alexametrics
28.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Hakim PN Denpasar Dilaporkan ke MA, Ini Kata Jubir

DENPASAR – Memanasnya sengketa lahan antara warga Jimbaran, Nyoman Siang dengan PT Jimbaran Hijau dan PT Citra Tama Selaras membuat majelis hakim yang menangani perkara ini diadukan ke Mahkamah Agung.

 

Terkait hal tersebut, juru bicara (jubir) PN Denpasar, Gde Putra Astawa menyebut belum bisa berkomentar banyak, karena perkara masih dalam proses persidangan.

 

“Kenapa majelis hakim mengeluarkan sita jaminan, itu semua pertimbangan dan wewenang ada pada majelis hakim. Bukan ranahnya jubir,” tutur Astawa.

 

Pun saat disinggung adanya tudingan hakim sengaja menabrak putusan pengadilan sebelumnya, Astawa mengatakan tidak bisa menilai karena belum ada putusan.

 

“Sebaiknya argumentasi itu ditanyakan kepada majelis hakim, kami tidak tahu alasannnya. Perkara belum selesai, sehingga tidak etis untuk menilai,” kelitnya.

 

Yang menarik, Astawa mengaku kaget dengan banyaknya massa di areal Jimbaran Hijau. Saking banyaknya massa, penetapan sita jaminan batal.

 

“Biasanya hal seperti ini (penetapan sita jaminan) tidak begitu ramai. Tapi, yang ini di luar dari ekspektasi dan dugaan kami,” pungkasnya.

 

Sebelumnya kuasa hukum pihak tergugat yakni PT JH dan PT CTS melaporkan majelis hakim yang diketuai AA Made Aripathi Nawaksara ke Mahkamah Agung.

 

“Kami sudah melaporkan kasus ini ke KPN, KPT, MA dan instansi terkait lainnya,” tegas Agus Samijaya, kuasa hukum PT JH dan PT CTS, Minggu (1/8).

Baca Juga:  Ngaku Tertipu Calo, Nikahi Wanita Bali, Terancam Bui dan Dideportasi

 

Agus menilai majelis hakim telah banyak mengabaikan fakta hukum di persidangan, hingga keluar penetapan sita jaminan.

 

“Bagaimana bisa, perkara sudah diputus 28 tahun lalu disidangkan lagi? Ini namanya hakim melawan putusan pengadilan. Hakim melawan lembaganya sendiri,” tuding dia.

 

Agus menyebut obyek tanah yang menjadi sengketa saat ini sudah pernah diperkarakan sesama ahli waris tahun 1990. Tiga tahun kemudian, tahun 1993, keluar putusan pengadilan dan dilakukan ekskusi.

 

Dijelaskan Agus, tanah tersebut awalnya milik keluarga I Ketut Bengkil. Bengkil yang sudah meninggal dunia memiliki empat anak. Yakni almarhum I Nyoman Ranek, I Wayan Rentong, I Nyoman Mintung dan I Ketut Olog.

 

 

Awalnya Tanah Bengkil tersebut seluas kurang lebih 221.710 M2 atau 22,171 hektare.

 

“Sejak Bengkil meninggal tanah itu dikuasai I Wayan Rentong. Rentong adalah kakek I Nyoman Siang (penggugat saat ini). Sementara tiga saudaranya yang lain tidak mendapat apa-apa,” beber Agus.

 

Selanjutnya, pada 1990 Nyoman Ranek, Nyoman Mitung dan I Ketut Olog yang tidak terima dan menggugat ke pengadilan dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/1990.PN.Dps.

 

Saat itu majelis hakim PN Denpasar memutuskan tanah tersebut dibagi sama rata. Masing-masing pihak mendapat seperempat atau sekitar 5 hektare.

 

“Putusan tahun 1993 atau 28 tahun silam itu sudah berkekuatan hukum tetap, hingga tingkat peninjauan kembali (PK). Bahkan, sudah tereksekusi 26 Oktober 1993,” jelas pengacara yang juga pengusaha kuliner itu.

Baca Juga:  Utang Demi Menebus BPKB, IRT Congkel Toko, Begini Akibatnya...

 

Setelah adanya putusan, pada 1995 Ketut Olog selaku ahli waris sah Ketut Bengkil menyertifikatkan tanah bagiannya seluas 4,4 hektare. Nah, di atas tanah bagian Ketut Olog itu terdapat obyek sebagian tanah eks pipil Nomor 456, luas 29.150 meter persegi (2,9 hektare), yang saat ini menjadi obyek sengketa/obyek sita jaminan.

 

Padahal, lanjut Agus, pipil yang dijadikan bukti Siang menggugat sudah dimatikan sejak adanya putuan pengadilan tahun 1990.

 

“Penggugat yang tidak punya hubungan hukum, maka tidak punya legal standing. Berdasar fakta tersebut, menjadi aneh saat hakim bisa mengeluarkan sita jaminan,” sindirnya.

 

Agus menyebut tanah waris Ketut Olog yang sudah bersertifikat hak milik itu dijual pada PT CTS pada 22 Mei 1995, dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB). Selanjutnya dialihkan pada PT JH, dan kemudian dijual lagi ke PT Jimbaran Green Hill 14 Januari 2016.

 

“Penetapan sita jaminan yang dikeluarkan majelis hakim ini melawan, menabrak, dan bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya,” tudingnya.

 

Ia mempertanyakan letak keadilan dan kepastian hukum.

 

“Semua harus tunduk pada putusan pengadilan. Presiden saja tunduk, kok ini malah melawan putusan,” ketusnya.


