alexametrics
25.4 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Tujuh Tim Verifikasi PNPM Rendang Ikut Rugikan Negara Rp1,9 Miliar

DENPASAR – Sidang dugaan korupsi berjamaah di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Rendang, Karangasem terus bergulir. Setelah menghukum 3 orang, kini jaksa penuntut umum mengajukan 7 orang lagi yang merupakan tim verifikasi menjadi pesakitan lantaran ikut serta terjadinya korupsi yang merugikan negara sekitar Rp1,9 miliar.

 

Diketahui, sebelumnya 3 orang sudah menjadi terpidana kasus korupsi PNPM Kecamatan Rendang. Tiga orang itu adalah ketua UPK PNPM Rendang, I Wayan Sukertia (putusan banding 1,5 tahun penjara dari sebelumnya 2 tahun penjara) dan pembuat kelompok simpan pinjam peremuan (SPP) fiktif Ni Ketut Wartini (6 tahun penjara) dan Ni Wayan Murniati (5 tahun penjara).

 

Sidang dengan tujuh terdakwa telah digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar belum lama ini. Dalam sidang secara online (daring) ini terungkap fakta kasus penyelewengan dana bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

 

Tujuh orang terdakwa sebagai tim verifikasi ternyata tidak pernah melakukan verifikasi faktual ke lapangan terhadap kelompok penerima bantuan. Walhasil, dana tidak pernah sampai kepada orang yang berhak menerima.

- Advertisement -

 

Tujuh terdakwa tersebut adalah I Wayan Sukarta, 51, (ketua tim verifikasi di UPK Kecamatan Rendang); I Wayan Suwita, 53, (anggota tim verifikasi); Ni Nyoman Wiastuti, 47, (anggota tim verifikasi); dan Ni Luh Suryani, 53, (anggota tim verifikasi). Mereka berempat disidang dalam satu berkas.

 

Sedangkan berkas lain terdiri dari terdakwa Ni Nengah Sutami, 51; Ni Luh Ade Budiyawati, 44; dan I Made Gunarta, 47. Ketiganya adalah anggota tim verifikasi yang bekerja sebagai petani.

 

Dalam dakwaan JPU Putu Oka Surya Atmaja dkk diungkapkan, para terdakwa selaku tim verifikasi diangkat berdasar SK Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang tanggal 29 Februari 2016.

 

“Para terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya sebesar Rp500 ribu yang bersumber dari dana APBN,” jelas Oka kepada radarbali.id, Senin (3/1).

Baca Juga:  Warga Menduga, Kuburan Bayi Baru Dua Hari

 

Namun, dalam menjalankan tugasnya, para terdakwa tidak memeriksa kelengkapan dokumen usulan pinjaman. Para terdakwa juga tidak melakukan observasi kesesuaian proposal yang diajukan masing-masing kelompok SPP dengan fakta di lapangan. Sudah digaji negara, namun para terdakwa ini tidak becus dalam bekerja.

 

“Perbuatan para terdakwa tersebut memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp1,9 miliar,” beber jaksa yang juga Kasi Datun Kejari Karangasem itu.

 

Kerugian negara tersebut sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Dijelaskan Oka, perbuatan para terdakwa dilakukan sejak 2014-2016. Saat itu masyarakat Desa Pempatan dan Desa Besakih, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN, Bantuan tersebut disalurkan melalui PNPM-MP.

 

Dana tersebut ditujukan kepada masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Untuk dapat menyalurkan dana bantuan tersebut dibentuklah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang membawahi seluruh kegiatan di Kecamatan Rendang oleh BKAD Kecamatan Rendang.

 

Bersama saksi ketua UPK PNPM Rendang, I Wayan Sukertia, Ni Ketut Wartini, dan Ni Wayan Murniati beberapa kali mengajukan proposal pinjaman dana bantuan Kelompok SPP ke UPK Kecamatan Rendang, sehingga dilakukan pengumpulan masyarakat.

 

Saksi Wartini dan Murniati menyebut masyarakat yang berkumpul tersebut adalah anggota dari kelompok SPP di Desa Pempatan dan Desa Besakih.

 

“Namun, setiap kali para terdakwa datang ke lokasi, para terdakwa tidak pernah menemukan adanya papan nama dari Kelompok SPP yang akan diverifikasi tersebut,” tegas Oka.

