alexametrics
27.6 C
Denpasar
Tuesday, July 5, 2022

Kurang Bukti, Laporan Bupati Badung Ternyata Ditolak Polresta Denpasar

DENPASAR – Upaya pelaporan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta melalui Kasatpol PP Badung dan tim hukum ternyata ditolak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Denpasar, Jumat (1/4). Pasalnya, laporan itu masih kurang bukti.

 

Diketahui, Kasatpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara bersama tim hukum bupti Badung mendatangi Mapolresta Denpasar untuk melaporkan empat pihak di Desa Ungasan. Yakni dua bendesa adat dan dua perbekel Ungasan.

 

Laporan ini terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik sesuai Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP.

Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara menyebutkan, yang dilaporkan adalah mantan Bendesa Adat Ungasan Ketut Marcin, Bendesa Adat Ungasan aktif saat ini Wayan Disel Astawa, mantan Perbekel Ungasan Wayan Sugita Putra, dan Perbekel Ungasan saat ini I Made Kari.

Para pihak yang dilaporkan ini masih berkaitan dengan laporan sebelumnya tentang dugaan pelanggaran tata ruang dan pencaplokan tanah negara (sempadan pantai Melasti) yang dilakukan oleh tujuh investor di Desa Adat Ungasan.

 

“Kali ini, kami datang ke Polresta ami untuk melapor 4 orang ini atas dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik sesuai Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP,” tutur Suryanegara saat tiba di Polresta Denpasar, Jumat (1/4).

Dijelaskan bahwa, ke empat orang ini mengatakan tanah yang dikelola tujuh investor itu merupakan hak ulayat atau di bawah pengelolaan mereka. Dalam akta-akta otentik dan surat perjanjian di bawah tangan yang berisi keterangan palsu itu mereka sebagai pihak pertama. Dan 7 investor sebagai pihak kedua.

 

Laporan kali ini, kata IGAK Suryanegara, karena terkuak ketika Satpol PP mengkarifikasi, lalu pengelolanya menunjukan akta dan mengatakan mempunyai hak pengelolaan. Hak itu sesuai dengan kontrak yang dilakukan antara Bendesa Adat dan Perbekel setempat. 

 

“Saat itu kami kaget. Kok bisa pantai dibuatkan akta perjanjian,” ungkap IGAK Suryanegara.

 

Temuan itu pun dilaporkan ke Bupati Badung. Menerima laporan itu, bupati memerintahkan untuk mengecek usaha yang lainnya yang ada di Ungasan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata sejumlah tempat wisata yang ada di sana tak berizin.

 

“Usaha itu hanya berdasarkan kontrak kerja sama dengan desa ada setempat. Sementara satu investor mengantongi surat perjanjian di bawah tangan,” cetusnya.

Sementara Kabag Hukum Setda Badung Anak Agung Gde Asteya Yudhya membeberkan melihat isi perjanjian yang didapat melalui pemantauan di lapangan, secara substansi memuat mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik. Seakan-akan keterangan itu benar.

 

Akta otentik ini berproses di antara para pihak yang dilaporkan. Berdasarkan keterangan yang diduga palsu itulah terjadi kegiatan yang melanggar tata ruang di kawasan Desa Ungasan. Kegiatan yang mereka lakukan tidak ada izin dari Pemkab Badung.

Dugaan keterangan palsu itu terdapat dalam akta kontrak kerja sama. Pihak pengelola lahan mengatakan punya hak untuk mengelola dan menguasai berdasarkan akta otentik yang diduga palsu. Padahal pihak pertama dalam hal ini Bendesa adat dan perbekel belum menguasai lahan itu dan memang tidak mengantongi izin dari Pemda Badung.

 

Sesuai dengan ketentuan seperti yang diatur dalam UU Pokok Agraria dan Permen ATR Nomor 18 harus ada proses. Bagaimana kalau di dasari dengan perarem? AA Gde Asteya Yudhya mengatakan UU 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat tetapi tetap berada dalam UU positif.

“Tidak ada larangan desa adat berbuat apa saja, tetapi harus sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

 

Juga harus ada pengajuan izin ke Pemkab Badung. Banyak sekali peraturan ATR terkait dengan tanah ulayat. Di lampiran UU 23, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menata tanah ulayat. Pada saat permohonan tentu ada proses verifikasi dan klarifikasi.

 

Meski demikian, sumber di lingkungan Polresta Denpasar memgatakan, laporan pemda Badung belum diterima.

 

“Ya masih ada kekurangan bukti makanya kami arahkan untuk segera melengkapi,” kata sumber polisi di Polresta Denpasar.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Ketut Sukadi menyatakan bahwa ada kekurangan bukti sehingga diarahkan untuk melengkapi. Setelah melengkapai, barulah melapor.

 

“Kami sudah menyarankan untuk dilengkapi bukti,” singkatnya.

 

Lalu terkait ditolaknya laporan ini, IGAK Suryanegara membenarkan. “Salah satunya, disuruh lengkapi bukti terkait lokasi yang dikelola itu adalah tanah negara. Saya segera melaporkan ke bupati. Dalam waktu dekat, bersama Bupati Badung untuk membuat laporan,” tutupnya.



