alexametrics
25.4 C
Denpasar
Wednesday, August 10, 2022

Diperiksa, KPK RI Ungkap Peranan Saksi Dugaan Suap DID Tabanan

DENPASAR – Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri membeberkan peranan para saksi yang diperiksa tim penyidik KPK di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bali di Renon, Denpasar pada Jumat (4/2/2022)

 

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada radarbali.id, KPK RI membagi peranan para saksi yang dipanggil hari ini dalam kasus dugaan suap Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan tahun 2018 itu.

 

Dijelaskan, tim penyidik telah memeriksa I Made Meliani (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2019), I Putu Eka Putra Cahyadi (Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2016 / Anggota Banggar DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2014).

 

I Made Yudiana (Mantan Kadis PU), I Made Sujana Erawan (Mantan PLH Sekda Pemkab Karangasem), Ni Made Wasasih (Kasubid Kasda Pemkab Tabanan), Ida Bagus Wiratmaja (Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kab. Tabanan).

 

I Made Sukada (Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan tahun 2016-2017), I Made Sumerta Yasa (Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tabanan tahun 2017), Dewa Ayu Budiarti (Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip) dan I Ketut Suwita (Ajudan Bupati).

Baca Juga:  Dieksekusi, Pemilik Hotel White Rose Kuta Ancam Laporkan KPN ke KPK

 

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain dengan diajukannya proposal untuk mendapatkan dana DID disertai usulan penggunaannya dimana diduga ada aliran sejumlah uang untuk pengurusan dana DID dimaksud,” ujar Ali Fikri.

 

Selanjutnya, Tim Penyidik KPK juga memeriksa Nima De Maharini (Direktris CV Panugrah), I Nyoman Yupi Astika (Direktur CV. Nitra Sakti) dan I Made Purniarta (Direktur PT Dayu).

 

“Ketiga saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait kegiatan proyek yang dikerjakan oleh perusahaan para saksi yang dananya berasal dari dana DID,” ujarnya.

 

Dari 14 saksi yang diperiksa, hanya satu saksi yang tidak hadir. Yakni Ni Nyoman Nyoman Ely Krisnawati selaku Direktris CV. Kerang Mutiara Utama. Untuk itu dilakukan dilakukan penjadwalan ulang kembali.

 

Sebelumnya diberitakan bahwa terungkapnya dugaan gratifikasi dari Bupati Tabanan kepada pejabat Kemenkeu dalam pengurusan DID tahun 2018 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak. Di antaranya adalah Yaya Purnomo, pejabat Kemenkeu.

Baca Juga:  Diawali Wikwik di Penginapan, Ini Awal Mula Kasus Video Mesum Terkuak

 

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan tahun 2019 lalu terungkap dugaan gratifikasi ini berawal ketika Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menginginkan agar Tabanan mendapatkan DID tahun 2018.

Kemudian Eka Wiryastuti memerintahkan I Dewa Nyoman Wiratmaja, staf khusus Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi, untuk menghubungi anggota BPK RI Bahrullah Akbar.

 

Dari Bahrullah Akbar, Dewa Wiratmaja diberikan jalur ke Yaya Purnomo di Kemenkeu. Kemudian, pertemuan dan pembicaraan intens antara Dewa Wiratmaja dan Yaya Purnomo pun dilakukan. Akhirnya, Yaya minta “dana adat istiadat” sebesar 3 persen dari nilai anggaran DID yang akan diterima Tabanan.

 

Akhirnya Yaya dan Rifa Surya (pejabat Kemenkeu) pun mendapat gratifikasi diduga dari pejabat Tabanan Rp600 juta dan dan USD55.000. Jika seluruhnya dirupiahkan setara dengan Rp1,3 miliar.

Sedangkan Kabupaten Tabanan pada tahun 2018 itu mendapat DID Rp51 miliar. Dana itu dipakai untuk sejumlah proyek atau kegiatan, di antaranya pada bidang infrastuktur, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan lainnya. 



