alexametrics
25.4 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

JPU Kembali Perpanjang Masa Penahanan Enam Oknum Pejabat Dispar

SINGARAJA– Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng kembali memperpanjang masa penahanan bagi para tersangka kasus dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor pariwisata.

Berdasarkan catatan Jawa Pos Radar Bali, ada enam orang tersangka yang masa penahanannya akan berakhir pada sabtu (17/4) mendatang.

Sementara seorang tersangka lainnya baru akan berakhir masa penahanannya pada Selasa (27/4).

Jaksa penyidik disebut akan mengajukan surat pada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Singaraja untuk memperpanjang masa penahanan para tersangka pada siang ini (6/4).

“Permohonan perpanjangan penahanan akan diajukan pada pengadilan untuk 30 hari mendatang. Mengingat sisa batas waktu penahanannya tinggal sedikit. Sekaligus mengantisipasi kalau-kalau ada petunjuk tambahan dari penuntut umum,” kata Kasi Intel Kejari Buleleng A.A. Jayalantara saat ditemui, Senin (5/4).

Menurut Jayalantara, JPU masih melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas secara marathon. JPU masih memiliki waktu hingga Senin (12/4) mendatang untuk pemeriksaan berkas.

Selain itu, JPU juga sedang melakukan pemeriksaan secara detail terkait berkas-berkas formil dan materiil yang ada dalam berkas penyidikan.

Ia pun tak menampik berkas yang dipelajari oleh JPU cukup banyak. Karena dibagi dalam 6 berkas perkara.

Masing-masing berkas memiliki ketebalan lebih dari seribu lembar. “Ya makanya JPU bekerja marathon juga. Mudah-mudahan saja lancar, sehingga bisa segera dilakukan pelimpahan,” katanya.

Baca Juga:  Retas Akun IG Orang, Tipu Banyak Korban, Ini Karma Yang Diterima TSK

Lebih lanjut Jayalantara mengatakan, penyidik sengaja memecah berkas menjadi 6 perkara.

Sebab lokasi dan waktu pelaksanaan tindak pidana terbeda-beda. Program kegiatan yang dijadikan objek korupsi juga berbeda-beda. Sehingga berkas harus dipecah.

“Memang inisiatornya ada satu orang. Pejabat yang eselon II ini. Inisiatif itu disampaikan dalam rapat, kemudian diterjemahkan dalam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh eselon II dan eselon III ini. Jadi mereka tahu dan sadar bahwa ada penyelewengan dalam program kegiatan tersebut,” tegas Jayalantara.

Dalam kegiatan tersebut, para pejabat menerima aliran dana yang berbeda. Pejabat eselon II disebut menerima dana sekitar Rp 100 juta, pejabat eselon IIIa menerima aliran dana Rp 27 juta, pejabat eselon IIIb menerima aliran dana Rp 4 juta, sedangkan pejabat eselon IV menerima aliran dana antara Rp 4 juta sampai Rp 6 juta.

“Itu yang sudah diterima ya. Karena ada uang sebanyak Rp 200 juta yang akan dibagikan. Tapi karena kasusnya sudah mencuat, akhirnya tidak jadi dibagikan. Belum lagi uang yang ada di rekanan, dan uang itu rencananya akan dibagi-bagi juga,” tukas Jayalantara.

Baca Juga:  Kawanan Monyet Serbu Perkebunan Warga Payangan, Gianyar

Penyidik pada Kejari Buleleng memperkirakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 738.008.778. Sementara dana yang telah diamankan penyidik mencapai Rp 616.360.900.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Buleleng membongkar dugaan tindak pidana korupsi dalam program Buleleng Explore dan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan. Penyidik telah menetapkan 8 orang tersangka yang terseret dalam perkara tersebut.

Mereka adalah  Made Sudama Diana, Nyoman Ayu Wiratini, I Nyoman Gede Gunawan, Putu Budiani, I Gusti Ayu Maheri Agung, Nyoman Sempiden, Kadek Widiastra, serta Putu Sudarsana. Seluruhnya adalah pejabat pada Dinas Pariwisata Buleleng. Mereka ditahan pada dua lokasi berbeda. Tersangka pria ditahan di Rutan Mapolres Buleleng, sementara tersangka wanita ditahan di Mapolsek Sawan Singaraja.

Salah seorang tersangka, Nyoman Gede Gunawan melalui kuasa hukumnya Gede Suryadilaga menyebut tindak pidana korupsi itu dilakukan atas instruksi dari pimpinan para tersangka di Dispar Buleleng. Saat itu Kadis Pariwisata non aktif meminta agar para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memerhatikan kesejahteraan staf. Mereka juga diminta menyiapkan dana taktis untuk operasional internal dinas.