DENPASAR – Upaya pelaporan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta melalui Kasatpol PP Badung dan tim hukum ternyata ditolak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Denpasar, Jumat (1/4). Pasalnya, laporan itu masih kurang bukti.

 

Diketahui, Kasatpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara bersama tim hukum bupti Badung mendatangi Mapolresta Denpasar untuk melaporkan empat pihak di Desa Ungasan. Yakni dua bendesa adat dan dua perbekel Ungasan.

 

Laporan ini terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik sesuai Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP.

Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara menyebutkan, yang dilaporkan adalah mantan Bendesa Adat Ungasan Ketut Marcin, Bendesa Adat Ungasan aktif saat ini Wayan Disel Astawa, mantan Perbekel Ungasan Wayan Sugita Putra, dan Perbekel Ungasan saat ini I Made Kari.

Para pihak yang dilaporkan ini masih berkaitan dengan laporan sebelumnya tentang dugaan pelanggaran tata ruang dan pencaplokan tanah negara (sempadan pantai Melasti) yang dilakukan oleh tujuh investor di Desa Adat Ungasan.

 

“Kali ini, kami datang ke Polresta ami untuk melapor 4 orang ini atas dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik sesuai Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP,” tutur Suryanegara saat tiba di Polresta Denpasar, Jumat (1/4).

Dijelaskan bahwa, ke empat orang ini mengatakan tanah yang dikelola tujuh investor itu merupakan hak ulayat atau di bawah pengelolaan mereka. Dalam akta-akta otentik dan surat perjanjian di bawah tangan yang berisi keterangan palsu itu mereka sebagai pihak pertama. Dan 7 investor sebagai pihak kedua.

 

Laporan kali ini, kata IGAK Suryanegara, karena terkuak ketika Satpol PP mengkarifikasi, lalu pengelolanya menunjukan akta dan mengatakan mempunyai hak pengelolaan. Hak itu sesuai dengan kontrak yang dilakukan antara Bendesa Adat dan Perbekel setempat. 

 

“Saat itu kami kaget. Kok bisa pantai dibuatkan akta perjanjian,” ungkap IGAK Suryanegara.

 

Temuan itu pun dilaporkan ke Bupati Badung. Menerima laporan itu, bupati memerintahkan untuk mengecek usaha yang lainnya yang ada di Ungasan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata sejumlah tempat wisata yang ada di sana tak berizin.

 

“Usaha itu hanya berdasarkan kontrak kerja sama dengan desa ada setempat. Sementara satu investor mengantongi surat perjanjian di bawah tangan,” cetusnya.

Sementara Kabag Hukum Setda Badung Anak Agung Gde Asteya Yudhya membeberkan melihat isi perjanjian yang didapat melalui pemantauan di lapangan, secara substansi memuat mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik. Seakan-akan keterangan itu benar.

 

Akta otentik ini berproses di antara para pihak yang dilaporkan. Berdasarkan keterangan yang diduga palsu itulah terjadi kegiatan yang melanggar tata ruang di kawasan Desa Ungasan. Kegiatan yang mereka lakukan tidak ada izin dari Pemkab Badung.

Dugaan keterangan palsu itu terdapat dalam akta kontrak kerja sama. Pihak pengelola lahan mengatakan punya hak untuk mengelola dan menguasai berdasarkan akta otentik yang diduga palsu. Padahal pihak pertama dalam hal ini Bendesa adat dan perbekel belum menguasai lahan itu dan memang tidak mengantongi izin dari Pemda Badung.

 

Sesuai dengan ketentuan seperti yang diatur dalam UU Pokok Agraria dan Permen ATR Nomor 18 harus ada proses. Bagaimana kalau di dasari dengan perarem? AA Gde Asteya Yudhya mengatakan UU 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat tetapi tetap berada dalam UU positif.

“Tidak ada larangan desa adat berbuat apa saja, tetapi harus sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

 

Juga harus ada pengajuan izin ke Pemkab Badung. Banyak sekali peraturan ATR terkait dengan tanah ulayat. Di lampiran UU 23, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menata tanah ulayat. Pada saat permohonan tentu ada proses verifikasi dan klarifikasi.

 

Meski demikian, sumber di lingkungan Polresta Denpasar memgatakan, laporan pemda Badung belum diterima.

 

“Ya masih ada kekurangan bukti makanya kami arahkan untuk segera melengkapi,” kata sumber polisi di Polresta Denpasar.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Ketut Sukadi menyatakan bahwa ada kekurangan bukti sehingga diarahkan untuk melengkapi. Setelah melengkapai, barulah melapor.

 

“Kami sudah menyarankan untuk dilengkapi bukti,” singkatnya.

 

Lalu terkait ditolaknya laporan ini, IGAK Suryanegara membenarkan. “Salah satunya, disuruh lengkapi bukti terkait lokasi yang dikelola itu adalah tanah negara. Saya segera melaporkan ke bupati. Dalam waktu dekat, bersama Bupati Badung untuk membuat laporan,” tutupnya.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/