alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, July 3, 2022

Tanahnya Disertifikatkan Orang Lain, Djingga Gugat ke PN Denpasar

DENPASAR –  I Wayan Djingga Binatra benar-benar dibuat kesal oleh BPN. Itu lantaran BPN Denpasar menerbitkan sertifikat tanah atas nama orang lain di atas tanahnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kesiman Petilan, Denpasar.

 

Peristiwa ini pun dijadikan perkara oleh Djingga ke PN Denpasar. Dia menggugat pihak lain yang mendapat sertifikat tanah itu dan BPN yang menerbitkan sertifikat di atas tanahnya.

 

Senin (/11) siang, majelis hakim yang diketuai I Wayan Sukradana pun menggelar gerechtelijk plaatsopeming atau sidang pemeriksaan setempat (PS) di objek perkara.

 

Objek perkara berada di sekitar lokasi proyek jembatan, Jalan Gatot Subroto Timur, Kelurahan Kesiman Petilan, Denpasar Timur.

 

“Kami turun untuk sidang pemeriksaan setempat untuk memastikan ada tidaknya objek sengketa,” ujar Sukradana kepada awak media disela-sela sidang PS.

 

Selanjutnya hakim senior PN Denpasar itu mengonfrontir keterangan penggugat dan tergugat. Pihak tergugat dalam perkara ini adalah Andra Santosa Pangestu.

 

Pihak penggugat diwakili kuasa hukumnya Nyoman Aditya Irawan, Herry Prasetiyo, dkk. Sedangkan tergugat diwakili Gede Arya Wijaya dkk.

 

Majelis hakim perlu berhati-hati dalam menangani kasus ini. Sebab, di lokasi objek sengketa sedang dalam penguasaan pihak ketiga yaitu kontraktor proyek pembangunan jembatan. 

Sementara itu, Herry menyebut gugatan yang diajukan adalah untuk objek sengketa seluas 1.200 M2. Objek tersebut berada di antara proyek jembatan atau di sebelah barat jembatan dan pembangunan toko AC Hardware.

 

Keluarga penggugat tidak pernah mengenal tergugat. Tapi, tiba-tiba tergugat sudah memiliki sertifikat seluas hampir 4 are di tengah tanah milik penggugat.

 

“Karena itu, kami juga ajukan BPN Denpasar sebagai pihak tergugat II,” cetus Herry.

 

Dalam gugatannya, penggugat memohon kepada majelis hakim PN Denpasar untuk menyatakan tanah seluas 1.200 M2 dengan batas- batasnya adalah sah milik penggugat. Selain itu juga meminta sertifikat hak nomor 6257 dan 6258 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.



DENPASAR –  I Wayan Djingga Binatra benar-benar dibuat kesal oleh BPN. Itu lantaran BPN Denpasar menerbitkan sertifikat tanah atas nama orang lain di atas tanahnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kesiman Petilan, Denpasar.

 

Peristiwa ini pun dijadikan perkara oleh Djingga ke PN Denpasar. Dia menggugat pihak lain yang mendapat sertifikat tanah itu dan BPN yang menerbitkan sertifikat di atas tanahnya.

 

Senin (/11) siang, majelis hakim yang diketuai I Wayan Sukradana pun menggelar gerechtelijk plaatsopeming atau sidang pemeriksaan setempat (PS) di objek perkara.

 

Objek perkara berada di sekitar lokasi proyek jembatan, Jalan Gatot Subroto Timur, Kelurahan Kesiman Petilan, Denpasar Timur.

 

“Kami turun untuk sidang pemeriksaan setempat untuk memastikan ada tidaknya objek sengketa,” ujar Sukradana kepada awak media disela-sela sidang PS.

 

Selanjutnya hakim senior PN Denpasar itu mengonfrontir keterangan penggugat dan tergugat. Pihak tergugat dalam perkara ini adalah Andra Santosa Pangestu.

 

Pihak penggugat diwakili kuasa hukumnya Nyoman Aditya Irawan, Herry Prasetiyo, dkk. Sedangkan tergugat diwakili Gede Arya Wijaya dkk.

 

Majelis hakim perlu berhati-hati dalam menangani kasus ini. Sebab, di lokasi objek sengketa sedang dalam penguasaan pihak ketiga yaitu kontraktor proyek pembangunan jembatan. 

Sementara itu, Herry menyebut gugatan yang diajukan adalah untuk objek sengketa seluas 1.200 M2. Objek tersebut berada di antara proyek jembatan atau di sebelah barat jembatan dan pembangunan toko AC Hardware.

 

Keluarga penggugat tidak pernah mengenal tergugat. Tapi, tiba-tiba tergugat sudah memiliki sertifikat seluas hampir 4 are di tengah tanah milik penggugat.

 

“Karena itu, kami juga ajukan BPN Denpasar sebagai pihak tergugat II,” cetus Herry.

 

Dalam gugatannya, penggugat memohon kepada majelis hakim PN Denpasar untuk menyatakan tanah seluas 1.200 M2 dengan batas- batasnya adalah sah milik penggugat. Selain itu juga meminta sertifikat hak nomor 6257 dan 6258 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/