28.5 C
Denpasar
Thursday, December 1, 2022

Sebagai Pelaku Pembunuhan Teller Bank, Putu AHP juga Korban

Kasus pembunuhan teller Bank Mandiri, Ni Putu Widiastuti akhirnya terungkap. Pelakunya adalah seorang anak berusia 14 tahun, Putu AHP. 

Perjalanan hidup Putu AHP juga terbilang miris. Ia ditinggal cerai orang tuanya, hidup dalam asuhan nenek, kemudian putus sekolah di kelas IV SD. 

Berikut opini Ni Luh Gede Yastini, anggota Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali.

___

ANAK yang menjadi pelaku tindak pidana harus mendapatkan perlakuan khusus.  Sebab jika ditelisik  anak-anak sampai melakukan tindak pidana itu adalah korban. Maka dari itu mereka mendapatkan perlindungan yang khusus. 

Anak hanya boleh dijatuhi hukuman setengah hukuman orang dewasa, kalau ancamannya seumur hidup atau hukuman mati maka anak hanya boleh dikenai maksimal 10 tahun.

Salah satu penyebab sang anak melakukan tindak pidana biasanya terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya perhatian dari orang tua, minimnya informasi serta kurangnya kepedulian dari lingkungan sekitar. Dan hal tersebut lah dominan yang membuat anak melakukan tindakan-tindakan pelanggaran maupun pidana. 

Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana harus diberikan perlakuan khusus, misalnya hanya anak dalam batas umur tertentu yang bisa memasuki peradilan pidana. 

Jika melihat kasus pembunuhan dengan pelaku yang sudah berumur 14 tahun sudah dapat memasuki peradilan pidana dan sudah bisa ditahan. 

Baca Juga:  Pasang Umbul-umbul, Karyawan Koppas Srinadi Tersengat Listrik, Tewas

Namun jika anak berumur di bawah 14 tahun, anak tersebut tidak boleh ditahan. Sementara untuk anak-anak yang sudah  bisa masuk tahanan ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang khusus mengatur ketika anak menjadi pelaku tindak pidana. 

Kendati demikian memang masa penahanannya sangat terbatas. Yang boleh dilakukan oleh pihak kepolisian adalah hanya melakukan masa penahanan 7 hari dan diperpanjang hingga 8 hari. Dan nanti ketika dilimpahkan ke Kejaksaan hanya 5 hari dan juga diperpanjang hingga 5 hari. 

Jadi sangat singkat karena itu untuk anak yang melakukan tindak pidana dan harus cepat dalam prosesnya. Dan tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa karena ada hukum acara yang khusus untuk mereka.

Tapi lain halnya kasus ini merupakan kasus pembunuhan serta tidak mungkin dilakukan upaya diversi karena ancaman hukuman yang sangat tinggi, serta karena anak ini sudah berumur 14 tahun ia dapat mengikuti proses hukum itu. Dan nantinya, jika akan dilakukan penahanan, ia bisa ditahan namun dengan tetap mengikuti proses hukum pada sistem peradilan pidana anak. 

Saat proses hukum harus didampingi oleh orangtuanya ketika proses penyelidikan, didampingi juga oleh Bapas (Balai Pemasyarakatan) sebagai Litmas dan Dinsos serta lawyer. Dan itu merupakan hal yang wajar yang harus dipenuhi dalam penyelidikan kasus peradilan tindak pidana anak. 

Baca Juga:  Miris, Keluarga Pelaku Pembunuhan Teller Bank Diusir dari Kos

Dan dikarenakan proses hukum tetap berjalan, KPPAD di Provinsi Bali akan mengawasi bagaimana proses hukum yang sedang berjalan bagi anak-anak termasuk pada kasus ini. 

Nantinya KPPAD akan mengawasi seputar apakah proses hukum sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan anak, serta apakah hak-hak anak sudah dipenuhi dalam proses peradilan yang akan dilakukan.

Tapi apapun itu motifnya dan bagaimana proses penyelidikan berjalan kami dari KPPAD hanya akan memastikan bahwa anak itu tetap terpenuhi hak-haknya dalam undang-undang sistem peradilan anak. 

Karena anak-anak yang belum bisa mengendalikan emosi serta gampang dimanipulasi hal tersebutlah yang mengkategorikan anak menjadi korban dalam undang-undang ketika melakukan tindak pidana. 

Dan biasanya anak melakukan tindak pidana dikarenakan minimnya informasi, perhatian dan hal tersebut yang membuat mengapa anak-anak diperlakukan khusus. 

Selain itu saya juga mengimbau pada semua pihak untuk tidak menyebarkan identitas anak dalam pemberitaan karena banyak yang memuat nama lengkap anak bahkan foto anak. Sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 19 dan 97 menyebarkan identitas anak yang berkonflik dengan hukum di media adalah pidana.