 

Beberapa kali melakukan verifikasi, para terdakwa hanya menanyakan kepada seluruh orang yang dihadirkan perihal keanggotaan mereka dalam Kelompok SPP. Warga selalu mengakui benar ikut dalam kelompok SPP tersebut dan akan meminjam uang ke UPK Rendang.

Baca Juga:  Tewas Hanyut di Tukad Titis, Polisi Duga Dadong Weris Terpeleset

 

Sehingga para perdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan tidak mengecek satu persatu terhadap kebenaran nama anggota Kelompok SPP, ataupun kebenaran Kelompok SPP yang telah berkumpul tersebut.

 

Bahkan, dalam beberapa kali turun ke lapangan, para terdakwa tidak pernah mengecek secara mendetail terhadap kecocokan KTP orang-orang yang tercatat dalam proposal yang telah diajukan.

 

“Selain itu, terdakwa tidak melakukan pengecekan langsung ke tempat usaha yang disebutkan dalam proposal masing-masing Kelompok SPP tersebut,” papar jaksa yang sebelumnya bertugas di Kejari Karangasem itu.

 

Para terdakwa hanya melakukan verifikasi berdasarkan pengakuan lisan saja dari orang-orang yang dihadirkan oleh saksi Wartini dan Murniati. Akibat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh para terdakwa, seluruh proposal yang diajukan saksi Sukertia, Wartini, dan saksi Murniati memiliki hasil verifikasi sesuai dan layak untuk menerima bantuan.

Total ada 19 kelompok penerima. Dikarenakan adanya kemacetan dalam pembayaran kredit PNPM-MP, dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas UPK Kecamatan Rendang. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa seluruh dana tersebut tidak ada yang digunakan untuk kegiatan Kelompok SPP yang mengajukan proposal.

 

Dana juga tidak sampai kepada pihak yang nama-namanya tercatat dalam proposal Kelompok SPP. Ternyata kelompok-kepompok itu fiktif belaka yang dibentuk Wartini dan Murniati.

 

“Dana digunakan sendiri oleh saksi Wartini dan Murniati untuk membayar cicilan utang di UPK sebelumnya,” beber Oka.

 

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan subsider Pasal 3 UU yang sama.

 

Saksi yang dipimpin hakim Heriyanti itu akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan eksepsi dari tim penasihat hukum.

- Advertisement -

DENPASAR – Sidang dugaan korupsi berjamaah di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Rendang, Karangasem terus bergulir. Setelah menghukum 3 orang, kini jaksa penuntut umum mengajukan 7 orang lagi yang merupakan tim verifikasi menjadi pesakitan lantaran ikut serta terjadinya korupsi yang merugikan negara sekitar Rp1,9 miliar.

 

Diketahui, sebelumnya 3 orang sudah menjadi terpidana kasus korupsi PNPM Kecamatan Rendang. Tiga orang itu adalah ketua UPK PNPM Rendang, I Wayan Sukertia (putusan banding 1,5 tahun penjara dari sebelumnya 2 tahun penjara) dan pembuat kelompok simpan pinjam peremuan (SPP) fiktif Ni Ketut Wartini (6 tahun penjara) dan Ni Wayan Murniati (5 tahun penjara).

 

Sidang dengan tujuh terdakwa telah digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar belum lama ini. Dalam sidang secara online (daring) ini terungkap fakta kasus penyelewengan dana bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

 

Tujuh orang terdakwa sebagai tim verifikasi ternyata tidak pernah melakukan verifikasi faktual ke lapangan terhadap kelompok penerima bantuan. Walhasil, dana tidak pernah sampai kepada orang yang berhak menerima.

 

Tujuh terdakwa tersebut adalah I Wayan Sukarta, 51, (ketua tim verifikasi di UPK Kecamatan Rendang); I Wayan Suwita, 53, (anggota tim verifikasi); Ni Nyoman Wiastuti, 47, (anggota tim verifikasi); dan Ni Luh Suryani, 53, (anggota tim verifikasi). Mereka berempat disidang dalam satu berkas.

 

Sedangkan berkas lain terdiri dari terdakwa Ni Nengah Sutami, 51; Ni Luh Ade Budiyawati, 44; dan I Made Gunarta, 47. Ketiganya adalah anggota tim verifikasi yang bekerja sebagai petani.

 

Dalam dakwaan JPU Putu Oka Surya Atmaja dkk diungkapkan, para terdakwa selaku tim verifikasi diangkat berdasar SK Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Rendang tanggal 29 Februari 2016.

