alexametrics
24.8 C
Denpasar
Monday, August 8, 2022

Rumah Mantan Kadiskes Tabanan Digeledah KPK Terkait Dugaan Korupsi DID

TABANAN – Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di rumah mantan Kadis Kesehatan (Kadiskes) Tabanan dr I Nyoman Suratmika ternyata terkait dugaan korupsi dana insentif daerah (DID) tahun 2018.

Diketahui, KPK saat memang sedang mengusut dugaan korupsi pengurusan DID Tabanan tahun 2018. Diduga, dalam pengurusan DID Tabanan ini terdapat skandal gratifikasi atau pemberian hadiah atau janji.

 

Kepala Inspektorat Tabanan IGN Supanji menjelaskan, penggeledahan tim penyidik KPK ke Tabanan, khususnya di rumah mantan Kadiskes Tabanan dr I Nyoman Suratmika maasih terkait dugaan korupsi DID Tabanan tahun 2018 yang saat ini masih disidik KPK.

 

“Penyidik KPK menjadi berkas tambahan terkait DID Tabanan tahun 2018,” jelas IGN Supanji, Kamis, 3 Februari 2022.

 

Supanji menjelaskan, penyidik KPK tidak datang ke kantor Dinas Kesehatan Tabanan. Melainkan hanya ke rumah dokter Suratmika.

 

Kata Supanji, penyidik KPK mencari  berkas tambahan untuk melengkapi barang bukti dugaan korupsi di era mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.

 

Sebelumya Supanji membenarkan adanya penggeledahan penyidik KPK di rumah mantan Kadiskes Tabanan dr I Nyoman Suratmika di Jalan Yeh Gangga Nomor 1, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Rabu, 2 Februari 2022.

Baca Juga:  Berulah Usai Dijatah Asimilasi Covid-19, Napi Bandel Masuk Sel Tikus

 

Penggeledahan tim penyidik KPK di Tabanan ini bukan hanya sekali. Sebelumnya, penyidik KPK juga menggeledah sejumlah kantor dan rumah kediaman pihak-pihak terkait dugaan korupsi DID Tabanan.

 

Di antaranya adalah penggeledahan sejumlah kantor, antara lain kantor DPRD Tabanan, Kantor Bakeuda, hingga Kantor Dinas PU Tabanan pada 27 Oktober 2021.

Sekadar mengingatkan, kasus dugaan korupsi DID Tabanan tahun 2018 terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak pada 2018 lalu. Salah satu yang tertangkap tangan adalah Yaya Purnomo, pejabat Kemenkeu.

Yaya Purnomo diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pemerintah daerah dalam pengurusan dana dari Kementerian Keuangan. Salah satunya dalam pengurusan DID Tabanan 2018.

Dalam sidang Yaya Purnomo di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan tahun 2019 lalu terungkap adanya gratifikasi dari Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti melalui Staf Khusus Bupati Dewa Nyoman Wiratmaja.

Baca Juga:  Fatal, Pasien Sembuh Covid Malah Dimasukan ke Data Pasien Meninggal

Dugaan gratifikasi DID Tabanan ini bermula saat Bupati Tabanan saat itu, Ni Putu Eka Wiryastuti menginginkan agar Tabanan mendapatkan DID tahun 2018.

Kemudian Eka Wiryastuti memerintahkan I Dewa Nyoman Wiratmaja, staf khusus Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi, untuk menghubungi anggota BPK RI Bahrullah Akbar.

Dari Bahrullah Akbar, Dewa Wiratmaja diberikan jalur ke Yaya Purnomo yang merupakan seorang kepala seksi di Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI. Kemudian, pertemuan dan pembicaraan intens antara Dewa Wiratmaja dan Yaya Purnomo pun dilakukan. Akhirnya, Yaya minta “dana adat istiadat” atau komitmen fee sebesar 3 persen dari nilai anggaran DID yang akan diterima Tabanan.

Puncaknya adalah ketika Yaya Purnomo dan Rifa Surya (keduanya pejabat Kemenkeu) mendapat gratifikasi yang diduga dari pejabat Tabanan sebesar Rp600 juta dan dan USD55.000. Jika seluruhnya dirupiahkan setara dengan Rp1,3 miliar. Sedangkan Kabupaten Tabanan pada tahun 2018 itu mendapat DID Rp51 miliar.