Kasus pembunuhan teller Bank Mandiri, Ni Putu Widiastuti akhirnya terungkap. Pelakunya adalah seorang anak berusia 14 tahun, Putu AHP. 

Perjalanan hidup Putu AHP juga terbilang miris. Ia ditinggal cerai orang tuanya, hidup dalam asuhan nenek, kemudian putus sekolah di kelas IV SD. 

Berikut opini Ni Luh Gede Yastini, anggota Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali.

___

ANAK yang menjadi pelaku tindak pidana harus mendapatkan perlakuan khusus.  Sebab jika ditelisik  anak-anak sampai melakukan tindak pidana itu adalah korban. Maka dari itu mereka mendapatkan perlindungan yang khusus. 

Anak hanya boleh dijatuhi hukuman setengah hukuman orang dewasa, kalau ancamannya seumur hidup atau hukuman mati maka anak hanya boleh dikenai maksimal 10 tahun.

Salah satu penyebab sang anak melakukan tindak pidana biasanya terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya perhatian dari orang tua, minimnya informasi serta kurangnya kepedulian dari lingkungan sekitar. Dan hal tersebut lah dominan yang membuat anak melakukan tindakan-tindakan pelanggaran maupun pidana. 

Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana harus diberikan perlakuan khusus, misalnya hanya anak dalam batas umur tertentu yang bisa memasuki peradilan pidana. 

Jika melihat kasus pembunuhan dengan pelaku yang sudah berumur 14 tahun sudah dapat memasuki peradilan pidana dan sudah bisa ditahan. 

Baca Juga:  Bocah Pembunuh Teller Cantik Bank Mandiri Dituntut 7,5 Tahun Penjara

Namun jika anak berumur di bawah 14 tahun, anak tersebut tidak boleh ditahan. Sementara untuk anak-anak yang sudah  bisa masuk tahanan ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang khusus mengatur ketika anak menjadi pelaku tindak pidana. 

Kendati demikian memang masa penahanannya sangat terbatas. Yang boleh dilakukan oleh pihak kepolisian adalah hanya melakukan masa penahanan 7 hari dan diperpanjang hingga 8 hari. Dan nanti ketika dilimpahkan ke Kejaksaan hanya 5 hari dan juga diperpanjang hingga 5 hari. 

Jadi sangat singkat karena itu untuk anak yang melakukan tindak pidana dan harus cepat dalam prosesnya. Dan tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa karena ada hukum acara yang khusus untuk mereka.

Tapi lain halnya kasus ini merupakan kasus pembunuhan serta tidak mungkin dilakukan upaya diversi karena ancaman hukuman yang sangat tinggi, serta karena anak ini sudah berumur 14 tahun ia dapat mengikuti proses hukum itu. Dan nantinya, jika akan dilakukan penahanan, ia bisa ditahan namun dengan tetap mengikuti proses hukum pada sistem peradilan pidana anak. 

Saat proses hukum harus didampingi oleh orangtuanya ketika proses penyelidikan, didampingi juga oleh Bapas (Balai Pemasyarakatan) sebagai Litmas dan Dinsos serta lawyer. Dan itu merupakan hal yang wajar yang harus dipenuhi dalam penyelidikan kasus peradilan tindak pidana anak. 

Baca Juga:  Nora Support Total JRX SID, Polda Bali Kaji Penangguhan Penahanan TSK

Dan dikarenakan proses hukum tetap berjalan, KPPAD di Provinsi Bali akan mengawasi bagaimana proses hukum yang sedang berjalan bagi anak-anak termasuk pada kasus ini. 

Nantinya KPPAD akan mengawasi seputar apakah proses hukum sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan anak, serta apakah hak-hak anak sudah dipenuhi dalam proses peradilan yang akan dilakukan.

Tapi apapun itu motifnya dan bagaimana proses penyelidikan berjalan kami dari KPPAD hanya akan memastikan bahwa anak itu tetap terpenuhi hak-haknya dalam undang-undang sistem peradilan anak. 

Karena anak-anak yang belum bisa mengendalikan emosi serta gampang dimanipulasi hal tersebutlah yang mengkategorikan anak menjadi korban dalam undang-undang ketika melakukan tindak pidana. 

Dan biasanya anak melakukan tindak pidana dikarenakan minimnya informasi, perhatian dan hal tersebut yang membuat mengapa anak-anak diperlakukan khusus. 

Selain itu saya juga mengimbau pada semua pihak untuk tidak menyebarkan identitas anak dalam pemberitaan karena banyak yang memuat nama lengkap anak bahkan foto anak. Sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 19 dan 97 menyebarkan identitas anak yang berkonflik dengan hukum di media adalah pidana.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/