akan mengambil langkah hukum.
Sasarannya adalah BPN Kabupaten Gianyar selaku pihak yang menerbitkan sertifikat tersebut. Sebelumnya, Pemkab Gianyar melalui Sekda Dewa Gede Alit Mudiarta mempersilahkan jika ada pihak yang merasa keberatan dan ingin melakukan upaya hukum terkait lahan pasar Rakyat Gianyar tersebut. "Kalau melapor ke hukum, oh silahkan. Artinya kami mewakili Pemkab Gianyar sebagai pengelola aset pada prinsipnya kan tidak boleh menghalangi hak seseorang," tegasnya.***