DENPASAR – Memanasnya sengketa lahan antara warga Jimbaran, Nyoman Siang dengan PT Jimbaran Hijau dan PT Citra Tama Selaras membuat majelis hakim yang menangani perkara ini diadukan ke Mahkamah Agung.

 

Terkait hal tersebut, juru bicara (jubir) PN Denpasar, Gde Putra Astawa menyebut belum bisa berkomentar banyak, karena perkara masih dalam proses persidangan.

 

“Kenapa majelis hakim mengeluarkan sita jaminan, itu semua pertimbangan dan wewenang ada pada majelis hakim. Bukan ranahnya jubir,” tutur Astawa.

 

Pun saat disinggung adanya tudingan hakim sengaja menabrak putusan pengadilan sebelumnya, Astawa mengatakan tidak bisa menilai karena belum ada putusan.

 

“Sebaiknya argumentasi itu ditanyakan kepada majelis hakim, kami tidak tahu alasannnya. Perkara belum selesai, sehingga tidak etis untuk menilai,” kelitnya.

 

Yang menarik, Astawa mengaku kaget dengan banyaknya massa di areal Jimbaran Hijau. Saking banyaknya massa, penetapan sita jaminan batal.

 

“Biasanya hal seperti ini (penetapan sita jaminan) tidak begitu ramai. Tapi, yang ini di luar dari ekspektasi dan dugaan kami,” pungkasnya.

 

Sebelumnya kuasa hukum pihak tergugat yakni PT JH dan PT CTS melaporkan majelis hakim yang diketuai AA Made Aripathi Nawaksara ke Mahkamah Agung.

 

“Kami sudah melaporkan kasus ini ke KPN, KPT, MA dan instansi terkait lainnya,” tegas Agus Samijaya, kuasa hukum PT JH dan PT CTS, Minggu (1/8).

Baca Juga:  OMG! Gembong Maling Kakap Tak Tahu Jam yang Dicuri Seharga Rp 4,5 M

 

Agus menilai majelis hakim telah banyak mengabaikan fakta hukum di persidangan, hingga keluar penetapan sita jaminan.

 

“Bagaimana bisa, perkara sudah diputus 28 tahun lalu disidangkan lagi? Ini namanya hakim melawan putusan pengadilan. Hakim melawan lembaganya sendiri,” tuding dia.

 

Agus menyebut obyek tanah yang menjadi sengketa saat ini sudah pernah diperkarakan sesama ahli waris tahun 1990. Tiga tahun kemudian, tahun 1993, keluar putusan pengadilan dan dilakukan ekskusi.

 

Dijelaskan Agus, tanah tersebut awalnya milik keluarga I Ketut Bengkil. Bengkil yang sudah meninggal dunia memiliki empat anak. Yakni almarhum I Nyoman Ranek, I Wayan Rentong, I Nyoman Mintung dan I Ketut Olog.

 

 

Awalnya Tanah Bengkil tersebut seluas kurang lebih 221.710 M2 atau 22,171 hektare.

 

“Sejak Bengkil meninggal tanah itu dikuasai I Wayan Rentong. Rentong adalah kakek I Nyoman Siang (penggugat saat ini). Sementara tiga saudaranya yang lain tidak mendapat apa-apa,” beber Agus.

 

Selanjutnya, pada 1990 Nyoman Ranek, Nyoman Mitung dan I Ketut Olog yang tidak terima dan menggugat ke pengadilan dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/1990.PN.Dps.

 

Saat itu majelis hakim PN Denpasar memutuskan tanah tersebut dibagi sama rata. Masing-masing pihak mendapat seperempat atau sekitar 5 hektare.

 

“Putusan tahun 1993 atau 28 tahun silam itu sudah berkekuatan hukum tetap, hingga tingkat peninjauan kembali (PK). Bahkan, sudah tereksekusi 26 Oktober 1993,” jelas pengacara yang juga pengusaha kuliner itu.

Baca Juga:  Miliki Setengah Ons Sabu dan Ratusan Ineks, Cecep Dituntut 15 Tahun

 

Setelah adanya putusan, pada 1995 Ketut Olog selaku ahli waris sah Ketut Bengkil menyertifikatkan tanah bagiannya seluas 4,4 hektare. Nah, di atas tanah bagian Ketut Olog itu terdapat obyek sebagian tanah eks pipil Nomor 456, luas 29.150 meter persegi (2,9 hektare), yang saat ini menjadi obyek sengketa/obyek sita jaminan.

 

Padahal, lanjut Agus, pipil yang dijadikan bukti Siang menggugat sudah dimatikan sejak adanya putuan pengadilan tahun 1990.

 

“Penggugat yang tidak punya hubungan hukum, maka tidak punya legal standing. Berdasar fakta tersebut, menjadi aneh saat hakim bisa mengeluarkan sita jaminan,” sindirnya.

 

Agus menyebut tanah waris Ketut Olog yang sudah bersertifikat hak milik itu dijual pada PT CTS pada 22 Mei 1995, dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB). Selanjutnya dialihkan pada PT JH, dan kemudian dijual lagi ke PT Jimbaran Green Hill 14 Januari 2016.

 

“Penetapan sita jaminan yang dikeluarkan majelis hakim ini melawan, menabrak, dan bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya,” tudingnya.

 

Ia mempertanyakan letak keadilan dan kepastian hukum.

 

“Semua harus tunduk pada putusan pengadilan. Presiden saja tunduk, kok ini malah melawan putusan,” ketusnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/