alexametrics
25.4 C
Denpasar
Wednesday, August 10, 2022

BPKP Larang Wartawan Foto Gedung Tempat Pemeriksaan Pejabat Tabanan

DENPASAR – Keanehan terjadi saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap belasan pejabat OPD, DPRD Tabanan dan rekanan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali, Jumat (4/2). Sebab, wartawan yang mendekat ke kantor itu pun dilarang memfoto gedung kantor BPKP Bali.

Kejadian konyol itu terjadi saat wartawan radarbali.id mendatangi Kantor BPKP Bali di Jalan Tantular, Renon, Denpasar, Jumat (4/2). Saat radarbali.id datang ke gedung tersebut memang tak dijaga terlalu ketat, namun pihak petugas BPKP melarang radarbali.id hanya untuk sekadar mengambil foto Gedung.

 

“Dilarang mengambil foto,” ujar petugas BPKP Bali.

 

Namun, tak ada penjelasan terkait pelarangan tersebut. Lucunya, justru petugas tersebut yang memfoto balik jurnalis di lapangan.

 

Meski dilarang memfoto, radarbali.id tetap masih bisa mencuri-curi foto gedung tersebut. Apalagi, gedung tersebut adalah gedung pemerintah yang dibangun dari uang rakyat.

 

Terkait kasus pemeriksaan yang dilakukan KPK, petugas BPKP Provinsi Bali mengaku hanya diminta untuk menyiapkan ruangan saja.

Baca Juga:  Polda Bongkar Borok Mantan Wagub Bali Sudikerta

 

Petugas BPKP Provinsi Bali yang menemui radarbali.id di halaman depan gedung pun tak bisa memberikan komentar banyak. Sebab, hal ini dikatakannya merupakan wewenang dari KPK pusat.

 

Di sisi lain, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sebelumnya menyampaikan Jumat (4/2) ini KPK memang melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam kegiatan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali.

 

“Saat ini tim penyidik masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti.

Kami pastikan setelah penyidikan cukup, kami akan sampaikan kontruksi utuh perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ali Fikri pada Jumat (4/2/2022).

 

Adapun sejumlah nama yang diperiksa. Mereka adalah I Made Yudiana (mantan Kadis PU), I Made Meliani (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2019), I Made Puniarta ( Direktur PT Dayu), I Made Sujana Erawan (Mantan PLH Sekda Pemkab Karangasem).

 

Selanjutnya ada Ni Made Wasasih (Kasubid Kasda Pemkab Tabanan), I Ketut Suwita (Ajudan Bupati), Ida Bagus Wiratmaja (Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kab. Tabanan).

Baca Juga:  Jaksa KPK Singgung Fee Proyek di Tabanan

 

I Made Sukada (Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan tahun 2016-2017), I Made Sumerta Yasa (Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tabanan tahun 2017), I Putu Eka Putra Cahyadi (Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2016 / Anggota Banggar DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2014).

 

Lanjutnya, ada Dewa Ayu Budiarti (Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip), Ni Made Maharini (Direksi CV. Panugrah), I Nyoman Ely Krisnawati (Direksi CV. Kerang Mutiara Utama) dan I Nyoman Yupi Astika (Direktur CV. Nitra Sakti).

 

Sebelumnya, Ali Fikri juga meminta publik untuk terus memantau perkembangan penyidikan KPK dalam perkara dugaan korupsi DID Tabanan tahun 2018.

“Kami harap publik terus memantau perkembangan kegiatan ini sebagai wujud transparansi kami sekaligus upaya pelibatan masyarakat dalam setiap kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK,” tegas Ali Fikri 8 November 2021.



DENPASAR – Keanehan terjadi saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap belasan pejabat OPD, DPRD Tabanan dan rekanan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali, Jumat (4/2). Sebab, wartawan yang mendekat ke kantor itu pun dilarang memfoto gedung kantor BPKP Bali.

Kejadian konyol itu terjadi saat wartawan radarbali.id mendatangi Kantor BPKP Bali di Jalan Tantular, Renon, Denpasar, Jumat (4/2). Saat radarbali.id datang ke gedung tersebut memang tak dijaga terlalu ketat, namun pihak petugas BPKP melarang radarbali.id hanya untuk sekadar mengambil foto Gedung.

 

“Dilarang mengambil foto,” ujar petugas BPKP Bali.

 

Namun, tak ada penjelasan terkait pelarangan tersebut. Lucunya, justru petugas tersebut yang memfoto balik jurnalis di lapangan.

 

Meski dilarang memfoto, radarbali.id tetap masih bisa mencuri-curi foto gedung tersebut. Apalagi, gedung tersebut adalah gedung pemerintah yang dibangun dari uang rakyat.

 

Terkait kasus pemeriksaan yang dilakukan KPK, petugas BPKP Provinsi Bali mengaku hanya diminta untuk menyiapkan ruangan saja.

Baca Juga:  Tersangka Korupsi DID Tabanan Bisa Bernasib Seperti Aziz Syamsuddin

 

Petugas BPKP Provinsi Bali yang menemui radarbali.id di halaman depan gedung pun tak bisa memberikan komentar banyak. Sebab, hal ini dikatakannya merupakan wewenang dari KPK pusat.

 

Di sisi lain, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sebelumnya menyampaikan Jumat (4/2) ini KPK memang melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam kegiatan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali.

 

“Saat ini tim penyidik masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti.

Kami pastikan setelah penyidikan cukup, kami akan sampaikan kontruksi utuh perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ali Fikri pada Jumat (4/2/2022).

 

Adapun sejumlah nama yang diperiksa. Mereka adalah I Made Yudiana (mantan Kadis PU), I Made Meliani (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2019), I Made Puniarta ( Direktur PT Dayu), I Made Sujana Erawan (Mantan PLH Sekda Pemkab Karangasem).

 

Selanjutnya ada Ni Made Wasasih (Kasubid Kasda Pemkab Tabanan), I Ketut Suwita (Ajudan Bupati), Ida Bagus Wiratmaja (Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kab. Tabanan).

Baca Juga:  Polda Bongkar Borok Mantan Wagub Bali Sudikerta

 

I Made Sukada (Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan tahun 2016-2017), I Made Sumerta Yasa (Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tabanan tahun 2017), I Putu Eka Putra Cahyadi (Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2016 / Anggota Banggar DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2014).

 

Lanjutnya, ada Dewa Ayu Budiarti (Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip), Ni Made Maharini (Direksi CV. Panugrah), I Nyoman Ely Krisnawati (Direksi CV. Kerang Mutiara Utama) dan I Nyoman Yupi Astika (Direktur CV. Nitra Sakti).

 

Sebelumnya, Ali Fikri juga meminta publik untuk terus memantau perkembangan penyidikan KPK dalam perkara dugaan korupsi DID Tabanan tahun 2018.

“Kami harap publik terus memantau perkembangan kegiatan ini sebagai wujud transparansi kami sekaligus upaya pelibatan masyarakat dalam setiap kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK,” tegas Ali Fikri 8 November 2021.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/