alexametrics
26.5 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Usai Sita Aset Eks Anggota Dewan, Kejari Turunkan Tim Appraisal

TABANAN– Usai melakukan penyitaan aset terhadap rumah mewah berlantai dua milik tersangka kasus dugaan korupsi pada LPD Desa Adat Sunantaya, Kecamatan Penebel Tabanan, Senin (31/1) lalu.

Terbaru, tim Kejaksaan Negeri Tabanan kembali menurunkan tim appraisal untuk menilai aset rumah mewah milik tersangka I Gede Wayan Sutarja yang berlokasi di Perumahan Griya Multi Jadi (GMJ) Blok D, Sanggulan, Banjar Anyar Kediri Tabanan, Rabu (2/2).

Kasi Pidsus Kejari Tabanan Ida Bagus Widnyana mengatakan, pihaknya sengaja menurunkan tim appraisal independen untuk menentukan nilai aset milik  tersangka Sutarja.

Adapun selain untuk menentukan harga tanah, appraisal dilakukan untuk menentukan nilai bangunan rumah milik tersangka yang juga mantan anggota DPRD Tabanan.

“Nantinya tim appraisal yang menentukan nilainya. Soal metode apa yang digunakan dan berapa nilai aset. Tim appraisal yang membuat laporan dari hasil penelitian setelah turun,” ujarnya.

Baca Juga:  Godel Mati dengan Perut Berlubang, Ini Fakta Misterius yang Terungkap

Lebih lanjut, sebelum menurunkan tim appraisal, pihak terlebih dahulu bersurat ke tim appraisal. Setelah surat dibalas soal perkiraan estimasi biaya untuk melakukan penilaian.

Barulah disetujui Kepala Kejari Tabanan. Sehingga baru bisa turun tim appraisal ke lapangan menilai aset tersebut.

Disinggung soal kapan akan dilelang aset milik tersangka I Gede Wayan Sutarja, pihak kejari menyatakan jika lelang aset masih lama.

Menurutnya, setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan baru aset bisa dilelang.

“Aset yang dinilai tim appraisal inilah yang nanti sebagai uang pengganti atas kerugian uang negara yang dilakukan tersangka,” ungkapnya.

Pun terkait alasan belum ditahannya tersangka, Ida Bagus Widnyana menyebut tersangka sendiri sejauh ini memang sangat kooperatif terhadap perkara kasusnya.

Dalam proses penyidikan tersangka sudah memenuhi panggilan pemeriksaan. “Alasan kami belum tahan tersangka, karena masih kooperatif, tidak melarikan, tidak menghilang barang bukti. Dan sampai saat ini kedua tersangka sangat kooperatif,”pungkasnya.

Baca Juga:  Eks Wagub Sudikerta Dimiskinkan, Polda Bali Sita Tanah dan Uang

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi dana LPD Desa Sunantaya terjadi sejak 2007-2017.

Kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran. Selain oknum pengurus LPD yang ditetapkan sebagai tersangka, Sutarja yang merupakan mantan anggota DPRD Tabanan juga dijadikan tersangka.

Sutarja ditetapkan sebagai tersangka lantaran dia sebelumnya menjabat bendesa adat. Sementara tersangka lain adalah Ni Putu Eka Swandewi dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris LPD Sunantaya.

Pengumuman dua tersangka tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabanan, Ni Made Herawati, pada 9 Desember 2021.

Kerugian negara akibat perbuatan culas kedua tersangka diperkirakan sebesar Rp1,3 miliar. Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 64 KUHP ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Penyidik juga menerapkan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU yang sama. 



TABANAN– Usai melakukan penyitaan aset terhadap rumah mewah berlantai dua milik tersangka kasus dugaan korupsi pada LPD Desa Adat Sunantaya, Kecamatan Penebel Tabanan, Senin (31/1) lalu.

Terbaru, tim Kejaksaan Negeri Tabanan kembali menurunkan tim appraisal untuk menilai aset rumah mewah milik tersangka I Gede Wayan Sutarja yang berlokasi di Perumahan Griya Multi Jadi (GMJ) Blok D, Sanggulan, Banjar Anyar Kediri Tabanan, Rabu (2/2).

Kasi Pidsus Kejari Tabanan Ida Bagus Widnyana mengatakan, pihaknya sengaja menurunkan tim appraisal independen untuk menentukan nilai aset milik  tersangka Sutarja.

Adapun selain untuk menentukan harga tanah, appraisal dilakukan untuk menentukan nilai bangunan rumah milik tersangka yang juga mantan anggota DPRD Tabanan.

“Nantinya tim appraisal yang menentukan nilainya. Soal metode apa yang digunakan dan berapa nilai aset. Tim appraisal yang membuat laporan dari hasil penelitian setelah turun,” ujarnya.

Baca Juga:  Ngotot Polisikan Mujana, Margiana: Dia Sudah Mengakui, Ada Rekamannya

Lebih lanjut, sebelum menurunkan tim appraisal, pihak terlebih dahulu bersurat ke tim appraisal. Setelah surat dibalas soal perkiraan estimasi biaya untuk melakukan penilaian.

Barulah disetujui Kepala Kejari Tabanan. Sehingga baru bisa turun tim appraisal ke lapangan menilai aset tersebut.

Disinggung soal kapan akan dilelang aset milik tersangka I Gede Wayan Sutarja, pihak kejari menyatakan jika lelang aset masih lama.

Menurutnya, setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan baru aset bisa dilelang.

“Aset yang dinilai tim appraisal inilah yang nanti sebagai uang pengganti atas kerugian uang negara yang dilakukan tersangka,” ungkapnya.

Pun terkait alasan belum ditahannya tersangka, Ida Bagus Widnyana menyebut tersangka sendiri sejauh ini memang sangat kooperatif terhadap perkara kasusnya.

Dalam proses penyidikan tersangka sudah memenuhi panggilan pemeriksaan. “Alasan kami belum tahan tersangka, karena masih kooperatif, tidak melarikan, tidak menghilang barang bukti. Dan sampai saat ini kedua tersangka sangat kooperatif,”pungkasnya.

Baca Juga:  Kepala AWK Kena Sontok, Komentar Netizen: Ampun Bang Jago

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi dana LPD Desa Sunantaya terjadi sejak 2007-2017.

Kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran. Selain oknum pengurus LPD yang ditetapkan sebagai tersangka, Sutarja yang merupakan mantan anggota DPRD Tabanan juga dijadikan tersangka.

Sutarja ditetapkan sebagai tersangka lantaran dia sebelumnya menjabat bendesa adat. Sementara tersangka lain adalah Ni Putu Eka Swandewi dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris LPD Sunantaya.

Pengumuman dua tersangka tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabanan, Ni Made Herawati, pada 9 Desember 2021.

Kerugian negara akibat perbuatan culas kedua tersangka diperkirakan sebesar Rp1,3 miliar. Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 64 KUHP ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Penyidik juga menerapkan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU yang sama. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/