TABANAN – Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di rumah mantan Kadis Kesehatan (Kadiskes) Tabanan dr I Nyoman Suratmika ternyata terkait dugaan korupsi dana insentif daerah (DID) tahun 2018.

Diketahui, KPK saat memang sedang mengusut dugaan korupsi pengurusan DID Tabanan tahun 2018. Diduga, dalam pengurusan DID Tabanan ini terdapat skandal gratifikasi atau pemberian hadiah atau janji.

 

Kepala Inspektorat Tabanan IGN Supanji menjelaskan, penggeledahan tim penyidik KPK ke Tabanan, khususnya di rumah mantan Kadiskes Tabanan dr I Nyoman Suratmika maasih terkait dugaan korupsi DID Tabanan tahun 2018 yang saat ini masih disidik KPK.

 

“Penyidik KPK menjadi berkas tambahan terkait DID Tabanan tahun 2018,” jelas IGN Supanji, Kamis, 3 Februari 2022.

 

Supanji menjelaskan, penyidik KPK tidak datang ke kantor Dinas Kesehatan Tabanan. Melainkan hanya ke rumah dokter Suratmika.

 

Kata Supanji, penyidik KPK mencari  berkas tambahan untuk melengkapi barang bukti dugaan korupsi di era mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.

 

Sebelumya Supanji membenarkan adanya penggeledahan penyidik KPK di rumah mantan Kadiskes Tabanan dr I Nyoman Suratmika di Jalan Yeh Gangga Nomor 1, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Rabu, 2 Februari 2022.

Baca Juga:  KPK Geledah Mantan Kadiskes Tabanan karena Ikut Dapat DID Rp51 Miliar

 

Penggeledahan tim penyidik KPK di Tabanan ini bukan hanya sekali. Sebelumnya, penyidik KPK juga menggeledah sejumlah kantor dan rumah kediaman pihak-pihak terkait dugaan korupsi DID Tabanan.

 

Di antaranya adalah penggeledahan sejumlah kantor, antara lain kantor DPRD Tabanan, Kantor Bakeuda, hingga Kantor Dinas PU Tabanan pada 27 Oktober 2021.

Sekadar mengingatkan, kasus dugaan korupsi DID Tabanan tahun 2018 terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak pada 2018 lalu. Salah satu yang tertangkap tangan adalah Yaya Purnomo, pejabat Kemenkeu.

Yaya Purnomo diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pemerintah daerah dalam pengurusan dana dari Kementerian Keuangan. Salah satunya dalam pengurusan DID Tabanan 2018.

Dalam sidang Yaya Purnomo di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan tahun 2019 lalu terungkap adanya gratifikasi dari Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti melalui Staf Khusus Bupati Dewa Nyoman Wiratmaja.

Baca Juga:  Diperiksa KPK, Rifa Surya Masuk Daftar Tersangka dengan Eka Wiryastuti

Dugaan gratifikasi DID Tabanan ini bermula saat Bupati Tabanan saat itu, Ni Putu Eka Wiryastuti menginginkan agar Tabanan mendapatkan DID tahun 2018.

Kemudian Eka Wiryastuti memerintahkan I Dewa Nyoman Wiratmaja, staf khusus Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi, untuk menghubungi anggota BPK RI Bahrullah Akbar.

Dari Bahrullah Akbar, Dewa Wiratmaja diberikan jalur ke Yaya Purnomo yang merupakan seorang kepala seksi di Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI. Kemudian, pertemuan dan pembicaraan intens antara Dewa Wiratmaja dan Yaya Purnomo pun dilakukan. Akhirnya, Yaya minta “dana adat istiadat” atau komitmen fee sebesar 3 persen dari nilai anggaran DID yang akan diterima Tabanan.

Puncaknya adalah ketika Yaya Purnomo dan Rifa Surya (keduanya pejabat Kemenkeu) mendapat gratifikasi yang diduga dari pejabat Tabanan sebesar Rp600 juta dan dan USD55.000. Jika seluruhnya dirupiahkan setara dengan Rp1,3 miliar. Sedangkan Kabupaten Tabanan pada tahun 2018 itu mendapat DID Rp51 miliar.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/