alexametrics
25.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Pingin Kaya, Penyedia Website Malah Dituntut 3 Tahun dan Denda Rp4,5 M

DENPASAR– Gegara tidak melaporkan dan menyampaikan data pajak penghasilan pribadi secara jujur, Terdakwa Ivan Kaewono, 37, menjadi pesakitan.

 

Pria asal Malang, Jawa Timur, itu dituntut tiga tahun penjara oleh JPU Kejati Bali. 

 

Ivan sendiri sejatinya tidak memiliki latar belakangan pendidikan tinggi. Bahkan, SMA pun tidak tamat.

 

Terdakwa Ivan drop out saat kelas II SMA. Walau tidak mengenyam pendidikan tinggi, nyatanya Ivan bisa berwiraswata menawarkan jasa pasang iklan melalui webste. Dari usahanya itu Ivan menghasilkan uang hingga miliaran rupiah.

 

 Saat pembacaan surat tuntutan, JPU A.A Alit Rai Suastika yang diwakili JPU Oka Adikarini menyebut terdakwa merugikan pendapatan negara sebesar Rp 2,2 miliar.

 

Ivan dianggap terbukti melanggar Pasal 39 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengdan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga:  Otaki Pencurian dengan Kekerasan, Warga Inggris Terancam 12 Tahun Bui

 

 

“Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun,” tuntut JPU Oka.

 

Selain pidana badan, JPU juga menuntut pidana denda. JPU Oka menuntut terdakwa membayar pidana denda dua kali kerugian pada pendapatan negara.

 

 

“Denda yang harus dibayarkan terdakwa sebesar Rp4, 5 miliar,” imbuh JPU Oka.

 

Jika tidak membayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang.

 

“Jika tidak mencukupi diganti hukuman kurungan selama enam bulan,” tukasnya.

 

Atas tuntutan JPU, terdakwa akan melakukan pledoi tertulis.

 

 

Seperti terungkap dalam surat dakwaan, hingga kasus ini bergulir berawal saat terdakwa melapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denapsar Timur, sekitar tahun 2015 silam.

Baca Juga:  Made Jabbon Diringkus saat Menyapu Halaman

Saat itu, terdakwa hendak melakukan kegiatan usaha berupa internet marketing.

Terdakwa adalah pemilik dan pengelola sejumlah website yang menawarkan iklan sekaligus bagi hasil pengunjung website.

 

 Terdakwa menawarkan pengunjung website membeli kuota iklan dengan cara membayar melalui pembayaran nontunai.

 

Salah satunya, pembayaran dilakukan melalui Bitcoin.

 

Pada kurun waktu 2015, terdakwa menerima penghasilan dari mengelola website sebesar Rp7,9 miliar.

 

“Dari penghasilan itu, terdakwa membayar pajak ke KPP Pratama Denpasar Timur hanya Rp 486 ribu,” beber JPU.

 

Terdakwa akhirnya ketahuan tidak melaporkan jumlah pajak penghasilannya dengan lengkap dan benar.

 

Kasus terdakwa ditangani PPNS (Penyidik Pegawai Negeri sipil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Bali.


DENPASAR– Gegara tidak melaporkan dan menyampaikan data pajak penghasilan pribadi secara jujur, Terdakwa Ivan Kaewono, 37, menjadi pesakitan.

 

Pria asal Malang, Jawa Timur, itu dituntut tiga tahun penjara oleh JPU Kejati Bali. 

 

Ivan sendiri sejatinya tidak memiliki latar belakangan pendidikan tinggi. Bahkan, SMA pun tidak tamat.

 

Terdakwa Ivan drop out saat kelas II SMA. Walau tidak mengenyam pendidikan tinggi, nyatanya Ivan bisa berwiraswata menawarkan jasa pasang iklan melalui webste. Dari usahanya itu Ivan menghasilkan uang hingga miliaran rupiah.

 

 Saat pembacaan surat tuntutan, JPU A.A Alit Rai Suastika yang diwakili JPU Oka Adikarini menyebut terdakwa merugikan pendapatan negara sebesar Rp 2,2 miliar.

 

Ivan dianggap terbukti melanggar Pasal 39 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengdan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga:  Geledah Rumah Tri Nugraha, Polda Bali Temukan Dua Senjata Api Lagi

 

 

“Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun,” tuntut JPU Oka.

 

Selain pidana badan, JPU juga menuntut pidana denda. JPU Oka menuntut terdakwa membayar pidana denda dua kali kerugian pada pendapatan negara.

 

 

“Denda yang harus dibayarkan terdakwa sebesar Rp4, 5 miliar,” imbuh JPU Oka.

 

Jika tidak membayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang.

 

“Jika tidak mencukupi diganti hukuman kurungan selama enam bulan,” tukasnya.

 

Atas tuntutan JPU, terdakwa akan melakukan pledoi tertulis.

 

 

Seperti terungkap dalam surat dakwaan, hingga kasus ini bergulir berawal saat terdakwa melapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denapsar Timur, sekitar tahun 2015 silam.

Baca Juga:  Made Jabbon Diringkus saat Menyapu Halaman

Saat itu, terdakwa hendak melakukan kegiatan usaha berupa internet marketing.

Terdakwa adalah pemilik dan pengelola sejumlah website yang menawarkan iklan sekaligus bagi hasil pengunjung website.

 

 Terdakwa menawarkan pengunjung website membeli kuota iklan dengan cara membayar melalui pembayaran nontunai.

 

Salah satunya, pembayaran dilakukan melalui Bitcoin.

 

Pada kurun waktu 2015, terdakwa menerima penghasilan dari mengelola website sebesar Rp7,9 miliar.

 

“Dari penghasilan itu, terdakwa membayar pajak ke KPP Pratama Denpasar Timur hanya Rp 486 ribu,” beber JPU.

 

Terdakwa akhirnya ketahuan tidak melaporkan jumlah pajak penghasilannya dengan lengkap dan benar.

 

Kasus terdakwa ditangani PPNS (Penyidik Pegawai Negeri sipil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Bali.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/