alexametrics
25.4 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Pengamat Ingatkan Sulingih, Sanksi Sosial Warga Lebih Berat

DENPASAR – Berkaca dari kasus “beli dulang” tahun lalu hingga kejadian yang menghebohkan di awal tahun 2022 terhadap para sulinggih memang mengejutkan semua pihak.

Tak terkecuali Pengamat Hindu Nusantara, Jro Bauddha Suena. Iapun membedah makna di balik sulinggih tersebut hingga dikaitkan ke organisasi umat Hindu.

Kepada radarbali.id, Suena memaparkan Sulinggih tersebut lahir dari 3 Guru Nabe (Nabe Saksi, Nabe Napak dan Nabe Waktra) lewat aguron-guron ketat di organisasi pesemetonan.

Berbagai ilmu dari Nabe dicarinya selain dari berbagai kitab. Setelah melewati berbagai tes, lalu organisasi pesemetonan menyetujui untuk diksa.

“Setelah usai diksa PHDI Kabupaten akan memberikan surat pengesahan,” jelasnya pada Kamis (6/1/2022).

Baca Juga:  Sukses Redam Aksi Terorisme, Jenderal Petrus Jadi Pembicara di Chicago

Dengan begitu, jika ada sulinggih melanggar etika/sesana, maka sanksi akan diberikan berjenjang dimulai dari Guru Nabe, kemudian organisasi pesemetonan, dan terakhir PHDI.

“Kalau sanksi ini macet dan semuanya pada diam, maka sangat wajar masyarakat akan memberikan sanksi sosial yang justru lebih berat,” tegasnya.

Dalam persoalan yang menimpa pasangan sulinggih Ida Rsi Bhujangga Lokanatha dan Ida Rsi Gayatri (istri) dari Gria Agung Giri Kusuma Denpasar terkait kecupan sayang di acara ulang tahun sang Istri, pihak PHDI Kota Denpasar pun mengambil tindakan.

Yakni dengan mendatangi Gria Ida Rsi Bhujangga Lokanatha untuk meminta klarifikasi. Namun, hasilnya mengejutkan, dimana Ida Rsi Bhujangga Lokanatha memilih untuk mundur dari pengurus organisasi PHDI.

Baca Juga:  Percepat Proses Sidang, Ditahan Karena Khawatir Ulangi Perbuatan Cabul

Bagi Suena, hal ini bisa saja dikarenakan lambatnya langkah PHDI dalam mengambil tindakan. Sebab, lebih dahulu viral di media sosial, baru pihak PHDI mengambil tindakan.

“Kenapa sekarang kalau ada ribut-ribut sulinggih diduga melanggar etika, semuanya pada diam? Padahal PHDI sudah ada 2, apa perlu dibuatkan PHDI lagi? Semakin tak berdaya tataran organisasi keagamaan kita. Ayo kita benahi,” pungkasnya.

- Advertisement -
- Advertisement -

DENPASAR – Berkaca dari kasus “beli dulang” tahun lalu hingga kejadian yang menghebohkan di awal tahun 2022 terhadap para sulinggih memang mengejutkan semua pihak.

Tak terkecuali Pengamat Hindu Nusantara, Jro Bauddha Suena. Iapun membedah makna di balik sulinggih tersebut hingga dikaitkan ke organisasi umat Hindu.

Kepada radarbali.id, Suena memaparkan Sulinggih tersebut lahir dari 3 Guru Nabe (Nabe Saksi, Nabe Napak dan Nabe Waktra) lewat aguron-guron ketat di organisasi pesemetonan.


Berbagai ilmu dari Nabe dicarinya selain dari berbagai kitab. Setelah melewati berbagai tes, lalu organisasi pesemetonan menyetujui untuk diksa.

“Setelah usai diksa PHDI Kabupaten akan memberikan surat pengesahan,” jelasnya pada Kamis (6/1/2022).

Baca Juga:  Sisi Kelam Hubungan Sutarsa dan Suarningsih; Berawal dari Bisnis Lele

Dengan begitu, jika ada sulinggih melanggar etika/sesana, maka sanksi akan diberikan berjenjang dimulai dari Guru Nabe, kemudian organisasi pesemetonan, dan terakhir PHDI.

“Kalau sanksi ini macet dan semuanya pada diam, maka sangat wajar masyarakat akan memberikan sanksi sosial yang justru lebih berat,” tegasnya.

Dalam persoalan yang menimpa pasangan sulinggih Ida Rsi Bhujangga Lokanatha dan Ida Rsi Gayatri (istri) dari Gria Agung Giri Kusuma Denpasar terkait kecupan sayang di acara ulang tahun sang Istri, pihak PHDI Kota Denpasar pun mengambil tindakan.

Yakni dengan mendatangi Gria Ida Rsi Bhujangga Lokanatha untuk meminta klarifikasi. Namun, hasilnya mengejutkan, dimana Ida Rsi Bhujangga Lokanatha memilih untuk mundur dari pengurus organisasi PHDI.

Baca Juga:  Ujaran Kebencian di Medsos Kian Masif, PHDI-MDA Gandeng Penegak Hukum

Bagi Suena, hal ini bisa saja dikarenakan lambatnya langkah PHDI dalam mengambil tindakan. Sebab, lebih dahulu viral di media sosial, baru pihak PHDI mengambil tindakan.

“Kenapa sekarang kalau ada ribut-ribut sulinggih diduga melanggar etika, semuanya pada diam? Padahal PHDI sudah ada 2, apa perlu dibuatkan PHDI lagi? Semakin tak berdaya tataran organisasi keagamaan kita. Ayo kita benahi,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/