- Advertisement -
- Advertisement -

SINGARAJA– Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng kembali memperpanjang masa penahanan bagi para tersangka kasus dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor pariwisata.

Berdasarkan catatan Jawa Pos Radar Bali, ada enam orang tersangka yang masa penahanannya akan berakhir pada sabtu (17/4) mendatang.

Sementara seorang tersangka lainnya baru akan berakhir masa penahanannya pada Selasa (27/4).


Jaksa penyidik disebut akan mengajukan surat pada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Singaraja untuk memperpanjang masa penahanan para tersangka pada siang ini (6/4).

“Permohonan perpanjangan penahanan akan diajukan pada pengadilan untuk 30 hari mendatang. Mengingat sisa batas waktu penahanannya tinggal sedikit. Sekaligus mengantisipasi kalau-kalau ada petunjuk tambahan dari penuntut umum,” kata Kasi Intel Kejari Buleleng A.A. Jayalantara saat ditemui, Senin (5/4).

Menurut Jayalantara, JPU masih melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas secara marathon. JPU masih memiliki waktu hingga Senin (12/4) mendatang untuk pemeriksaan berkas.

Selain itu, JPU juga sedang melakukan pemeriksaan secara detail terkait berkas-berkas formil dan materiil yang ada dalam berkas penyidikan.

Ia pun tak menampik berkas yang dipelajari oleh JPU cukup banyak. Karena dibagi dalam 6 berkas perkara.

Masing-masing berkas memiliki ketebalan lebih dari seribu lembar. “Ya makanya JPU bekerja marathon juga. Mudah-mudahan saja lancar, sehingga bisa segera dilakukan pelimpahan,” katanya.

Baca Juga:  KLIR! Saling Pandang Korban & Menantu Jadi Alasan Arca Dkk Main Jotos

Lebih lanjut Jayalantara mengatakan, penyidik sengaja memecah berkas menjadi 6 perkara.

Sebab lokasi dan waktu pelaksanaan tindak pidana terbeda-beda. Program kegiatan yang dijadikan objek korupsi juga berbeda-beda. Sehingga berkas harus dipecah.

“Memang inisiatornya ada satu orang. Pejabat yang eselon II ini. Inisiatif itu disampaikan dalam rapat, kemudian diterjemahkan dalam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh eselon II dan eselon III ini. Jadi mereka tahu dan sadar bahwa ada penyelewengan dalam program kegiatan tersebut,” tegas Jayalantara.

Dalam kegiatan tersebut, para pejabat menerima aliran dana yang berbeda. Pejabat eselon II disebut menerima dana sekitar Rp 100 juta, pejabat eselon IIIa menerima aliran dana Rp 27 juta, pejabat eselon IIIb menerima aliran dana Rp 4 juta, sedangkan pejabat eselon IV menerima aliran dana antara Rp 4 juta sampai Rp 6 juta.

“Itu yang sudah diterima ya. Karena ada uang sebanyak Rp 200 juta yang akan dibagikan. Tapi karena kasusnya sudah mencuat, akhirnya tidak jadi dibagikan. Belum lagi uang yang ada di rekanan, dan uang itu rencananya akan dibagi-bagi juga,” tukas Jayalantara.

Baca Juga:  Tangan Diborgol, Kasus P21, Alit Ketek Janji Bongkar di Pengadilan

Penyidik pada Kejari Buleleng memperkirakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 738.008.778. Sementara dana yang telah diamankan penyidik mencapai Rp 616.360.900.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Buleleng membongkar dugaan tindak pidana korupsi dalam program Buleleng Explore dan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan. Penyidik telah menetapkan 8 orang tersangka yang terseret dalam perkara tersebut.

Mereka adalah  Made Sudama Diana, Nyoman Ayu Wiratini, I Nyoman Gede Gunawan, Putu Budiani, I Gusti Ayu Maheri Agung, Nyoman Sempiden, Kadek Widiastra, serta Putu Sudarsana. Seluruhnya adalah pejabat pada Dinas Pariwisata Buleleng. Mereka ditahan pada dua lokasi berbeda. Tersangka pria ditahan di Rutan Mapolres Buleleng, sementara tersangka wanita ditahan di Mapolsek Sawan Singaraja.

Salah seorang tersangka, Nyoman Gede Gunawan melalui kuasa hukumnya Gede Suryadilaga menyebut tindak pidana korupsi itu dilakukan atas instruksi dari pimpinan para tersangka di Dispar Buleleng. Saat itu Kadis Pariwisata non aktif meminta agar para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memerhatikan kesejahteraan staf. Mereka juga diminta menyiapkan dana taktis untuk operasional internal dinas.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/