alexametrics
27.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Kejari Denpasar Selidiki Dugaan Penyimpangan Dana LPD Serangan

DENPASAR– Kejari Denpasar tengah memproses laporan dugaan penyelewengan/penyimpangan dana di LPD Desa Adat Serangan, Denpasar Selatan.

 

Langkah Kejari Denpasar, ini setelah adanya laporan masuk dari masyarakat ke Kejati Bali.

 

Karena lokasi kejadian di Denpasar, maka perkara dibawa ke Kejari Denpasar.

 

Adanya laporan tersebut dibenarkan Kasi Intel Kejari Denpasar, Kadek Hari Supriadi.

 

“Sudah masuk ke kami dan kami sedang melakukan pengkajian terhadap laporan tersebut,” ujar Hari, Rabu (5/5).

 

Dijelaskan Hari, pihaknya belum bisa membeberkan lebih lanjut karena saat ini masih dalam tahap penyelidikan intelijen.

 

“Yang jelas sedang kami kaji,” tukasnya.

 

Sementara itu, informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bali, kisruh di LPD Desa Adat Serangan mencapai puncaknya pada Oktober 2020, di mana LPD saat itu ditutup dan hingga kini belum beroperasi.

 

Walhasil, masyarakat yang merasa dirugikan karena tidak bisa menarik uangnya yang tersimpan.

 

Selain itu, kegiatan adat, misalnya pelaksanaan upakara besar di desa juga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. 

 

Baca Juga:  Terungkap! Polisi Duga Mantan Sekda Tewas Tabrak Truk Karena Kelelahan

I Wayan Patut, Kelian Adat Banjar Kaja, Serangan mengatakan pada 25 maret 2021 dirinya sudah melapor ke Kejati Bali. Sampai saat ini kami masih menunggu tindaklanjut dari Kejati Bali.

 

“Kalau ini dibiarkan berlarut kerugian akan banyak dan kami masyarakat yang dirugikan, apalagi di situasi ekonomi yang tengah dirundung pandemi ini,” ujar Patut.

 

Menurut Patut, saat ini kondisi LPD sudah tidak beroperasi dan tidak ada dana. LPD ini sudah bermasalah sejak 2015, dan baru ketahuan 2020.

 

“Ada dana cuma Rp 168 ribu dari aset senilai Rp 7,2 miliar,” imbuhnya.

 

Awal terciumnya ketidakberesan di tubuh LPD Desa Adat Serangan bermula ketika ada laporan pertanggungjawaban LPD tahun 2019 kepada tokoh masyarakat, termasuk kelian adat Desa Serangan yang diselenggarakan bulan Juli 2020.

 

Dari laporan itu, Wayan Patut melihat ada kejanggalan. 

 

Ada warga yang namanya tercacat dengan pinjaman yang sama, dan ada juga tercatat tiga nama.

 

Termasuk ada beberapa perusahaan yang melakukan pinjaman. Untuk memastikan laporan pertanggungjawaban itu, Wayan Patut mendatangi beberapa warga yang namanya tertera melakukan pinjaman.

Baca Juga:  Jangol, Istri, dan Anak Buah Diganjar 12 Tahun, Ini Pertimbangan Hakim

 

Hasilnya warga yang namanya tercantum dalam laporan membantah memiliki pinjaman di LPD Desa Adat Serangan. 

 

“Ada yang utangnya sudah lunas, tapi masih tercatat di laporan.

 

Akhirnya warga marah dan komplain ke LPD,” tuturnya.

 

Setelah itu terbentuk BP LPD Desa Adat Serangan.

 

Patut menjabat sebagai wakil ketua tim BP LPD.  BP LPD langsung melakukan kerja tim dan ditemukan adanya aset seperti tabungan, deposito juga bangunan senilai Rp 4,6 miliar.

 

Jika ditotal aset beserta aktiva tetap jumlahnya Rp 4,8 miliar. 

 

Wayan Patut menyarankan agar dilakukan audit terhadap LPD Desa Adat Serangan.

 

Saran itu disetujui dan untuk anggaran audit difasilitasi oleh LPLPD Provinsi.

 

“Ketika hasil audit keluar, terungkap telah terjadi penyimpangan sejak 2015. Bahkan ada Warga Negara Asing menaruh deposito sebesar Rp 2 miliar,” bebernya. 

 

Dari beberapa pertemuan yang digelar, para oknum yang diduga menggunakan uang LPD tidak sesuai dengan mekanisme saling tuduh.