DENPASAR – Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri membeberkan peranan para saksi yang diperiksa tim penyidik KPK di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bali di Renon, Denpasar pada Jumat (4/2/2022)

 

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada radarbali.id, KPK RI membagi peranan para saksi yang dipanggil hari ini dalam kasus dugaan suap Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan tahun 2018 itu.

 

Dijelaskan, tim penyidik telah memeriksa I Made Meliani (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2019), I Putu Eka Putra Cahyadi (Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2016 / Anggota Banggar DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2014).

 

I Made Yudiana (Mantan Kadis PU), I Made Sujana Erawan (Mantan PLH Sekda Pemkab Karangasem), Ni Made Wasasih (Kasubid Kasda Pemkab Tabanan), Ida Bagus Wiratmaja (Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kab. Tabanan).

 

I Made Sukada (Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan tahun 2016-2017), I Made Sumerta Yasa (Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tabanan tahun 2017), Dewa Ayu Budiarti (Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip) dan I Ketut Suwita (Ajudan Bupati).

Baca Juga:  Bapak "Kamus APBN" Beberkan Aturan DID 2018 Kabupaten Tabanan di KPK

 

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain dengan diajukannya proposal untuk mendapatkan dana DID disertai usulan penggunaannya dimana diduga ada aliran sejumlah uang untuk pengurusan dana DID dimaksud,” ujar Ali Fikri.

 

Selanjutnya, Tim Penyidik KPK juga memeriksa Nima De Maharini (Direktris CV Panugrah), I Nyoman Yupi Astika (Direktur CV. Nitra Sakti) dan I Made Purniarta (Direktur PT Dayu).

 

“Ketiga saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait kegiatan proyek yang dikerjakan oleh perusahaan para saksi yang dananya berasal dari dana DID,” ujarnya.

 

Dari 14 saksi yang diperiksa, hanya satu saksi yang tidak hadir. Yakni Ni Nyoman Nyoman Ely Krisnawati selaku Direktris CV. Kerang Mutiara Utama. Untuk itu dilakukan dilakukan penjadwalan ulang kembali.

 

Sebelumnya diberitakan bahwa terungkapnya dugaan gratifikasi dari Bupati Tabanan kepada pejabat Kemenkeu dalam pengurusan DID tahun 2018 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak. Di antaranya adalah Yaya Purnomo, pejabat Kemenkeu.

Baca Juga:  Dieksekusi, Pemilik Hotel White Rose Kuta Ancam Laporkan KPN ke KPK

 

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan tahun 2019 lalu terungkap dugaan gratifikasi ini berawal ketika Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menginginkan agar Tabanan mendapatkan DID tahun 2018.

Kemudian Eka Wiryastuti memerintahkan I Dewa Nyoman Wiratmaja, staf khusus Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi, untuk menghubungi anggota BPK RI Bahrullah Akbar.

 

Dari Bahrullah Akbar, Dewa Wiratmaja diberikan jalur ke Yaya Purnomo di Kemenkeu. Kemudian, pertemuan dan pembicaraan intens antara Dewa Wiratmaja dan Yaya Purnomo pun dilakukan. Akhirnya, Yaya minta “dana adat istiadat” sebesar 3 persen dari nilai anggaran DID yang akan diterima Tabanan.

 

Akhirnya Yaya dan Rifa Surya (pejabat Kemenkeu) pun mendapat gratifikasi diduga dari pejabat Tabanan Rp600 juta dan dan USD55.000. Jika seluruhnya dirupiahkan setara dengan Rp1,3 miliar.

Sedangkan Kabupaten Tabanan pada tahun 2018 itu mendapat DID Rp51 miliar. Dana itu dipakai untuk sejumlah proyek atau kegiatan, di antaranya pada bidang infrastuktur, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan lainnya. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/