alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Giliran Tim Likuidasi BPR Legian Digugat Nasabah

DENPASAR– PT BPR Legian kembali dirundung masalah. Setelah bos utamanya Titian Wilaras, 56, dipidana delapan tahun penjara dan sejumlah direksi lainnya ikut diadili, kini giliran tim likuidasi PT BPR Legian yang digugat oleh salah satu nasabahnya.

 

Adalah I Putu Budhi W, nasabah yang menggugat tim likuidasi bank yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 125 – 127 Denpasar itu. Budhi melalui tim kuasa hukumnya Ari Indrajaya dan Agus Sujoko mendaftarkan gugatan ke PN Denpasar pada 25 Oktober lalu.

 

 “Tim likuidasi kami nilai tidak menyelesaikan masalah, justru banyak merugikan klien kami,” ujar Agus Sujoko, Minggu (31/10).

 

Agus membeberkan, kliennya memiliki kredit atau pinjaman di PT BPR Legian Rp 3,5 miliar. Adapun jangka waktu pembayaran 11 tahun. Budhi memberikan agunan tanah di Denpasar dan Karangasem.

 

Menurut Agus, selama empat tahun berjalan, Budhi membayar secara rutin dan sesuai kesepakatan. Namun, belakangan tim likuidasi meminta Budhi untuk segera melunasi kredit di BPR Legian. Padahal jatuh tempo masih jauh, yakni pada 2026.

Baca Juga:  Cewek Ukraina Penguras ATM Dihukum 34 Bulan Penjara

 

Jika tidak membayar, tim likuidasi akan menjual agunan tanah milik Budhi. Karena Budhi tidak mampu membayar, tim likuidasi menjual tanah di Denpasar dan Karangasem milik kliennya yang menjadi agunan di BPR Legian.

 

“Yang kami sesalkan, tanah tersebut dilelang di bawah harga jual saat ini. Tidak hanya itu, meski sudah menjual agunan, tim likuidasi tetap minta klien kami melunasi sisa pinjaman,” jelas Agus.

 

Menurut Agus, seharusnya tim likuidasi melihat situasi saat pandemi dengan cara memberikan relaksasi perpanjangan kredit. Apalagi relaksasi juga menjadi instruksi presiden, dalam rangka memberikan keringanan terhadap pelaku usaha yang terdampak Covid-19.

 

Selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar, Budhi juga mengajukan blokir ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Denpasar dan Karangasem.

 

“Kami meminta pengadilan membatalkan lelang tanah yang menjadi agunan di BPR Legian,” tandasnya.

 

Sementara itu, wartawan mencoba mengonfirmasi pihak PT BPR Legian melalui nomor 0361411xxx hanya terdengar nada aktif. Hingga berita ini selesai ditulis telepon wartawan  ini tidak diangkat.

Baca Juga:  Selain Dibui 8 Tahun, Mobil Mewah Milik Bos BPR Legian Dirampas Negara

 

Gugatan dari nasabah ini semakin memperpanjang masalah PT BPR Legian. Sebelumnya, izin PT BPR Legian diberedel oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasar keputusan anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-103/D.03/2019 sejak 21 Juni 2019.

 

Pencabutan izin tersebut diterbitkan lantaran pemegang saham dan pengurus BPR tidak dapat melakukan penyehatan terhadap BPR dalam jangka waktu pengawasan selama dua bulan, dari 28 Maret 2019 – 28 Mei 2019.

 

Penetapan status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) disebabkan permasalahan pengelolaan manajemen yang tidak mengacu pada prinsip kehati-hatian dan tatakelola yang baik.

 

Selain itu juga adanya intervensi negatif Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam kegiatan operasional bank. Akibatnya kinerja keuangan BPR Legian tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit sebesar 8 persen.


DENPASAR– PT BPR Legian kembali dirundung masalah. Setelah bos utamanya Titian Wilaras, 56, dipidana delapan tahun penjara dan sejumlah direksi lainnya ikut diadili, kini giliran tim likuidasi PT BPR Legian yang digugat oleh salah satu nasabahnya.

 

Adalah I Putu Budhi W, nasabah yang menggugat tim likuidasi bank yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 125 – 127 Denpasar itu. Budhi melalui tim kuasa hukumnya Ari Indrajaya dan Agus Sujoko mendaftarkan gugatan ke PN Denpasar pada 25 Oktober lalu.

 

 “Tim likuidasi kami nilai tidak menyelesaikan masalah, justru banyak merugikan klien kami,” ujar Agus Sujoko, Minggu (31/10).

 

Agus membeberkan, kliennya memiliki kredit atau pinjaman di PT BPR Legian Rp 3,5 miliar. Adapun jangka waktu pembayaran 11 tahun. Budhi memberikan agunan tanah di Denpasar dan Karangasem.

 

Menurut Agus, selama empat tahun berjalan, Budhi membayar secara rutin dan sesuai kesepakatan. Namun, belakangan tim likuidasi meminta Budhi untuk segera melunasi kredit di BPR Legian. Padahal jatuh tempo masih jauh, yakni pada 2026.

Baca Juga:  Dua Direksi BPR Legian Ikut Dituntut 10 Tahun Bui, Denda Rp 10 Miliar

 

Jika tidak membayar, tim likuidasi akan menjual agunan tanah milik Budhi. Karena Budhi tidak mampu membayar, tim likuidasi menjual tanah di Denpasar dan Karangasem milik kliennya yang menjadi agunan di BPR Legian.

 

“Yang kami sesalkan, tanah tersebut dilelang di bawah harga jual saat ini. Tidak hanya itu, meski sudah menjual agunan, tim likuidasi tetap minta klien kami melunasi sisa pinjaman,” jelas Agus.

 

Menurut Agus, seharusnya tim likuidasi melihat situasi saat pandemi dengan cara memberikan relaksasi perpanjangan kredit. Apalagi relaksasi juga menjadi instruksi presiden, dalam rangka memberikan keringanan terhadap pelaku usaha yang terdampak Covid-19.

 

Selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar, Budhi juga mengajukan blokir ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Denpasar dan Karangasem.

 

“Kami meminta pengadilan membatalkan lelang tanah yang menjadi agunan di BPR Legian,” tandasnya.

 

Sementara itu, wartawan mencoba mengonfirmasi pihak PT BPR Legian melalui nomor 0361411xxx hanya terdengar nada aktif. Hingga berita ini selesai ditulis telepon wartawan  ini tidak diangkat.

Baca Juga:  Karmapala, Beraksi di Banyak TKP, Spesialis Pencuri Molen Diringkus

 

Gugatan dari nasabah ini semakin memperpanjang masalah PT BPR Legian. Sebelumnya, izin PT BPR Legian diberedel oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasar keputusan anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-103/D.03/2019 sejak 21 Juni 2019.

 

Pencabutan izin tersebut diterbitkan lantaran pemegang saham dan pengurus BPR tidak dapat melakukan penyehatan terhadap BPR dalam jangka waktu pengawasan selama dua bulan, dari 28 Maret 2019 – 28 Mei 2019.

 

Penetapan status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) disebabkan permasalahan pengelolaan manajemen yang tidak mengacu pada prinsip kehati-hatian dan tatakelola yang baik.

 

Selain itu juga adanya intervensi negatif Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam kegiatan operasional bank. Akibatnya kinerja keuangan BPR Legian tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit sebesar 8 persen.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/