DENPASAR– Kejari Denpasar tengah memproses laporan dugaan penyelewengan/penyimpangan dana di LPD Desa Adat Serangan, Denpasar Selatan.

 

Langkah Kejari Denpasar, ini setelah adanya laporan masuk dari masyarakat ke Kejati Bali.

 

Karena lokasi kejadian di Denpasar, maka perkara dibawa ke Kejari Denpasar.

 

Adanya laporan tersebut dibenarkan Kasi Intel Kejari Denpasar, Kadek Hari Supriadi.

 

“Sudah masuk ke kami dan kami sedang melakukan pengkajian terhadap laporan tersebut,” ujar Hari, Rabu (5/5).

 

Dijelaskan Hari, pihaknya belum bisa membeberkan lebih lanjut karena saat ini masih dalam tahap penyelidikan intelijen.

 

“Yang jelas sedang kami kaji,” tukasnya.

 

Sementara itu, informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bali, kisruh di LPD Desa Adat Serangan mencapai puncaknya pada Oktober 2020, di mana LPD saat itu ditutup dan hingga kini belum beroperasi.

 

Walhasil, masyarakat yang merasa dirugikan karena tidak bisa menarik uangnya yang tersimpan.

 

Selain itu, kegiatan adat, misalnya pelaksanaan upakara besar di desa juga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. 

 

Baca Juga:  Simpan Tembakau Terlarang, Pria Pengangguran Ini Terancam 12 Tahun Bui

I Wayan Patut, Kelian Adat Banjar Kaja, Serangan mengatakan pada 25 maret 2021 dirinya sudah melapor ke Kejati Bali. Sampai saat ini kami masih menunggu tindaklanjut dari Kejati Bali.

 

“Kalau ini dibiarkan berlarut kerugian akan banyak dan kami masyarakat yang dirugikan, apalagi di situasi ekonomi yang tengah dirundung pandemi ini,” ujar Patut.

 

Menurut Patut, saat ini kondisi LPD sudah tidak beroperasi dan tidak ada dana. LPD ini sudah bermasalah sejak 2015, dan baru ketahuan 2020.

 

“Ada dana cuma Rp 168 ribu dari aset senilai Rp 7,2 miliar,” imbuhnya.

 

Awal terciumnya ketidakberesan di tubuh LPD Desa Adat Serangan bermula ketika ada laporan pertanggungjawaban LPD tahun 2019 kepada tokoh masyarakat, termasuk kelian adat Desa Serangan yang diselenggarakan bulan Juli 2020.

 

Dari laporan itu, Wayan Patut melihat ada kejanggalan. 

 

Ada warga yang namanya tercacat dengan pinjaman yang sama, dan ada juga tercatat tiga nama.

 

Termasuk ada beberapa perusahaan yang melakukan pinjaman. Untuk memastikan laporan pertanggungjawaban itu, Wayan Patut mendatangi beberapa warga yang namanya tertera melakukan pinjaman.

Baca Juga:  Penyidik Panggil Bendesa Adat Serangan, Satu Saksi Absen

 

Hasilnya warga yang namanya tercantum dalam laporan membantah memiliki pinjaman di LPD Desa Adat Serangan. 

 

“Ada yang utangnya sudah lunas, tapi masih tercatat di laporan.

 

Akhirnya warga marah dan komplain ke LPD,” tuturnya.

 

Setelah itu terbentuk BP LPD Desa Adat Serangan.

 

Patut menjabat sebagai wakil ketua tim BP LPD.  BP LPD langsung melakukan kerja tim dan ditemukan adanya aset seperti tabungan, deposito juga bangunan senilai Rp 4,6 miliar.

 

Jika ditotal aset beserta aktiva tetap jumlahnya Rp 4,8 miliar. 

 

Wayan Patut menyarankan agar dilakukan audit terhadap LPD Desa Adat Serangan.

 

Saran itu disetujui dan untuk anggaran audit difasilitasi oleh LPLPD Provinsi.

 

“Ketika hasil audit keluar, terungkap telah terjadi penyimpangan sejak 2015. Bahkan ada Warga Negara Asing menaruh deposito sebesar Rp 2 miliar,” bebernya. 

 

Dari beberapa pertemuan yang digelar, para oknum yang diduga menggunakan uang LPD tidak sesuai dengan mekanisme saling tuduh.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/