 

“Para terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya sebesar Rp500 ribu yang bersumber dari dana APBN,” jelas Oka kepada radarbali.id, Senin (3/1).

Baca Juga:  Pohon Aren Tumbang Timpa Dapur dan Bangunan Pelinggih

 

Namun, dalam menjalankan tugasnya, para terdakwa tidak memeriksa kelengkapan dokumen usulan pinjaman. Para terdakwa juga tidak melakukan observasi kesesuaian proposal yang diajukan masing-masing kelompok SPP dengan fakta di lapangan. Sudah digaji negara, namun para terdakwa ini tidak becus dalam bekerja.

 

“Perbuatan para terdakwa tersebut memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp1,9 miliar,” beber jaksa yang juga Kasi Datun Kejari Karangasem itu.

 

Kerugian negara tersebut sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Dijelaskan Oka, perbuatan para terdakwa dilakukan sejak 2014-2016. Saat itu masyarakat Desa Pempatan dan Desa Besakih, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN, Bantuan tersebut disalurkan melalui PNPM-MP.

 

Dana tersebut ditujukan kepada masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Untuk dapat menyalurkan dana bantuan tersebut dibentuklah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang membawahi seluruh kegiatan di Kecamatan Rendang oleh BKAD Kecamatan Rendang.

 

Bersama saksi ketua UPK PNPM Rendang, I Wayan Sukertia, Ni Ketut Wartini, dan Ni Wayan Murniati beberapa kali mengajukan proposal pinjaman dana bantuan Kelompok SPP ke UPK Kecamatan Rendang, sehingga dilakukan pengumpulan masyarakat.

 

Saksi Wartini dan Murniati menyebut masyarakat yang berkumpul tersebut adalah anggota dari kelompok SPP di Desa Pempatan dan Desa Besakih.

 

“Namun, setiap kali para terdakwa datang ke lokasi, para terdakwa tidak pernah menemukan adanya papan nama dari Kelompok SPP yang akan diverifikasi tersebut,” tegas Oka.

 

Beberapa kali melakukan verifikasi, para terdakwa hanya menanyakan kepada seluruh orang yang dihadirkan perihal keanggotaan mereka dalam Kelompok SPP. Warga selalu mengakui benar ikut dalam kelompok SPP tersebut dan akan meminjam uang ke UPK Rendang.

Baca Juga:  Salut! Organisasi Pemuda di Karangasem Galang Donasi Untuk NTT

 

Sehingga para perdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan tidak mengecek satu persatu terhadap kebenaran nama anggota Kelompok SPP, ataupun kebenaran Kelompok SPP yang telah berkumpul tersebut.

 

Bahkan, dalam beberapa kali turun ke lapangan, para terdakwa tidak pernah mengecek secara mendetail terhadap kecocokan KTP orang-orang yang tercatat dalam proposal yang telah diajukan.

 

“Selain itu, terdakwa tidak melakukan pengecekan langsung ke tempat usaha yang disebutkan dalam proposal masing-masing Kelompok SPP tersebut,” papar jaksa yang sebelumnya bertugas di Kejari Karangasem itu.

 

Para terdakwa hanya melakukan verifikasi berdasarkan pengakuan lisan saja dari orang-orang yang dihadirkan oleh saksi Wartini dan Murniati. Akibat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh para terdakwa, seluruh proposal yang diajukan saksi Sukertia, Wartini, dan saksi Murniati memiliki hasil verifikasi sesuai dan layak untuk menerima bantuan.

Total ada 19 kelompok penerima. Dikarenakan adanya kemacetan dalam pembayaran kredit PNPM-MP, dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas UPK Kecamatan Rendang. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa seluruh dana tersebut tidak ada yang digunakan untuk kegiatan Kelompok SPP yang mengajukan proposal.

 

Dana juga tidak sampai kepada pihak yang nama-namanya tercatat dalam proposal Kelompok SPP. Ternyata kelompok-kepompok itu fiktif belaka yang dibentuk Wartini dan Murniati.

 

“Dana digunakan sendiri oleh saksi Wartini dan Murniati untuk membayar cicilan utang di UPK sebelumnya,” beber Oka.

 

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan subsider Pasal 3 UU yang sama.

 

Saksi yang dipimpin hakim Heriyanti itu akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan eksepsi dari tim penasihat hukum.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/